Bisnis

Orang Kaya Tambah Kaya, Rizal Ramli: Menteri SMI Bekerja untuk Siapa?

Oleh : very - Jum'at, 26/02/2021 14:30 WIB

Rizal Ramli, ekonom senior. (Foto: ist)

Jakarta, INDONEWS.ID – Sebuah konsultan berbasis di London, Knight Frank merilis bahwa Indonesia akan mengalami kenaikan jumlah orang dengan kekayaan sangat tinggi atau crazy rich selama lima tahun ke depan.

Mereka yang memiliki uang di atas 30 juta dolar AS diprediksi akan melonjak hingga 67 persen di tahun 2025. Lonjakan ini menjadi yang paling tajam di dunia.

Menanggapi hal itu, ekonom senior Dr. Rizal Ramli mengatakan tidak kaget dengan temua tersebut. Pasalnya, hal ini merupakan dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan “Tebalik” RI, Sri Mulyani Indrawati.

“Inilah dampak dari kebijakan Menkeu Terbalik. Pajakin rakyat kecil sing printil, kurangi pajak, dan tax holiday untuk yang besar-besar dan asing,” ujarnya seperti dikutip dari akun Twitter @RamliRizal yang diunggah kemarin, Kamis (25/2).

Mantan Menko Perekonomian itu juga menyinggung Presiden Joko Widodo apakah selama ini tidak merasa aneh dengan kebijakan Sri Mulyani yang kurang peka pada ekonomi dan rakyat kecil tersebut.

“Pak Jokowi apa ndak sadar, makin lama makin bikin rakyat susah?” tuit Rizal Ramli.

Mantan Menko Kemaritiman itu mengatakan, kebijaan yang diambil Sri Mulyani berdampak pada makin bertambah kayanya kaum kaya, namun orang miskin bertambah miskin. Contohnya adalah kebijakan mengenakan pajak atas penggunaan telepon, token listrik, BPJS dinaikkan, dan subsidi pupuk dikurangi. Namun pengusaha besar dan kaya dikenakan bebas pajak seperti batubara yang dikenakan 0 persen, dan tax holiday 20 tahun.

“Rakyat kecil dipajakin, pengguna pulsa tilfon, token listrik, BPJS dinaikkan, sepeda, subsidi pupuk dikurangi. Tapi yang gede bebas pajak: global bond 9,3T, batubara 0%, tax holiday 20 tahun. Jelas Menkeu Terbalik SMI bekerja untuk siapa? Aneh nggak rakyat makin miskin?” tuit Rizal Ramli yang diunggah pada 23 Februari 2021.

Karena itu, mantan Kepala Bulog ini mengeritik kebijakan pemerintahan Jokowi yang terus menyasar komoditas rakyat kecil dengan pajak, sementara komoditas besar tidak tersentuh.

Sejak tiga tahun lalu, Rizal Ramli mengkritik tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor atau PPh pasal 22 untuk 1.147 komoditas impor. Sebab, komoditas itu hanya ecek-ecek, atau sing printil (yang kecil-kecil) dalam istilah Rizal Ramli.

Disebut sing printil karena pungutan pajak ini hanya menyasar para pengusaha menengah. Sementara pungutan pajak untuk impor 10 besar komoditas inti malah relatif lebih rendah, seperti komputer, mesin, elektrikal, dan equipment (perlengkapan), besi, dan baja.

Dampak dari kebijakan tersebut membuat mereka yang kaya menjadi semakin kaya.

Sementara itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi ikut menimpali apa yang disampaikan Rizal Ramli.

Menurutnya upaya memajaki sing printil bukanlah jawaban untuk menutup defisin APBN yang nyaris Rp 1.000 triliun.

“Seperti nyari salep untuk ngobati tumor. Kebijakan penuh humor,” ujarnya. (Very)

 

 

Loading...

Artikel Terkait