Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Irjen. Pol. Makhruzi Rahman, S.I.K., M.H., dengan Kepala Bakamla Laksamana Madya (Laksdya) TNI Dr. Irvansyah, di Kantor Bakamla, Rabu (20/2/2024). (Foto: Humas BNPP)
Jakarta, INDONEWS.ID - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengukuhkan hubungan kerja sama guna memperkokoh kedaulatan Republik Indonesia di perbatasan laut dengan negara-negara tetangga.
Kesepakatan itu dilakukan dalam dialog antara Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Irjen. Pol. Makhruzi Rahman, S.I.K., M.H., dengan Kepala Bakamla Laksamana Madya (Laksdya) TNI Dr. Irvansyah, di Kantor Bakamla, Rabu (20/2/2024).
Baca juga : Ketum TP PKK Resmikan Gerakan Bedah Rumah serta Bangun Sanitasi dan Penanganan Stunting Serentak di Sumsel
"BNPP mengoordinasi 27 Kementerian dan Lembaga, di antaranya Bakamla. Oleh karena itu, kerja sama yang solid dalam penanganan perbatasan adalah suatu keharusan," tegasnya.
Deputi Makhruzi menjelaskan bahwa BNPP, adalah Badan yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang di bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
Baca juga : Kementerian PPPA Beri Apresiasi Para Tokoh Perempuan Penerima Penghargaan Seni dan Budaya MSI
Tugas BNPP, lanjutnya, adalah menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan.
"(Dan) melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan," urainya.
Dalam kunjungannya ke Kantor Bakamla, Deputi Makhruzi bersama para Asisten Deputi dan Kepala Biro di lingkungan BNPP menjajaki bentuk kerja sama yang dapat dilakukan oleh kedua lembaga tersebut.
Fokus utamanya adalah pada pengamanan pulau-pulau kecil terluar dan penguatan fungsi Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Pulau Terluar (Pam Puter) yang berjaga di pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
"Kami siap bekerja sama dengan Bakamla terkait Pengelolaan Batas Wilayah negara, khususnya yang berkaitan dengan masalah Keamanan Laut di Kawasan Perbatasan," tandasnya.
Bakamla menyambut baik usulan dari BNPP terkait peninjauan lokasi rencana pembangunan Mercusuar di Karang Singa, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
"Kami berkomitmen untuk mendukung upaya peningkatan keamanan dan kedaulatan di perbatasan laut Indonesia," kata Laksamana Madya (Laksdya) TNI Dr. Irvansyah.
Dalam waktu dekat, harapnya, BNPP dan Bakamla akan melakukan peninjauan bersama di lapangan untuk mengevaluasi lokasi rencana pembangunan Mercusuar di Karang Singa, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
"Kami akan menyiapkan dokumen untuk merumuskan Perjanjian Kerjasama antara BNPP dan Bakamla terkait Keamanan Laut di Kawasan Perbatasan Negara," pungkasnya.
Dengan memperkokoh kerjasama antara BNPP dan Bakamla, diharapkan kedaulatan Republik Indonesia di perbatasan laut dapat semakin terjaga dan diperkuat, memberikan keamanan serta kepastian bagi seluruh warga negara Indonesia.
Semoga langkah-langkah ini dapat menjadi landasan kuat bagi upaya pengelolaan perbatasan yang lebih efektif dan efisien demi kepentingan bangsa dan negara. (Humas BNPP)