PKB Dukung Presiden Prabowo Ambil Alih 51 Persen Saham BCA, Dikaitkan dengan Skandal BLBI

Jakarta, INDONEWS.ID - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan dukungan penuh terhadap usulan agar Presiden Prabowo Subianto mengambil alih 51 persen saham Bank Central Asia (BCA) yang kini dikuasai Djarum Grup. Langkah ini dinilai penting untuk menyelamatkan uang negara terkait megaskandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP PKB, Ahmad Iman Syukri, menilai pengambilalihan tersebut tidak memerlukan dana tambahan. Menurutnya, pemerintah sejatinya sudah memiliki 51 persen saham BCA dari megaproyek BLBI, namun kepemilikan itu beralih ke Djarum Grup karena dugaan rekayasa.

"Pemerintah sudah menyuntikkan dana ke BCA melalui BLBI. Karena adanya rekayasa, akhirnya 51 persen menjadi milik Djarum Grup. Saham yang sejatinya milik pemerintah ini yang harus diambil," ujar Iman dalam keterangan resminya, Sabtu (16/8).

Ia mendesak pemerintah mengungkap dugaan rekayasa akuisisi tersebut. Menurutnya, jika Presiden Prabowo berani menuntaskan kasus ini, persoalan keuangan negara yang sedang seret bisa teratasi. "Memang perlu ide out of the box, dan saya kira Presiden Prabowo memilikinya," imbuhnya.

Iman juga mengingatkan bahwa dana BLBI berasal dari uang rakyat. Jika penegakan hukum terkait skandal BLBI-BCA tidak berjalan, hal itu berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. "Padahal Presiden Prabowo sudah berkomitmen memerangi segala bentuk korupsi," tegasnya.

Sebelumnya, ekonom Universitas Gadjah Mada sekaligus Ketua LPEKN, Sasmito Hadinegoro, juga mendorong Presiden Prabowo mengambil alih 51 persen saham BCA. Ia menduga ada rekayasa dalam akuisisi saham tersebut oleh Djarum Grup pada era Presiden Megawati.

Sasmito menyebut pada Desember 2002 nilai saham BCA mencapai Rp117 triliun, sementara BCA memiliki utang ke negara Rp60 triliun yang diangsur Rp7 triliun per tahun. Ia menilai pemerintah memiliki hak mengambil kembali saham itu tanpa harus membayar.

Isu ini memicu perbincangan luas di media sosial. Sejumlah warganet mengaku khawatir, bahkan ada yang menyatakan akan menarik dananya dari BCA jika bank tersebut diambil alih pemerintah. Banyak komentar bernada pesimis terhadap pengelolaan BCA jika berada di tangan negara.

Kasus BLBI sendiri merupakan salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Dana talangan yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan perbankan saat krisis 1997/1998 justru banyak diselewengkan, mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah.