Staf Khusus Menkominfo Bidang Komunikasi Politik, Philip Gobang.(Foto:Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Konektivitas digital menjadi salah satu prioritas pemerintah dibawa Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memutus kesenjangan digital di seluruh wilayah tanah air.
Staf Khusus Menkominfo Bidang Komunikasi Politik, Philip Gobang, menyatakan, Kementerian Kominfo telah dan akan terus menghadirkan konektivitas digital melalui pembangunan infrastruktur secara besar-besaran dari hulu hingga hilir.
Menurutnya, hadirnya infrastruktur digital untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat agar memanfaatkan akses internet untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat.
"Alih-alih kalau hanya digunakan untuk kepentingan sosial media, tetapi harus digunakan sedemikian rupa untuk mendorong keberdayaan masyarakat, salah satunya tentu saja mendorong keberdayaan daerah sebagai smart city yang bisa saja kita mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota dan seterusnya," ujarnya dalam Dialog Interaktif Kesiapan Ende Menuju Smart City, secara virtual dari Jakarta, Selasa (07/06/2022).
Stafsus Menkominfo Philip Gobang menjelaskan, Kementerian Kominfo sejak tahun 2017 telah mendorong pengembangan kota cerdas di seluruh Indonesia.
"Dari data yang ada, sampai dengan tahun 2021 sudah terdapat 144 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota di Indonesia yang sudah tergabung dalam gerakan menuju smart city. Dan sampai dengan Tahun 2022 ini, Bapak Menteri Johnny G. Plate mendorong setidaknya 191 pemerintahan kabupaten kota di seluruh Indonesia bisa bergabung dalam Gerakan Menuju Kota Cerdas," jelasnya.
Menurutnya, program pengembangan smart city tidak terlepas dari berbagai dampak dan tantangan. Terkait hal itu, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui.
"Pertama sudah pasti memastikan akses internet stabil sudah sampai atau menjangkau hingga ke desa-desa dan kecamatan. Yang berikutnya adalah memastikan bahwa sistem pemerintahan desa sudah berbasis elektronik dan itu sudah menjadi ketentuan untuk pengembangan kota cerdas kedepan," ujarnya.
Pada saat yang sama, pemerintah terus mendorong partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan akses internet, mengembangkan pemberdayaan ekonomi dan sosial. Kementerian Kominfo sendiri berperan sebagai pendamping dalam hal ini untuk menerapkan kerangka kerja kota cerdas yang komprehensif setidaknya dalam enam pilar.
"Yang pertama sistem pemerintahan berbasis elektronik, smart infrastruktur upstream dan downstream. Pemerintah sendiri saat ini sedang membangun Pusat Data Nasional di empat lokasi di seluruh Indonesia, dan NTT mendapat bagiannya nanti akan di bangun di wilayah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo," ujarnya.
Menurut Philip Gobang, dibangunnya PDN agar memungkinkan semua data bisa terpusat sehingga dapat diakses dengan baik dan benar. Karena saat ini setidaknya ada lebih dari 2.700 pusat data yang tersebar di berbagai lembaga baik pusat maupun daerah.
"Kemudian smart ekonomi termasuk di dalamnya adalah e-commerce dan fintech, ini juga hal-hal yang punya efek ekonomi yang luar biasa besarnya karena kita punya potensi dan peluang untuk pengembangan ekonomi digital yang luar biasa kedepan. Karena ini menjadi kekuatan andalan kalau kita memanfaatkan hal-hal tersebut untuk mendorong pemberdayaan masyarakat mulai dari tingkat desa," paparnya.
Adapun tiga pilar lainnya yakni smart living, smart people dan smart lingkungan. Terkait dengan smart people, Kementerian Kominfo mempunyai program terkait pengembangan talenta digital dari tingkat dasar, menengah dan lanjutan.
"Bahwa di Kementerian Kominfo sangat didorong gerakan literasi digital yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten kota di seluruh Indonesia," imbuhnya.*