Jakarta, INDONEWS.ID - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti pengusulan Jenderal TNI Agus Subiyanto menjadi calon Panglima TNI. Meskipun hak prerogatif presiden, tapi penunjukan calon Panglima TNI semestinya mendengarkan suara masyarakat.
"Proses negara terkait dengan panglima TNI, yaitu kan akhirnya suara-suara masyarakat yang harus didengarkan termasuk pemerintah, meskipun kami tahu itu merupakan hak prerogatif dari presiden," kata Sekertaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Gedung TPN GP, Rabu (1/11/2023).
Untuk diketahui, Presiden Jokowi mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon tunggal Panglima TNI. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu akan menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun.
Agus merupakan salah satu kolega Jokowi saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Kala itu, Agus menjabat sebagai Dandim 0735/Surakarta (2009-2011).
Hasto pun mempertanyakan langkah Jokowi yang secara terang-terangan memberikan jabatan tertinggi kepada kolega-koleganya di Solo, dan mengesampingkan suara masyarakat.
"Tapi apakah betul-betul itu dalam rangka untuk menggelorakan profesionalitas TNI? bahwa itu hak prerogatif presiden itu kami hormati sepenuhnya," katanya. "Tetapi suara-suara yang harus didengarkan, harus didengarkan," katanya.
Baca juga : Klaim Punya Bukti Materil, Sekjen PDIP Sebut Kecurangan di Pilpres 2024 Didesain dari Hulu ke Hilir
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, Agus Subiyanto memiliki jam terbang dalam teritorial, administrasi dan akademis yang mumpuni sebagai calon Panglima TNI.
"Sudah kami sampaikan kurang lebih minggu yang lalu. Ya, pertama kan Beliau juga Wakil KSAD, kemudian menjadi KSAD. Jadi kalau melihat jam terbangnya di teritorial, kemudian di adminstratif, akademis semuanya memenuhi semuanya," kata Jokowi kepada wartawan di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).