Nasional

Pelajar Kaur Susah Sinyal Belajar Online, Najamjudin: Pemerintah Harus Ambil Solusi

Oleh : Marsi Edon - Rabu, 04/08/2021 12:46 WIB

Siswa di Kecamatan kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur mencari sinyal hingga ke trotoar jalan raya dan tepi sungai untuk melakukan pembelajaran secara daring.(Foto:Dok.DPD RI)

Jakarta, INDONEWS.ID - Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin, memberikan tanggapan masalah pelajar di kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur mencari sinyal hingga ke trotoar jalan raya dan tepi sungai untuk melakukan pembelajaran secara daring (online

Najamudin mengatakan, pemerintah seharus lebih cepat dan tanggap melihat masalah ketiadaan sinyal selama proses belajar online. Karena saat ini, siswa mengikuti belajar online dan memerlukan akses internet yang lancar.

"Saya mendapatkan laporan dan melihat foto-foto yang beredar desa Gedung Wani, Kaur. Semangat dan kegigihan pelajar dalam mendapatkan akses sinyal demi keberlanjutan pendidikan patut di acungi jempol dan mesti diberikan dukungan sarana serta prasarana penunjang lainnya oleh pemerintah," kata Najamudin dalam keterangan resminya kepada media, Rabu,(4/8/2021)

Selain itu, mantan wakil gubernur Bengkulu ini menambahkan, ketika metode pembelajaran jarak jauh diberlakukan, sejak awal ia pesimis bahwa kebijakan tersebut akan berhasil secara merata.

"Kita semua memahami bahwa secara umum pembelajaran jarak jauh belum dapat efektif diberlakukan di Indonesia. Tapi pandemi Covid-19 memaksa kita siap tidak siap harus melaksanakan langkah tersebut. Sebab, persyaratan utama terlaksananya pembelajaran jarak jauh adalah perangkat digital (komputer, laptop, atau gawai), kuota dan jaringan internet yang memadai. Tanpa hal tersebut, jelas tidak dapat terlaksana", tegasnya.

Sementara itu Sultan melanjutkan, dengan memperhatikan kondisi Indonesia yang sangat beragam dari sisi geografis, demografi, dan kondisi sosial ekonomi penduduknya, tentu pelaksanaan pembelajaran online ini tidak bisa dilakukan dengan sendirinya. Mesti ada campur tangan pemerintah secara sistemik disetiap tingkatan.

"Dan buruknya metode pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan saat ini jika tidak mampu terkelola dengan baik oleh pemerintah justru akan menimbulkan dampak marjinalisasi bagi orang tidak mampu", tandasnya.

Bukan tanpa alasan, menurutnya pembelajaran jarak jauh bisa dilaksanakan untuk sekolah yang memiliki kapital yang besar saja; sistem sekolah yang memadai, Guru yang memahami Iptek, murid yang berlatar belakang sosial ekonomi menengah atas, dan dukungan fasilitas secara individu maupun masing-masing sekolah.

Tapi masalahnya banyak sekolah yang tidak memiliki modal. Jadi pembelajaran virtual hanya akan menjadi sistem pendidikan yang meminggirkan bagi mereka yang kurang mampu.

"Beruntung bagi mereka yang memiliki smartphone sendiri. Namun nyatanya tidak semua siswa memiliki smartphone terlebih dahulu. Biasanya mereka harus meminjam smartphone orang tua, kerabat bahkan tetangga. Dan selain itu ditambah lagi persoalan sinyal yang masih belum dapat diakses seluruh tempat baik di desa maupun pelosok daerah", paparnya.

Data BPS (2019) menyebutkan bahwa rentang usia 5-24 (usia sekolah) baru sekitar 53,06 siswa yang dapat menggunakan internet. Sementara dari segi pemanfaatan komputer/personal computer, 31,37 persen digunakan oleh siswa di perkotaan dan 15,43 persen di pedesaan.

"Tanpa kemampuan untuk mengakses internet dan fasilitas peralatannya, pembelajaran secara online tidak akan dapat bekerja dan kualitas pendidikan dikhawatirkan akan menurun", jelas Sultan.

Adapun demi meningkatkan kualitas sinyal didaerah-daerah blank spot, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur, melalui Dinas Kominfo berkerja sama dengan Telkomsel membangun tower jaringan Telkomsel di tiga Kecamatan wilayah Kaur.

Tiga kecamatan itu, yaitu di Kecamatan Nasal, Kecamatan Tetap dan Kecamatan Kinal.

Hal itu bertujuan penambahan jaringan dalam membantu menuntaskan keluhan masyarakat terkait sinyal yang sering lelet atau kurang bagus dibeberapa daerah.

"Bukan hanya di Kaur, saya yakin apa yang terjadi disana juga terjadi didaerah lainnya. Maka intervensi pemerintah setempat mutlak harus dilakukan. Tanpa pemerataan fasilitas dan sarana pendukung lainnya, tentu tidak banyak hal yang bisa kita harapkan dalam tujuan pendidikan pada saat ini," tutupnya.*

Loading...

Artikel Terkait