Ilustrasi
Jakarta, INDONEWS.ID - Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan mencermati adanya risiko keamanan nasional pada isu kebocoran data yang diduga milik BPJS Kesehatan. Pasalnya, data yang bocor tersebut mencakup data kependudukan anggota TNI dan Polri.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Achmad Yurianto mengatakan pihaknya langsung merespons dengan membuat analisa risiko dari isu kebocoran data tersebut.
"Pertama, risiko terhadap keamanan nasional, karena ini sebagian besar data kependudukan termasuk TNI, Polri, dan semuanya ada disana. Kalau memang benar data itulah yang dimiliki dan sesuai dengan kenyataan, maka risiko keamanan nasional ini akan semakin terlihat," ujarnya dalam rapat bersama dengan Komisi IX DPR, Selasa (25/5).
Selain risiko keamanan nasional, ia menilai isu kebocoran data tersebut berdampak negatif pada reputasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal tersebut kontraproduktif dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan peran JKN sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional.
Terlebih, pemerintah menargetkan untuk meningkatkan kepesertaan program JKN. Kemudian, isu kebocoran data tersebut juga menyangkut risiko sistem internal pada BPJS Kesehatan.
"Kami segera berikan saran, nasehat, dan pertimbangan kepada direksi secara tertulis, lisan, dan terlibat langsung dengan berbagai pertemuan terkait dengan isu kebocoran data peserta ini," ujarnya.
Ia menuturkan Dewas bersama dengan Direksi BPJS Kesehatan telah menelusuri secara mendalam kebenaran isu kebocoran data tersebut. Apabila fakta sebenarnya telah ditemukan, ia berharap hal tersebut bisa diklarifikasi kepada publik dan stakeholder BPJS Kesehatan.
"Kami akan segera menindaklanjuti secara hukum kalau memang ini benar kebocoran data peserta," ujarnya.
Sejalan dengan itu, ia mengatakan Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan mempersiapkan rencana kontigensi dan antisipasi. Tujuannya, agar kebocoran data tidak berkelanjutan.
"Kemudian, kami segera melakukan langkah mitigasi atas seluruh potensi risiko karena ini akan memiliki dampak besar terkait dengan reputasi JKN," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan data BPJS Kesehatan terdapat di dalam 279 juta data yang diduga bocor. Data tersebut diduga dijual di forum peretas Raid Forums.
Juru bicara Kominfo Dedy Permadi mengatakan temuan itu berasal dari analisa yang dilakukan terhadap satu juta sampel data yang dibagikan secara gratis oleh akun bernama Kotz.
Dedy menyampaikan ada 100.002 data penduduk Indonesia yang telah terkonfirmasi dari satu juta data itu.
"Bahwa 100.002 data pribadi ini diduga kuat berasal dari data BPJS Kesehatan," ujar Dedy di Gedung Kominfo, Jakarta.
Dedy mengungkapkan dugaan kuat bahwa data itu milik BPJS berasal dari sejumlah data yang dibocorkan, yakni nomor kartu peserta BPJS, kode kantor BPJS, data keluarga, tanggungan jaminan kesehatan, hingga status pembayaran jaminan.