Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (06/11/2024). (Foto: Humas Kementerian PANRB)
Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Prabowo Subianto akan melakukan lawatan perdananya ke luar negeri selama dua pekan. Direncanakan kunjungan tersebut akan dimulai pada Jumat (8/11/2024) hingga Minggu (24/11/2024).
Setidaknya, ada 5 negara yang bakal dikunjungi Prabowo yaitu China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris.
Baca juga : Mengapa Donald Trump Menang?
Dalam pengantarnya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (06/11/2024), Presiden Prabowo mengungkapkan rencana kunjungan kerja tersebut.
“Menghadiri KTT APEC di Peru dan G-20 di Brasil. Juga ada undangan kunjungan kenegaraan ke pemerintah Tiongkok, kunjungan kehormatan ke Amerika Serikat dan juga kunjungan kerja ke Inggris untuk menjumpai Perdana Menteri Inggris,” ujar Presiden.
Presiden menyampaikan rencana menghadiri KTT-G7 akan diselenggarakan di Italia, yang dianggap sebagai suatu kehormatan bagi Indonesia.
Kepala Negara menegaskan bahwa kunjungan kerja kenegaraan ke sejumlah negara tidak dapat dihindari, mengingat semua agenda tersebut memiliki nilai strategis yang signifikan bagi ekonomi nasional.
“Kita harus berunding, harus juga menggali potensi-potensi yang, yang ada dan menyelesaikan masalah-masalah yang krusial dan yang strategis dengan kelompok-kelompok negara tersebut yang bisa dikatakan merupakan blok-blok ekonomi yang sangat penting, sangat krusial untuk kelangsungan hidup ekonomi kita,” ujarnya.
Presiden Prabowo mengatakan, walau berada di luar negeri, tetapi dirinya tetap membuka komunikasi dengan para menteri.
Presiden menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi, termasuk video conference, untuk menjaga komunikasi yang efektif selama kunjungan kenegaraan dan kerja ke luar negeri tersebut.
“Jadi, hal-hal yang saya anggap penting kita bisa melaksanakan suatu pertemuan melalui video conferencing,” ujarnya.
Presiden juga menghimbau jajaran Kabinet Merah Putih untuk meninggalkan budaya protokoler yang berlebihan dan beralih ke kerja dengan kolaborasi dan terbuka.
“Jadi, silakan gunakan teknologi ya, tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak, tidak perlu lewat telepon,” pungkasnya.*
