Nasional

Beratkan Rakyat, JoMan Desak Mendagri Revisi Instruksi Mendagri tentang Tes PCR

Oleh : very - Sabtu, 23/10/2021 19:02 WIB

Ketua Jokowi Mania (JoMan), Imanuel Ebenezer. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Kontroversi keharusan penggunaan PCR sebagai syarat terbang membuat Menteri Dalam Negeri, Tito Carnavian mendapat sorotan. Sebab, dikeluarkannya syarat perjalanan udara wajib PCR melalui Instruksi Mendagri No 53 tahun 2021 sangat memberatkan masyarakat

Ketua Jokowi Mania (JoMan), Imanuel Ebenezer menyatakan penerbitan Instrumen Mendagri itu sangat bermotif dan beraroma bisnis. Karena itu, JoMan mempertanyakan keputusan Mendagri Tito Carnavian mengeluarkan Instrukis Mendagri tersebut.

"Dugaan saya ada aroma bisnis dari keputusan syarat PCR ini.  Kabarnya stok bahan PCR  berlimpah sementara masyarakat sudah berkurang ikut tes ini.   Saya dengar banyak yang mau kadaluwarsa stok PCR-nya," kata Noel melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (23/10).

JoMan, mendesak agar  mafia kesehatan berhenti mengambil keuntungan dari penetapan syarat PCR dan antigen beserta turunannya.

Noel – sapaan Imanuel- juga meminta agar Mendagri Tito Carnavian menyerap aspirasi masyarakat. Bahwa aturan keharusan menggunakan PCR itu merugikan banyak kelompok.

Noel menyebut sejumlah pihak yang dirugikan yakni penumpang, pihak travel, maskapai, hotel dan para pelaku UMKM.

"Saya tak mengerti jalan pikiran Pak Tito. Harusnya jangan membuat kegaduhan baru yang hanya merusak citra Presiden Jokowi yang berpihak kepada rakyat yang sedang susah. Instruksi Mendagri itu harus direvisi, pembatasan kegiatan itu wajib tapi tidak memberatkan. Cukup antigen dan vaksin harusnya sudah  bagus," tandas Noel.

Aktivis 98 ini juga mengkritisi Satgas Penanganan Covid yang tidak berbasis data dalam mengeksekusi keputusan. Seharusnya ketika menyetujui pelonggaran jumlah pesawat sampai 100 persen, maka regulasi pembatasan lain dilonggarkan.

" Ini kan tidak. Mobilitas udara dinaikkan. Tapi syarat malah diperketat. Harusnya sama saja dengan yang lalu. Tinggal pengawasan aja yang ketat," ucapnya. ***

Artikel Terkait