Jakarta, INDONEWS.ID - Jubir Badan Iinteligen Negara (BIN), Wawan Hari Purwanto menyampaikan bahwa subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak tepat sasaran. Berdasarkan data yang dimiliki lembaganya, sebanyak 70 persen subsidi dinikmati oleh kalangan mampu. Data ini sebelumnya juga sudah disampaikan Presiden Joko Widodo saat menaikkan harga BBM, Sabtu (3/8).
"Tujuh puluh persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Padahal, menurut Presiden Jokowi, pemberian subsidi seharusnya ditujukan kepada masyarakat kurang mampu," kata Wawan dalam keterangannya, Minggu (4/9).
Alhasil, pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dari Pertalite, Solar dan Pertamax yang berlaku pada Sabtu, (3/9). Keputusan ini dinilai sebagai pilihan terakhir pemerintah untuk mengalihkan subsidi, sehingga harga beberapa jenis BBM mengalami penyesuaian.
"Wacana kenaikan BBM bersubsidi mencuat seiring membengkaknya nilai subsidi yang mencapai Rp502 triliun. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar Rp198 Triliun," tuturnya.
Jika tidak ada kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar saat ini, jelasnya, anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk 2022 dipatok sebesar Rp502 triliun. Angka itu sudah membengkak Rp349,9 triliun dari anggaran semula sebesar Rp152,1 triliun guna menahan kenaikan harga energi di masyarakat.
"Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk mengalihkan subsidi BBM ke bantuan yang lebih tepat sasaran dengan mempersiapkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 Triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu," ungkapnya.*
Baca juga : Perkuat BUMD, Kemendagri Berikan Penghargaan BUMD Awards dan Rakor BUMD Seluruh Indonesia Tahun 2023
Yakni sebesar Rp150 ribu per bulan mulai September selama empat bulan. Subsidi upah Rp9,6 triliun juga diberikan kepada kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta. Selain itu juga diberikan bantuan Rp2,17 triliun kepada angkutan umum, ojek online dan nelayan.
"Dengan kondisi berlanjutnya kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah, diperkirakan anggaran subsidi APBN bisa jebol. Terlebih konsumsi Pertalite dan Solar diperkirakan akan melampaui kuota yang ditetapkan," tuturnya.
Adapun, langkah pemerintah menaikkan harga BBM terjadi mengingat saat ini terjadi kenaikan harga minyak dunia yang mencapai rata-rata USD105 per barel atau lebih tinggi dari asumsi APBN 2022 yang hanya USD63 per barel.
"Besaran kenaikan BBM ini diharapkan masih di angka moderat, dan masih terjangkau masyarakat sehingga inflasi dan daya beli masyarakat dapat terjaga," imbaunya.
Subsidi Rp502 triliun dihitung berdasarkan rata-rata harga Indonesian Crude Price (ICP) yang bisa mencapai USD105 per barel dengan kurs Rp14.700 per dolar AS.
"Perkembangan ICP terus dimonitor sebab suasana geopolitik dan proyeksi dunia masih akan dinamis. Perang Rusia-Ukraina sangat berpengaruh terhadap energi global," kata Wawan.
Sementara terkait respons masyarakat dengan rencana menggelar unjuk rasa atas kenaikan BBM, Wawan menghimbau untuk tetap mematuhi aturan dari aparat kepolisian.
"Demo bukan sesuatu yang dilarang, namun tetap harus mengikuti aturan main, waktu, dan tidak anarkis, serta memberitahukan sebelumnya kepada yang berwajib. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan," tuturnya.
Terkait proses penyaluran BLT, dia juga mengharapkan adanya peran aktif untuk ikut melihat dan mengawasi penyaluran bantuan tunai langsung yang bakal diberikan pemerintah.
"Agar tepat sasaran dengan data yang akurat, supaya tidak memicu protes di masyarakat," kata dia.*