Jakarta, INDONEWS.ID - Indonesia kembali menggelar Pertemuan High Level Task-Force on ASEAN Economic Integration (HLTF-EI) ke-44 di Senggigi, Lombok pada Minggu (30/7) dalam masa Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Deputi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi bertindak sebagai Ketua Pertemuan, dan pertemuan tersebut dihadiri Pejabat Tingkat Tinggi dari negara anggota ASEAN, termasuk Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Timor Leste sebagai observer, dan Sekretariat ASEAN.
“Tujuan kita bertemu adalah memastikan relevansi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan yang berkelanjutan, serta memastikan tidak ada yang tertinggal. Ketidakpastian dan megatren global mendorong perubahan struktural, sehingga ASEAN perlu meninjau kembali perkembangannya dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN pasca 2025,” ungkap Deputi Edi.
Deputi Edi menekankan pentingnya semangat kolaborasi dalam menyusun Agenda Pasca 2025. “Kita dipersatukan oleh keberagaman dan semangat kolaboratif untuk mengembangkan Visi ASEAN 2045. Kita bersama-sama memulai perjalanan 20 tahun ke depan untuk mewujudkan transfromasi ekonomi dan sentralitas ASEAN,” ucap Edi.
Lebih jauh disampaikan bahwa ASEAN perlu meninjau kembali kemajuan yang telah dicapai, khususnya pada tiga hal penting yaitu pertumbuhan kawasan melalui pasar yang terhubung dan daya saing baru, mempercepat transformasi ekonomi digital yang inklusif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk masa depan yang tangguh.
Sejalan dengan penyusunan agena ASEAN pasca 2025 dan tema Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini, Indonesia mengusulkan adanya Deklarasi ASEAN as an Epicentrum of Growth sebagai deklarasi kunci dalam KTT ASEAN ke-43.
Dalam kesempatan ini, Indonesia menyampaikan perkembangan implementasi dari ke-16 prioritas ekonomi yang ditargetkan dapat dicapai sampai akhir Desember 2023. Terdapat 11 prioritas yang akan selesai sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 pada awal September 2023 dan sisanya diharapkan selesai akhir tahun ini.
“Perkembangan penyusunan ‘Persetujuan Kerangka Ekonomi Digital’ sudah cukup baik, dan telah disepakati hasil studi maupun kerangka negosiasinya. Peluncuran perundingan ditargetkan dilaksanakan saat pertemuan ASEAN Economic Community Council (AECC) ke-23 tanggal 3 September 2023 mendatang. Prioritas ekonomi lainnya yaitu Kerangka Kerja Ekonomi Biru ASEAN juga telah berhasil disepakati dan akan menjadi bagian pencapaian yang disampaikan pada Kepala Negara dalam KTT ASEAN mendatang,” kata Deputi Edi.
Isu kendaraan listrik juga menjadi pembahasan sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Kepala Negara ASEAN dalam KTT ASEAN ke-42 pada Mei 2023 lalu. Mempertimbangkan bahwa pengembangan ekosistem ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia mengusulkan perluasan kerja sama dengan negara mitra ASEAN yaitu China, Jepang dan Korea dalam mekanisme ASEAN Plus Three (APT).
“Kerja sama ini penting dan relevan mengingat kekuatan dan kapasitas yang dimiliki oleh negara-negara APT dalam berbagai aspek seperti teknologi, inovasi, dan kapasitas produksi kendaraan listrik,” ujar Edi.
Di akhir pertemuan, dilakukan serah-terima Keketuaan HLTF-EI dari Indonesia kepada Laos. Ketua Delegasi HLTF-EI Laos menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Indonesia yang telah sukses memimpin HLTF-EI selama dua tahun dari 2022-2023, dan mengucapkan selamat berjumpa pada Pertemuan HLTF-EI 2024 mendatang di Vientiane, Laos.
Sebagai penutup, Deputi Edi mengingatkan kembali peran dari Forum HLTF EI sebagai AEC’s Think-Tank sesuai dengan mandat dalam TOR HLTF-EI. “Saya pikir penting untuk terus melanjutkan diskusi. Tidak hanya sekedar membahas agenda-agenda rutin, karena penting bagi HLTF EI terus mendorong terobosan-terobosan ide dan agenda dengan berpikir out of the box,” tutup Deputi Edi.
Turut hadir mendampingi adalah Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Transformasi Digital, Kreativitas dan Sumber Daya Manusia, Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa dan Sumber Daya Alam, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Direktur Kerja Sama Regional Kementerian Investasi/BKPM, Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri, dan Asdep Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Kemenko Perekonomian.