Peserta Konsultasi Nasional Akselerasi RAN PE dari elemen pemerintah pusat, masuarakat sipil dan 13 daerah, yang masing-masing di hadiri 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 28/3/2024. (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Ekosistem toleransi merupakan istilah yang digunakan SETARA Institute merujuk pada suatu kondisi lingkungan secara menyeluruh yang dapat mendukung tujuan terciptanya masyarakat yang toleran, inklusif, dan saling menghormati atas beragam perbedaan yang menjadi fakta sosiologis bangsa.
Gangguan paling mengemuka atas toleransi adalah intoleransi. Intoleransi, bukan hanya merusak kemajemukan bangsa tetapi juga menjadi tangga pertama menuju aksi terorisme.
“Atas dasar itu, agenda penguatan ekosistem toleransi menjadi kebutuhan bangsa, sehingga kemajemukan tetap terjaga dan potensi transformasi intoleransi menuju terorisme bisa dicegah,” ujar Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, melalui siaran pers di Jakarta, Senin (1/4).
Sejak 2021, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). Hal itu pada pokoknya mendorong kementerian dan lembaga di tingkat pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota untuk memastikan agenda pencegahan terorisme dengan berbagai pendekatan preventif, holistik dan kolaboratif dengan elemen masyarakat sipil.
Namun hingga saat ini, kata Halili, hanya terdapat 7 Provinsi dan 8 Kabupaten/Kota yang telah mengadopsi RAN PE menjadi agenda rencana aksi daerah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (RAD PE). Meskipun demikian, hampir 90% rencana aksi, yang sudah ditetapkan oleh Perpres 7/2021 ini, sebenarnya terlaksana dengan beberapa succes story signifikan.
Merespon capaian dan kinerja pencapaian adopsi RAN PE menjadi RAD PE, SETARA Institute memfasilitasi 13 pemerintah kota dan kabupaten untuk memprakarsai dan mengakselerasi adopsi RAD dalam Konsultasi Nasional Percepatan Adopsi RAD PE pada 27-28 Maret 2024.
Sebanyak 13 kabupaten/kota menyatakan komitmennya dalam forum yang disaksikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kementerian Dalam Negeri RI dan SETARA Institute.
Untuk memastikan agenda pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, SETARA Institute juga mendorong agar Presiden Jokowi kembali menerbitkan RAN PE 2025-2029, sebelum masa jabatannya berakhir pada akhir Oktober 2024.
Langkah ini, kata Halili, akan memperkuat capaian kolektif pemerintah mempertahankan zero terrorist attack seperti pada tahun 2023 dan capaian medium Indonesia pada Gobal Terrorism Index (GTI) yang pada 2023 berada di angka 4.343 dari skala 0-10 dengan angka 10 paling terdampak.
“Capaian ini salah satunya dipicu oleh kerja semesta pencegahan terorisme dalam rangkaian dan kesatuan sebagaimana dicanangkan oleh RAN PE,” pungkasnya. ***