Daerah

Demonstrasi Bakar Jaket Almamater UGM, Rizal Ramli: Karena Kebijakan Pemerintah Bikin Susah Rakyat

Oleh : very - Minggu, 18/09/2022 07:28 WIB

Alumni UGM berdemonstrasi membakar jaket almamater pada Kamis, 15 September 2022. (Foto: Detikcom)

Jakarta, INDONEWS.ID - Demonstrasi dengan membakar jaket almamater Universitas Gadjah Mada (UGM) beberapa waktu lalu dicurigai terjadi karena para aktivis prodemokrasi tersebut kecewa dan gerak terhadap keputusan Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga BBM.

Demonstrasi tersebut juga terjadi karena para aktivis prodemokrasi merasa kecewa dengan aksi orang-orang di sekeliling Presiden Jokowi – yang sebagian besarnya juga alumnus UGM – merasa kecewa dengan keputusan tersebut. Mereka saat ini lebih banyak melayani para oligarki ketimbang rakyat kecil.

Demikian dikatakan aktivis muda dan analis politik F. Reinhard MA mengomentari terkait aksi bakar jaket almamater UGM dalam demonstrasi pada Kamis (15/9) lalu.

Menanggapi demonstrasi membakar jaket almamater tersebut, ekonom senior Rizal Ramli mengatakan, demonstrasi seperti itu tidak pernah terjadi sejak orde baru.

“Ini tidak pernah terjadi sejak Orba. Kampus UGM tradisinya pro-rakyat seperti prof Mubyarto alm, dkk. Tapi hari ini, alumni-alumni UGM yang jadi pejabat kebijakannya bikin susah rakyat, hanya mengabdi kepada oligraki,” ujar mantan Menko Perekonomian tersebut dalam Twitternya yang dipantau pada Minggu (18/9).

Seperti diberitakan sebelumnya,  Reinhard yang juga peneliti dan mantan aktivis HMI ini mengatakan, berdasarkan informasi yang didapatnya, sejumlah alumni mahasiswa UGM tersebut kecewa dengan permainan orang di sekitar Presiden Jokowi saat ini karena kebijakannya banyak menyengsarakan rakyat.

“Demikian info A1 yang saya dapat  dari  sumber politik  yang kredibel di kubu intelektual dan aktivis senior  yang tahu ‘permainan sengkuni’ yang meraih kedudukan dan keuntungan di istana. Pratikno sangat tahu politik aliran dan permainan politik Kelompok Cipayung Plus dan aktivis  prodemokrasi  sehingga mudah memetakan siapa lawan dan oposisionis yang harus dikooptasi dan ditaklukkan. Mungkin penggunaan buzzer juga didukung Pratikno,’’kata Reinhard seperti dikutip Konfrontasi.com.

Diketahui, massa gabungan digelar di depan Istana Kepresidenan, Jalan Malioboro, Jogja. Aksi massa diwarnai bakar jaket almamater UGM.Setelah sempat diisi dengan pentas seni berupa musik akustik dan teatrikal, demo massa Aliansi Rakyat Bergerak (Arak) di depan Istana Kepresidenan, Jalan Malioboro, Jogja, diwarnai dengan aksi bakar jaket almamater UGM.

Diberitakan bahwa massa Aliansi Rakyat Bergerak (Arak) di depan Istana Kepresidenan, Jalan Malioboro Jogja, yang diwarnai aksi bakar jaket almamater UGM. Diketahui, massa demo menolak kenaikan harga BBM.

Para peserta aksi dari kampus UGM tersebut kecewa terhadap alumnus UGM yang saat ini mengisi posisi penting di pemerintahan. Sebut saja di antaranya ialah Presiden Joko Widodo dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Salah satu orator yang mengaku mahasiswa UGM mengatakan, UGM adalah kampus kerakyatan. Namun, sebagian alumnus UGM sama sekali tidak berpihak kepada rakyat, terutama soal kenaikan harga BBM.

"Begitu pun dengan dosen-dosen UGM yang tidak bersikap atas kenaikan harga BBM ini," teriak orator itu di depan Gedung Agung Istana Kepresidenan Jogja, Kamis (15/9) sore.

Seperti diketahui, pada 3 September 2022 pukul 14.30 WIB, pemerintah resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) semua jenis. Pemerintah berasumsi bahwa harga subsidi BBM sangat membebani APBN. Pemerintah juga berasumsi bahwa kenaikan harga BBM mengikuti naiknya harga minyak mentah dunia.

Selain itu, banyak ekonom yang berpihak kepada kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM demi kesehatan fiskal negara dan pembangunan nasional. Padahal, kondisi ekonomi di Indonesia baru mulai bangkit dari keterpurukan akibat pandemi yang melanda negeri ini.

“Sangat tidak etis apabila pemerintah menaikkan harga BBM karena kondisi perekonomian baru mulai bangkit. Kenaikan harga BBM merupakan bentuk dari penindasan akan kesejahteraan masyarakat karena domino effect yang akan muncul. Mulai dari inflasi, turunnya pertumbuhan ekonomi, daya beli yang menurun, hingga naiknya barang-barang yang dijual di pasar,” ujar Aliansi Rakyat Bergerak demonstrasinya pada Kamis (15/9) dalam siaran persnya yang diterima di Jakata beberapa waktu lalu.

Bahkan, dari laman berita yang tersebar, transportasi umum juga mulai terdampak. Transportasi umum mulai mengurangi kendaraan dan trayek operasi. Hal ini menandakan banyaknya aspek sosio-ekonomi yang terdampak dari kenaikan harga BBM.

Pemerintah memberikan solusi berupa bantuan sosial guna meminimalisir dampak dari kenaikkan harga BBM. Namun, bantuan sosial ini tidak dapat menutupi kebutuhan karena jumlahnya yang terbilang kecil dan tidak menyasar ke seluruh rakyat yang membutuhkan.

Terlebih, pengalaman dari bantuan sosial pandemi dahulu yang sempat dikorupsi oleh pejabat pemerintah juga menjadi pandangan buruk di masyarakat terhadap kemungkinan bantuan sosial dikorupsi kembali.

“Dengan demikian, bantuan sosial bukanlah solusi yang konkrit dari kenaikan harga BBM, tetapi hanya menjadi ilusi di masyarakat agar mereka tidak menolak kenaikan harga BBM,” ujarnya.

Melihat dampak sosio-ekonomi yang dirasakan tersebut maka Aliansi Rakyat Bergerak menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM tersebut.

Mereka juga menolak pasal-pasal RUU KUHP tentang Perlindungan Terhadap Harkat Martabat Presiden, Wakil Presiden, Pejabat lainnya, serta Kekuasaan Umum.

“Menuntut Pemerintah dan DPR untuk melakukan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi secara cepat dengan menggunakan prinsip pembentuk peraturan perundang-undangan,” tambah Aliansi Rakyat Bergerak.

Selanjutnya, mereka juga menuntut Pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan. Juga menuntut Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membuka seluas-luasnya akses dan fasilitas transportasi publik. ***

Loading...

Artikel Terkait