Jakarta, INDONEWS.ID - Lembaga Bantuan Hukum Pengadaan Publik Indonesia (LBH PPI) telah melaksanakan kegiatan Pelantikan Pengurus Daerah (DPD) yang berlangsung dengan khidmat, lancar, dan penuh rasa bahagia. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran LBH Pengadaan Publik Indonesia sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pengadaan barang/jasa yang profesional dan berintegritas di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, telah resmi dilantik pengurus daerah dari 14 provinsi, yaitu:
1. DKI Jakarta
2. Jawa Timur
3. Papua Selatan
4. Jambi
5. Gorontalo
6. Bali
7. Sulawesi Barat
8. Kalimantan Selatan
9. Nusa Tenggara Timur
10. Riau
11. Kepulauan Riau
12. Jawa Tengah
13. Kalimantan Barat
14. Sulawesi Selatan
Setelah pembacaan Janji Pelantikan, masing-masing DPD menerima Surat Keputusan (SK) dan Piagam Pendirian LBH Pengadaan Publik Indonesia sebagai tanda pengukuhan resmi. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan para Advokat dari DPD yang baru dilantik.
Acara ini diselenggarakan beriringan dengan kegiatan LSP Pengadaan Indonesia yang turut melantik kepengurusan barunya untuk periode 2025–2028. Kolaborasi antara LBH Pengadaan Publik Indonesia dan LSP Pengadaan Indonesia ini menunjukkan sinergi yang kuat dalam membangun sistem pengadaan publik yang kredibel, adil, dan sesuai prinsip hukum yang baik.
Sebagai informasi, LBH Pengadaan Publik Indonesia dan LSP Pengadaan Indonesia merupakan unit kerja strategis dari Ikatan Ahli Pengadaan Publik Indonesia (IAPI). Keduanya memiliki komitmen untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang hukum dan pengadaan publik di Indonesia.
Acara pelantikan ini diharapkan menjadi tonggak awal bagi para pengurus daerah untuk lebih aktif menjalankan peran advokasi, edukasi, dan pendampingan hukum bagi para pelaku pengadaan di wilayah masing-masing.
