Hendardi, Ketua SETARA Institute. (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID -- Kabar tidak lolosnya sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam alih status menjadi ASN adalah hal biasa dan tidak perlu memantik perdebatan.
Hal itu dikatakan Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi kepada pers di Jakarta, Rabu (5/5).
“Ada yang lolos dan ada yang gagal adalah lumrah,” ujarnya.
Lagi pula, katanya, test ASN biasa dilakukan secara kuantitatif dan obyekyif, termasuk biasanya menggunakan vendor pihak ketiga.
Untuk KPK yang melakukan test adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Namun, dia memastikan satu hal yakni bahwa pemerintah saat ini sedang giat menangani intoleransi dan radikalisme yang terus mengikis ideologi Pancasila, baik di lingkungan ASN, TNI, Polri, Universitas dan sekolah-sekolah, termasuk tentu saja KPK.
“Siapa pun yang dalam dirinya bersemai intoleransi dan radikalisme, maka bisa saja tidak lolos uji moderasi bernegara dan beragama,” ujarnya.
Seperti diberitakan bahwa puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan tidak lolos dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan. Tes tersebut merupakan syarat alih status pegawai komisi menjadi aparatur sipil negara.
Sebelumnya, Plt juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan lembaganya memang telah menerima hasil asesmen TWK dari Badan Kepegawaian Negara pada 27 April 2021. Namun, dia mengatakan belum mengetahui mengenai hasilnya.
“KPK memastikan akan menyampaikan hasilnya kepada publik dalam waktu dekat dan akan kami informasikan lebih lanjut,” katanya seperti dikutip Tempo.co.
Menurut informasi yang dikumpulkan, hasil tes pegawai KPK yang diserahkan pada akhir April itu memang belum diumumkan. Setelah BKN menyerahkannya ke pimpinan KPK, berkas berisi hasil pegawai yang lolos dan tidak lolos itu dimasukkan ke dalam lemari besi. Lemari besi dengan kombinasi angka sebagai kunci itu diberi stiker bertuliskan “Disegel”, seperti barang bukti yang disita oleh KPK di kasus korupsi.
TWK untuk pegawai KPK diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Nasional pada 18 Maret hingga 9 April 2021 diikuti 1.349 orang. Selain BKN, tes itu juga menggandeng sejumlah lembaga di antaranya, TNI AD, Badan Intelijen Negara dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Tes dibagi menjadi dua tahap, tulis dan wawancara. (Very)