Pengamat: Koalisi Besar Plus PDI Perjuangan Sulit Terbentuk

Jakarta, INDONEWS.ID –Lima partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, PPP dan PAN, menggelar pertemuan bersama di Kantor DPP PAN, pada Minggu (2/4). Pertemuan tersebut minus PDIP dan Partai NasDem.

Pertemuan ini sekaligus untuk menggagas pembentukan Koalisi Besar.

PDI Perjuangan telah memberi sinyal akan bergabung dengan Koalisi Besar dengan syarat calon presidennya berasal dari partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, persyaratan yang diajukan PDIP tersebut akan menyulitkan bagi Koalisi Besar.

Jamiluddin mengatakan, Gerindra sudah pasti tidak akan mau menerima persyaratan tersebut. Pasalnya, pencalonan Prabowo Subianto sebagai capres sudah merupakan harga mati bagi partai tersebut.

"Karena itu, Gerindra bisa saja tarik diri bila PDIP bergabung ke Koalisi Besar tetap memaksakan capresnya dari mereka," ujar Jamiluddin seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/4).

Selain itu, kata Jamiluddin, Golkar juga menginginkan posisi capres. Karena itu, hal itu akan menyulitkan terbentuknya Koalisi Besar.

Persyaratan yang diajukan oleh PDIP tersebut, katanya, mengindikasikan arogansi PDIP dalam berkoalisi.

"Selain itu, kalau PDIP mau bergabung ke Koalisi Besar, mengindikasikan Jokowi berada di atas angin. PDIP secara tidak langsung sudah berada di bawah kendali Jokowi," pungkasnya.

Sebelumnya Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko mengatakan pembentukan Koalisi Besar tersebut diamini oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia mengatakan, Putri Sukarno tersebut membuka diri untuk bergabung dengan Koalisi Besar yang diwacanakan lima ketum parpol.

"Tentu saja PDIP sebagaimana dikatakan Ibu Ketum, tentu targetnya PDIP RI 1, kan gitu ya. Wajar kan. Artinya itu sudah ditegaskan Bu Ketum Megawati bahwa PDIP bersedia untuk masuk koalisi besar, tentu saja yang perlu ditegaskan target PDIP adalah RI 1. RI 2-nya terbuka bagi yang lain," kata Budiman pada Selasa (4/4/2023) seperti dikutip Detikcom.

Budiman menyebut pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menanggapi soal wacana tersebut sudah sesuai dengan logika politik PDIP. Dia menyebut partainya tentu membutuhkan koalisi untuk memenangkan pertandingan, walaupun PDIP bisa maju tanpa berkoalisi.

"Jadi penyataan Mbak Puan saya pikir memang sesuai dengan logic politik kita, membangun koalisi besar, ya PDIP meskipun secara konstitusional bisa menjalankan sendiri, tapi lebih banyak lebih baik. Jadi gitu, kita kalau PDIP untuk mencalonkan sendiri itu memang bisa, menurut undang-undang, ya kan," katanya. ***