Litbang Kemendagri Siapkan Talenta Unggul Guna Mendukung Reformasi Birokrasi

Jakarta, INDONEWS.ID - Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyetarakan sejumlah pejabat struktural ke dalam jabatan fungsional. Namun agenda untuk membangun birokrasi yang profesional bukan berarti telah rampung dilakukan. Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Badan Litbang Kemendagri, Eko Prasetyanto mengatakan para pegawai perlu dibekali pula dengan program penguatan kompetensi sesuai dengan jabatan fungsional yang mereka emban. 

“Dengan struktur yang lebih ramping pasca penyetaraan, kinerja birokrasi tentu akan lebih efektif dan efisien. Tetapi kebijakan ini perlu diiringi dengan program penguatan kompetensi bagi pejabat fungsional agar birokrasi kelas dunia dapat segera diwujudkan,” ucap Eko saat membuka program Penguatan Kapasitas Organisasi di Lingkungan Badan Litbang Kemendagri, yang berlangsung Selasa hingga Jumat, 15 s.d. 17 Februari 2022 di Aula Badan Litbang Kemendagri Jakarta. 

Eko menambahkan, program Penguatan Kapasitas Organisasi tersebut urgen dilakukan. Sebab perbaikan tata kelola pemerintahan saat ini tengah memasuki babak baru. Dengan mengusung tema _dynamic governance_, kebijakan reformasi birokrasi ke depan akan konsen membenahi kapabilitas SDM, budaya kerja, dan menghasilkan kebijakan yang adaptif. Untuk itu pihaknya mengaku telah menyiapkan berbagai program penguatan kapasitas bagi para aparatur di Badan Litbang. 

“Membangun kompetensi aparatur dan budaya kerja memegang peranan paling sentral dalam upaya membenahi birokrasi. Karena itu kita akan terus fokus menyelenggarakan _capacity building_ bagi para pegawai,” terang Eko. 

Di sisi lain, dirinya juga menyoroti transisi Badan Litbang Kemendagri yang akan berubah menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dalam waktu dekat. Menurutnya momentum ini harus dioptimalkan agar organisasi baru tersebut mampu meghasilkan rumusan kebijakan dalam negeri yang inovatif dan visioner. Salah satu langkahnya dengan membangun lingkungan kerja yang didukung dengan teknologi informasi. 

“Selain menciptakan _smart office_, sistem pendataan skala besar juga kita butuhkan. Agar nantinya proses perumusan kebijakan dapat lebih cepat, tajam, dan mampu bermanfaat dalam mendukung komponen lain menetapkan kebijakan ke daerah,” pesan Eko. 

Untuk itu, Eko meminta kepada seluruh jajarannya agar memperkuat kemampuan dalam bidang teknologi. Selain terus mengasah penguasaan berbahasa Inggris. "Penguasaan bahasa (Inggris) ini sangat penting untuk membangun relasi dan kolaborasi yang lebih luas dengan para mitra strategis,” tandas Eko. 

Dalam kesempatan itu hadir pula Dosen Universitas Indonesia, Nur Munir yang bertindak sebagai narasumber pada forum tersebut. (Lka)