Rakor Pj Kepala Daerah, Sekjen Kemendagri Ingatkan Lima Isu Strategis

Jakarta, INDONEWS.ID - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengingatkan lima isu strategis yang harus menjadi perhatian penjabat (Pj.) kepala daerah. Hal itu disampaikannya pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Penjabat Kepala Daerah yang dilaksanakan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Isu pertama, para Pj. diharapkan bisa menguatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pemerintah daerah (Pemda) wajib menyampaikan informasi pembangunan, keuangan, hingga informasi daerah lainnya ke SIPD. Berbagai informasi yang ada dalam SIPD ke depannya bukan hanya informasi dari daerah ke Kemendagri atau sebaliknya, tapi juga menghubungkan daerah dengan kementerian/lembaga (K/L). Sistem ini dibangun untuk mempermudah tugas Pemda menuju birokrasi berkelas dunia. 

“Pak Presiden mengharapkan di akhir masa jabatannya, birokrasi itu menjadi birokrasi kelas dunia. Birokrasi kelas dunia itu berarti birokrasi yang seperti (negara) yang hebat-hebat di dunia,” katanya dalam diskusi panel pertama Rakor.

Kedua, terkait dengan budaya kerja. Presiden Joko Widodo, kata dia, telah meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menerapkan budaya kerja kerja BerAKHLAK. Budaya kerja ini memiliki akronim Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

“Kuncinya di sini adalah ‘ber’-nya, berorientasi kepada pelayanan. Jadi kembali lagi ke perintah Pak Presiden, kerja kita memang pelayanan. Tagarnya #banggamelayanibangsa. Saya pergi ke banyak daerah, sudah banyak yang memahami budaya kerja BerAKHLAK ini tapi masih ada yang menggunakan budaya kerja yang lama,” ujarnya.

Ketiga, terkait dengan kunjungan ke luar negeri. Suhajar mengingatkan Pj. kepala daerah agar memastikan kunjungan tersebut bermanfaat, karena banyaknya biaya yang digunakan. Dia mengingatkan agar kunjungan itu tidak disalahgunakan menjadi liburan/wisata semata, sebagaimana beberapa informasi yang didapatkannya. 

Keempat, mempercepat pendidikan berhitung bagi para siswa sekolah dasar dengan metode GASING (Gampang, Asyik, Menyenangkan) yang diciptakan oleh ahli matematika dan fisika Yohanes Surya. “Kami sudah sepakat dengan Kementerian Pendidikan, kemudian Pak Luhut mendorongnya,” tuturnya.

Terakhir, kelima, terkait dengan penghematan belanja bagi pegawai yang bisa digunakan untuk menutupi kekurangan dana bagi infrastruktur, sehingga tuntutan rakyat terhadap pembangunan infrastruktur dasar bisa terdanai.

Di sisi lain, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik menambahkan isu strategis lainnya kepada para Pj. terkait daerah pemekaran. Dia menyebut, dari 223 daerah pemekaran, masih ada beberapa masalah yang timbul seperti segmen batas, aset, hibah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), hingga sarana dan prasarana dari daerah induk ke daerah pemekaran.

“Kami ingin memberikan gambaran pada Bapak/Ibu sekalian, ini loh masih ada PR-PR yang harus kita selesaikan. Jadi Bapak/Ibu yang jadi Pj. di daerah pemekaran ini (permasalahan) perlu diidentifikasi,” katanya.

Dia juga mendorong Daerah Otonom Baru (DOB) agar melakukan konsolidasi guna menyelesaikan masalah yang bersangkutan dengan pemekaran. Masalah itu di antaranya menyangkut aset, kewenangan, kelembagaan, dan sumber daya manusia termasuk penempatan ASN. Menurut pantauan pihaknya di lapangan, masih banyak daerah induk yang tidak rela melepaskan sumber dayanya ke daerah pemekaran. Dia berharap dengan adanya peran Pj. kepala daerah stigma tersebut bisa dikurangi. (Lka)