Jakarta, INDONEWS.ID - Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyayangkan adanya 18 calon paskibraka putri tingkat nasional yang lepas jilbab saat pengukuhan oleh Presiden Jokowi di Istana Negara IKN, Kaltim, Selasa (18/8/2024). Satu di antara 18 paskibraka tersebut berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bernama Keynina Evelyn Candra yang selama ini berjilbab.
Baca juga : IKN Sebagai Refleksi Tantangan Kemerdekaan
Terkait polemik ini, Plt Kepala Badan Kesbangpol Anna Rina Herbranti angkat bicara. Menurut dia, tidak ada komunikasi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait hal ini kepada daerah.
"Benar, yang dari DIY Keynina Evelyn Candra pakai jilbab kalau terkait melepas jilbab kami di Daerah tidak diberitahu oleh BPIP," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (14/8/2024).
Menurut Anna, jika ada pemaksaan pencopotan hijab yang dilakukan BPIP, hal itu jelas telah melanggar Pancasila dan melanggar HAM. "Kalau itu jilbab harus dicopot berarti BPIP melanggar nilai-nilai Pancasila dan melanggar HAM," katanya lagi.
"Saat ini DPPI sedang melakukan protes ke BPIP terkait hal tersebut. Semoga orang-orang BPIP segera tersadar bahwa negara kita berdasarkan Pancasila di mana semua agama yang ada di Indonesia diakui sehingga identitas muslim pakai jilbab harus dihargai," jelasnya.
Baca juga : Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP: Rajut Kerukunan Umat Beragama Sebagai Pilar Kekuatan Bangsa
Sebelumnya, Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyayangkan adanya 18 calon paskibraka putri tingkat nasional yang lepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN) Selasa (13/8/2024).
Ketua Umum (Ketum) PPI Gousta Feriza meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) selaku pengelola dan penanggung jawab program Paskibraka memberikan klarifikasi.
"Tentunya BPIP selaku Pengelola dan Penanggung Jawab Program Paskibraka bersedia mengevaluasi semua kebijakan dan keputusan-keputusannya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila," kata Gousta dalam konferensi pers di Kantor PPI, Jakarta, Rabu (14/8/2024).
Menurut Gousta, kejadian ini sudah menimbulkan gejolak di berbagai daerah. Oleh karenanya, PPI Pusat memberikan sikap menolak tegas kebijakan yang melarang paskibraka putri mengenakan jilbab.
"Kami, pengurus pusat meminta klarifikasi dari BPIP selaku penanggungjawab program kenapa hal ini bisa terjadi, dan kami harapkan ini adalah hal yang terakhir kali dan tidak ada lagi hal-hal seperti ini untuk upacara yang akan datang," ungkapnya.
Kepala BPIP Yudian Wayudi meminta maaf soal adanya 18 Paskibraka putri Nasional 2024 yang lepas jilbab saat pengukuhan oleh Presiden Jokowi di Istana Negara IKN, Kaltim, Selasa (18/8/2024).
Yudian juga menegaskan bahwa BPIP tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. "Penampilan Paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," ujarnya, dalam siaran pers BPIP, Selasa.
Ia memastikan, paskibraka putri hanya melepas hijab saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Dalam kesempatan lain, paskibraka yang berhijab bisa mengenakan jilbabnya. Yudian menambahkan, BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut.
TAGS : BPIP Copot Jilbal Paskibraka
