Jakarta, INDONEWS.ID – Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, menyatakan bahwa pelaksanaan Kongres VI PDI-P yang awalnya dijadwalkan berlangsung pada April 2025, berpotensi mengalami penundaan. Namun, ia menegaskan bahwa kongres tidak akan molor hingga melewati tahun 2025.
"Bisa saja mundur dari bulan April. Namun pastinya insya Allah tidak lebih dari tahun 2025," ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (14/4/2025).
Menurut Puan, hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai waktu dan tempat pelaksanaan kongres. Partai berlambang banteng tersebut masih mempertimbangkan dinamika dan situasi politik nasional sebelum memutuskan tanggal pasti pelaksanaan.
"Kongres sampai saat ini belum ditentukan akan dilaksanakan kapan, karena melihat situasi dan kondisi yang ada, tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru," ujarnya.
Meski jadwal belum ditetapkan, Puan memastikan bahwa persiapan internal tetap berjalan sesuai dengan tahapan perencanaan. Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses berada dalam kendali Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.
Baca juga : Timnas Garuda U-20 Siap Bertarung di Piala Asia 2025, Erick Thohir Minta Dukungan Doa Suporter
"Semuanya on the track, masih bisa dilaksanakan tugas-tugas yang ada di internal PDI Perjuangan, dan semuanya berada dalam kendali ketua umum," tambahnya.
Sebagai informasi, Kongres merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi PDI-P sebagaimana diatur dalam Pasal 70 AD/ART PDI-P. Forum ini dihadiri oleh utusan DPD, DPC, peninjau, dan undangan yang ditetapkan oleh DPP Partai.
Kongres memiliki enam kewenangan utama, yaitu: Menerima laporan pertanggungjawaban DPP; Menetapkan atau menyempurnakan AD/ART; Menetapkan program dan sikap politik partai; Menetapkan Ketua Umum sekaligus formatur penyusun DPP; Menilai dan merehabilitasi mantan anggota partai yang dipecat; Menetapkan ketetapan atau keputusan penting lainnya.
Dengan posisi strategis tersebut, pelaksanaan Kongres VI menjadi perhatian utama publik dan internal partai, terutama menjelang berakhirnya periode kepengurusan saat ini.*
