Jakarta, INDONEWS.ID - Total estimasi biaya untuk memperbaiki kerusakan akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai Rp51,82 triliun.
Angka tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, dalam rapat koordinasi penanganan bencana Sumatra yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025) malam.
Suharyanto menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena proses pendataan kerusakan dan korban belum sepenuhnya selesai.
“Tentu saja data ini belum akurat, Bapak Presiden, masih terus kami lengkapi. Kami berkoordinasi dengan Kementerian PU,” ujarnya.
Dalam laporannya, Suharyanto merinci kebutuhan anggaran pemulihan sebagai berikut: Aceh: Rp25,41 triliun; Sumatra Utara: Rp12,88 triliun dan Sumatra Barat: Rp13,52 triliun.
“Dari Kementerian PU dengan penjumlahan dari tiga provinsi, estimasi yang diperlukan sekian,” kata Suharyanto saat menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo.
BNPB memastikan bahwa anggaran pemulihan akan difokuskan untuk layanan kepada korban dan pengungsi. Termasuk percepatan penyaluran santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia maupun hilang.
Selain itu, pemerintah akan memastikan ketersediaan logistik dari tingkat desa hingga kabupaten/kota. Untuk wilayah yang mulai pulih seperti sebagian area di Sumatra Barat dan Sumatra Utara, pemerintah akan segera memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Daerah-daerah yang sudah lebih baik dia bisa duluan masuk rehabilitasi,” ujar Suharyanto.
Sebagai bagian dari fase rehabilitasi, BNPB telah menyiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para pengungsi. Huntara ini akan dibangun oleh satuan tugas TNI dan Polri.
Setelah itu, pemerintah akan membangun hunian tetap (huntap) bagi warga yang harus direlokasi.
“Huntap dibangun setelah hunian sementara jadi. Kami mohon untuk relokasi, yang harus pindah itu, dari Kementerian Perumahan yang membangun,” kata Suharyanto.
Pemerintah pusat menegaskan bahwa percepatan penanganan darurat, pemulihan jangka pendek, hingga rekonstruksi pascabencana akan dilakukan secara terkoordinasi antar kementerian dan lembaga. Langkah ini diambil untuk memastikan pemulihan berjalan cepat, tepat sasaran, dan mampu mengembalikan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak dengan segera.
