Inovasi dari Pulau Bali Dominasi Presentasi dan Wawancara KIPP Hari ke-11

Jakarta, INDONEWS.ID – Enam dari sembilan inovasi yang tampil pada presentasi dan wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2023 hari ke-11 ini berasal dari Pulau Bali. Sementara tiga inovasi lainnya yakni dari Pemerintah Provinsi NTB, PT Taspen, dan Pemerintah Kabupaten Banggai.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah membuka presentasi dan wawancara hari ke-11 ini dengan inovasi Pelatihan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu Plus atau Pepadu Plus.

“Program Pepadu Plus berhasil menciptakan link and match antara pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri,” jelas Zulkieflimansyah, saat mempresentasikan inovasinya secara daring, Kamis (13/07).

Sasaran program ini yaitu para pencari kerja yang merupakan lulusan Balai Latihan Kerja (BLK) baik milik pemerintah maupun swasta. Hasilnya, tahun 2020 lulusan pelatihan yang terserap hanya 27,23 persen dari 12.917 lulusan, meningkat pada 2021 menjadi 90,05 persen dari total lulusan sebanyak 20.746 orang.

Inovasi kedua dibawakan oleh Gubernur Bali I Wayan Koster. Pemprov Bali melalui PT Jamkrida Bali Mandara menciptakan inovasi Credit Guarantee Officer (CGO), yang bergerak pada bidang penjaminan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). CGO adalah agen perorangan yang ditempatkan Jamkrida Bali pada seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Bali untuk mempercepat pelayanan kepada lembaga keuangan bank dan non-bank serta debitur/UMKM.

Sampai dengan tahun 2022 implementasi penerapan inovasi CGO berdampak positif pada peningkatan pelayanan yang signifikan. Hingga tahun 2023 Jamkrida Bali memiliki 31 personil CGO yang ditempatkan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

“Sampai dengan tahun 2022 implementasi penerapan inovasi CGO berdampak positif pada peningkatan pelayanan yang signifikan terlihat dari jumlah mitra kerja tumbuh 3,711 persen, terjamin tumbuh 2,719 persen, plafon penjaminan tumbuh 1,496 persen, dan nilai penjaminan tumbuh 1,888 persen,” jelas Koster seperti dikutip Humas Kementerian PANRB.

Masih dari Pulau Bali, Pemkab Badung membawakan inovasi Asparagus Ditanam, Ekonomi Mapan. Tujuan utama inovasi ini adalah meningkatkan pendapatan petani di Badung Utara sehingga setara dengan Badung Selatan. Upaya ini ditempuh dengan mencari komoditas asparagus yang unggul, dengan bermodalkan kesesuaian lahan dan iklim.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung I Wayan Wajana menjelaskan, dampak inovasi ini adalah area tanam asparagus, dari 0,5 hektare (2009) menjadi 17,79 hektare pada tahun 2023. Inovasi ini meningkatkan pendapatan masyarakat atau petani secara signifikan dalam bentuk keuntungan bersih, dari 16.500.000 rupiah menjadi 86.346.400 rupiah per hektare per tahun, atau meningkat lebih dari 5 kali lipat.

Pemkab Badung memamerkan inovasi berikutnya. Kini dari Dinas Pariwisata dengan inovasi Sistem Inovasi Pariwisata atau SITA. SITA diciptakan sebagai media informasi sekaligus sebagai media promosi pariwisata dan informasi daya tarik wisata unggulan yang ada di Kabupaten Badung. Inovasi berbentuk web ini memberi informasi yang update mengenai lokasi wisata, hinga akomodasi untuk ke lokasi wisata yang dituju.

Kabupaten dari Bali selanjutnya yang memamerkan inovasinya adalah Pemkab Buleleng. Penjabat Bupati Buleleng I Nyoman Lihadnyana menyampaikan inovasi Buleleng Kelola Sampah Anorganik melalui Bank Sampah (Bulan Merah). Bulan Merah berdampak ganda, yakni mendukung program pemerintah dalam pengelolaan sampah terutama sampah plastik dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya sejak dini bagi anak-anak.

Inovasi selanjutnya adalah Keren Tidak Ada Sampah (Kedas) milik Pemkab Jembrana. Kedas merupakan sistem pengelolaan sampah sirkular, dimana sampah yang biasanya sulit untuk didaur ulang, akan didaur ulang menjadi produk baru sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi dari sampah tersebut.

Bupati Jembrana I Nengah Tamba menjelaskan, sebelum adanya Kedas, 228 ton sampah yang dihasilkan selama satu hari hanya sebanyak 50 ton yang terkelola melalui pengelolaan sampah ataupun TPA serta daur ulang, sedangkan sisanya 170 ton masih tidak terkelola dengan baik. “Sedangkan saat ini, program Jembrana KEDAS melalui TPST Jembrana sudah melayani 10.000 rumah yang berpartisipasi dengan rata-rata sampah yang dikelola per hari adalah 30 ton,” jelasnya.

Presentasi hari ini juga dimeriahkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Taspen. Direktur Utama PT Taspen ANS Kosasih membawakan inovasi Taspen One Hour Online Service (TOOS). Inovasi ini merupakan layanan satu pintu pengajuan klaim dan non-klaim secara online yang dapat diakses oleh peserta, kementerian/lembaga/instansi dan mitra bayar.

“Keunggulan utamanya adalah digitalisasi seluruh proses klaim dan menjamin pengajuan klaim peserta diproses maksimal satu jam, serta terintegrasi dengan aplikasi milik lembaga terkait sehingga mempermudah pengajuan klaim tanpa peserta harus datang ke lembaga tersebut,” jelas Kosasih.

Inovasi berikutnya kembali datang dari Bali, tepatnya Pemkab Klungkung. Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mempresentasikan inovasi Pondok Kompos Osaki Klungkung (POKOK). Inovasi ini mengubah metode komposting dengan jamur osaki dari pola gundukan menjadi pola blok sel.

Dibandingkan dengan pola gundukan yang mampu mengolah 1 ton sampah per gundukan diameter 3 meter, satu blok sel mampu menampung 15 ton sampah organik. Melalui inovasi POKOK diharapkan mampu mengolah 45 persen sampah organik dari total produksi sampah.

Kualitas pupuk yang dihasilkan telah diuji oleh Universitas Warmadewa. Kesimpulannya kualitas pupuk setara dengan produksi kompos yang ada di pasaran, dan sudah diuji melalui demonstration plot yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian.

Inovasi Ambulance Dering Ibu Hamil dari Pemkab Banggai menutup presentasi dan wawancara KIPP hari ini. Bupati Banggai Amiruddin menjelaskan, inovasi ini diciptakan tahun 2021 dengan menggandeng start up lokal Draiv. Start up ini bergerak di bidang transportasi daring dengan aplikasi khusus ibu hamil yang diberinama DraivCare.

Keunikan inovasi ini yaitu ibu hamil dapat berkonsultasi dengan petugas kesehatan maupun kegawatdaruratan selama 24 jam penuh, tanpa dibatasi oleh jam kunjungan pelayanan.

“Pemantauan kepada ibu hamil juga lebih mudah dilakukan para petugas kesehatan (bidan) dengan mengumpulkan data Antenatal Care (ANC) secara real time dan kelancaran pelayanan kedaruratan,” tutup Amiruddin. ***