Wapres: Jangan Ulangi Pemilu 2019 yang Penuh dengan Politik Identitas dan Hoaks

Jakarta, INDONEWS.ID – Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin mengimbau semua pihak untuk menghindari politik identitas, SARA dan hoaks seperti pada pemilu 2019 lalu. Dia berharap, pemilu 2024 mendatang tidak menimbulkan gesekan dan polarisasi yang tajam di tengah masyarakat.

Wapres mengatakan, alih-alih adu gagasan tentang konsep berbangsa dengan program strategis di tingkat lokal dan nasional, yang terjadi adalah para pendukung saling menjatuhkan dengan politik identitas.

“Kondisi tersebut sungguh memprihatinkan dan menjadi ujian yang mengancam bangsa kita. Pemilu seolah menjadi kontraproduktif karena memecah-belah bangsa. Semua hal ini sangat bertentangan dengan cita-cita negara dan demokrasi,” kata Wapres dalam acara “Dialog Kebangsaan Bersama Partai Politik Dalam Rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024” yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta.

Karena itu, kata Ma’ruf, semua pihak tidak menginginkan hal itu terulang kembali. “Mari kita bulatkan tekad dan satukan langkah agar pemilu 2024 menjadi pemilu yang aman, damai dan berkualitas. Mari genggam Pancasila sebagai kunci dalam menghadapi Pemilu 2024,” ujarnya.

“Kampanyekan pemilu yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yaitu dengan tidak menggunakan isu SARA,” lanjutnya.

Dalam acara tersebut, Wapres memberi arahan terkait pelaksanaan Pemilu 2024 mendantang.

Pertama, partai politik peserta pemilu diminta memberi instruksi kepada kader dan simpatisan untuk menggunakan cara berkampanye yang santun dan beradab. “Kita tunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang adil dan beradab sesuai sila kedua Pancasila,” imbuhnya.

Karena itu Wapres meminta semua pihak untuk mengkampanyekan keunggulan program yang mewujudkan kemajuan dan kebaikan bangsa dan negara.

"Jangan gunankan instrumen apapun yang berpotensi apalagi disadari mampu menjadikan bangunan persaudaraan kita retak,” katanya.

Kedua, KPU, Bawaslu, BIN, Kepolisian, serta lembaga terkait agar memperkuat sinergi untuk mengawal Pemilu 2024 sehingga terselenggara pemilu yang aman, tertib, dan terhindar dari praktik-praktik kecurangan.

“Waspadai gerakan kampanye negatif di media sosial karena perang politik di media sosial pasti akan terjadi selama pemilu,” ungkapnya.

Ketiga, Wapres meminta BNPT mewaspadai pihak-pihak yang memanfaatkan pemilu untuk mendelegitimasi pemerintah dengan mengadu domba rakyat menggunakan isu SARA, kekerasan dan terorisme.

"Mari kita jaga Pemilu 2024 agar berjalan kondusif, sehingga terpilih pemimpin-pemimpin bangsa yang terbaik, yang akan mengabdikan waktu, tenaga dan pikirannya demi masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala BNPT, Komjen Pol. Boy Rafli Amar meminta semua partai politik peserta pemilu 2024 mendatang untuk menyamakan persepsi terkait pemilu.

Kesamaan persepsi tersebut sangat penting mengingat pemilu 2024 ini merupakan ajang lima tahunan terbesar dan strategis bagi kepentingan bangsa.

Karena itu semua partai peserta pemilu 2024 mendatang harus bisa berkomitmen untuk menciptakan pesta demokrasi yang berkualitas.

“Karena itu dibutukan kedewasaan berpolitik baik ditingkat masyarakat maupun di tingkat partai politik. Jika tidak dikelola dengan baik maka bisa menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat yang bisa membawa perpecahan bangsa,” ujar Boy.

Hadir dalam acara itu perwakilan KPU, Bawaslu, partai politik peserta pemilu 2024 termasuk partai lokal Aceh, perwakilan pemerintah pusat, dan para undangan. ***