Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Prof. Zudan Arif Fakrulloh saat menerima hasil Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) Keuangan Tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kantor BNPP, Jakarta, Senin (3/4/2023) kemarin. (Foto: Humas BNPP)
Jakarta, INDONEWS.ID - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian merespons penyerahan Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) Keuangan Tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kantor BNPP, Jakarta, Senin (3/4/2023) kemarin.
Tim BPK melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Tahun 2022 selama 55 hari kerja, di antaranya pada Kantor Pusat BNPP, PLBN Entikong, Badau, Kalimantan Barat; PLBN Wini, Timor Tengah Utara, Nusa Tengara Timur (NTT); dan PLBN Motaain, Malaka juga di NTT.
Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Prof. Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, BNPP akan melaksanakan tanggapan pada KHP BPK sesuai waktu yang ditetapkan.
"Kami komitmen akan tanggapi temuan sesuai waktu yang telah di tentukan Kamis, 6 April 2023 sehingga proses klarifikasi temuan dapat segera mungkin terselesaikan," jelas Zudan.
Zudan menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan rutin setiap tahun oleh BPK sangat penting yang dapat memberikan kontribusi untuk menjadikan BNPP sebagai lembaga yang akuntabel, transparan, dan profesional sehingga ke depannya mendapat nilai positif di masyarakat.
"BNPP akan selalu berusaha meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, hal ini kami lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Pertanggungjawaban," tambahnya.
Baca juga : Gandeng Universitas Insan Cita Indonesia, BNPP Dorong Penguatan Sumber Daya Manusia di Kawasan Perbatasan
Pada Tahun Anggaran 2022, BNPP mengelola Anggaran sebesar Rp236.895.124.000 dengan Realisasi sebesar Rp231.912.709.344,00 atau sebesar 97,90 persen. (Humas BNPP)