Nasional

Diskusi Indemo, Rizal Ramli: Threshold 20 Persen Sumber dari Demokrasi Cukong

Oleh : very - Senin, 17/01/2022 09:21 WIB

Tokoh nasional dan ekonom senior dalam diskusi publik memperingati 22 Tahun Indonesian Democracy Monitor (Indemo) dan 48 tahun Peristiwa Malari 1974, yaitu demonstrasi Mahasiswa 15 Januari 1974, pada Sabtu (15/1/22). (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID --- Tokoh nasional dan aktivis pergerakan Rizal Ramli mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memperbaiki sistem dan kualitas demokrasi yang sudah dirusak ambang batas presiden atau presidential threshold  20%. Ambang batas presiden tersebut dinilai sebagai penyebab munculnya demokrasi kriminal atau demokrasi cukong di Indonesia saat ini.

``Threshold itu harus dihapuskan menjadi nol persen untuk memperbaiki sistem dan  kualitas  demokrasi dan mengatasi/mengakhiri  kuasa oligarki,`` kata ekonom senior tersebut dalam diskusi publik memperingati  22 Tahun  Indonesian Democracy Monitor (Indemo) dan 48 tahun Peristiwa Malari 1974, yaitu demonstrasi Mahasiswa 15 Januari 1974, pada Sabtu (15/1/22).

Menurut Menko Ekuin Presiden Gus Dur ini, threshold atau ambang batas tersebut selama ini dipakai oleh para oligarki untuk menjadi cukong atau bandar capres yang bisa mereka atur.  Parpol juga memanfaatkan threshold itu sebagai alat untuk memaksa calon kepala daerah, hingga calon presiden membayar upeti kepada partai politik. 

``Jadi kita mesti benahi sistemnya. Bagaimana memperbaikinya? Satu, tentu threshold nol persen. Karena itu threshold 20 persen harus dihapus jadi 0%, karena inilah sumber daripada basis demokrasi. 22 dari 34 gubernur masuk penjara. 120-an bupati/walikota masuk penjara. Itu kan bukan oknum. Itu sistem," ujarnya seperti dikutip www.konfrontasi.com/.

Menurutnya, tidak hanya sistem yang harus diperbaiki, namun perlu pencegahan agar korupsi dan suap tak menjalar. Dia mengaharapkan agar demokrasi kriminal bisa dihapuskan.

Laporan media menunjukkan, selama 10 tahun terakhir sampai 2016 saja, ada 9 menteri masuk penjara, 19 gubernur, 200 bupati, 25 anggota DPR masuk penjara karena ditangkap KPK. Bahkan di era reformasi  2002 sampai 2021, ada sekitar 300 Bupati dari 420 masuk penjara. Setengah gubernur masuk penjara, belasan menteri dan banyak anggota DPR masuk penjara. 

Bang RR –sapaan mantan Kepala Bulog itu, mengatakan bahwa threshold sering menjadi “alat pemerasan”, yaitu alat memaksa calon-calon bupati, gubernur dan presiden.

Bupati, katanya, harus mengantongi duit sebesar Rp10-50M, gubernur (Rp50-200M dan presiden sebesar Rp1-1,5 Trilliun sebelum mencalonkan diri. Duit tersebut digunakan untuk membayar upeti kepada partai-partai. Inilah basis dari demokrasi kriminal tersebut.

Mantan Menko Kemaritiman tersebut juga meminta masyarakat agar meninjau kembali dan mengubah pemilu yakni dimulai dengan pemilihan presiden dan kemudian baru pemilihan anggota DPR-RI. 

 

Lee Kuan Yew: Sistem Parlementer

Rizal Ramli kemudian menceritakan pertemuan dan diskusinya dengan mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew.

Lee waktu itu datang ke Indonesia dan mengundang Rizal Ramli untuk makan malam bersama. Perdebatan dimulai saat Lee bertanya tentang sistem politik di Indonesia.

“Saya dengan gagah jawab presidensial,”  ujar Bang RR.

Lantas Lee menyalahkan jawaban RR tersebut. “Dia menyebut bahwa Indonesia menganut sistem parlementer. Alasannya karena memilih DPR dulu baru presiden,” ujar Rizal.  

Menurut Lee, jika presidensial yang dianut oleh Indonesia, maka sistem pemilu akan seperti yang terjadi di Perancis, yakni pemilihan presiden lebih dahulu dilakukan, baru kemudian pemilu calon anggota parlemen.

“Karena itu, harus kita ubah pemilu kita dengan memilih presiden (Pilpres) dahulu, kemudian memilih anggota DPR (parlemen), bukan memilih anggota parlemen lebih dulu, kemudian baru memilih presiden,” ujar Rizal Ramli. ***

Loading...

Artikel Terkait