Jakarta, INDONEWS.ID - Komitmen untuk menjawab tantangan dan mengatasi hambatan dalam birokrasi menjadi fokus utama Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).
Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korpri 2023 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa, 3 Oktober 2023, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa Korpri ingin turut berperan dalam memajukan Indonesia melalui penyelesaian permasalahan birokrasi.
Baca juga : Transformasi Pos Lintas Batas, Prof Zudan: Peningkatan Pelayanan PLBN Sota Patut Menjadi Contoh
"Kami ingin sama-sama mencari solusi terkait beberapa problem yang betul-betul kami alami di lapangan," ungkap Zudan, menggambarkan tekad Korpri dalam membantu pemerintah merumuskan solusi konkret untuk meningkatkan kualitas birokrasi.
Rakernas Korpri kali ini menjadi wadah bagi ribuan anggota Korpri dari berbagai daerah untuk bersama-sama mencari solusi terkait permasalahan birokrasi yang masih terjadi di Indonesia.
Zudan menjelaskan bahwa agenda utama melibatkan berbagai aspek, mulai dari format terbaik reformasi birokrasi, pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN), hingga perlindungan ASN.
Menurut Zudan, pembahasan ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan Program Korpri Nasional 2022-2027. Program ini mencakup beberapa poin, antara lain meningkatkan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi, menguatkan ideologi dan karakter ASN, perlindungan karier, bantuan hukum ASN, serta peningkatan kesejahteraan ASN.
"Kita memerlukan RPP (rancangan peraturan pemerintah) Korpri dan RPP bantuan hukum karena dalam pelaksanaan tugas banyak ASN yang dapat masalah hukum," ungkapnya, menunjukkan bahwa perlunya dukungan regulasi yang memadai untuk menangani permasalahan yang mungkin timbul.
Zudan juga memberikan penekanan pada perlunya fokus pada pengembangan karier ASN. Dalam konteks ini, upaya Korpri tidak hanya terbatas pada peningkatan kualifikasi ASN, tetapi juga pada perlindungan karier dan bantuan hukum ASN yang dapat menjadi landasan kuat bagi kelancaran tugas-tugas birokrasi.
"Bagi pengurus Korpri, adik-adik kita yang muda dan beda generasi memerlukan sentuhan khusus," ucap Zudan, menyoroti pentingnya memberikan perhatian khusus pada generasi muda yang menjadi pilar ke depan birokrasi.
Dalam sambutannya, Zudan juga menyampaikan data mengenai jumlah ASN di Indonesia. Dengan total 4,4 juta ASN, 77,7 persen di antaranya berada di daerah dan 22,3 persen di pusat.
Data tersebut juga dipilah berdasarkan rentang usia, di mana 10 persen ASN berada di rentang usia 21 hingga 30 tahun, 28 persen di rentang usia 31 hingga 40 tahun, 32 persen di rentang usia 41 hingga 50 tahun, serta 30 persen di rentang usia 51 hingga 60 tahun.
Data ini menjadi dasar pemahaman untuk mengarahkan kebijakan yang tepat, terutama dalam pengembangan karier dan pemberian perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok usia.
Rakernas Korpri dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, hingga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Keberadaan mereka menjadi indikasi tingginya dukungan pemerintah terhadap upaya Korpri dalam menyelesaikan permasalahan birokrasi. Dengan semangat penuh, Rakernas Korpri tahun ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkrit untuk mendukung perbaikan sistem birokrasi di Indonesia.
Korpri, sebagai garda terdepan ASN, memegang peran krusial dalam memastikan pemerintahan berjalan efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Semoga, upaya Korpri dapat menjadi tonggak positif menuju birokrasi yang lebih baik dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada rakyat Indonesia.
TAGS : Prof Zudan Korpri