Jakarta, INDONEWS.ID - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menggelar Sidang Ujian Terbuka (Promosi Doktor) Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan untuk Betty Epsilon Idroos, Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Kegiatan akademik tersebut berlangsung di Ruang Sidang Terbuka Sekolah Pascasarjana IPDN, Kampus Cilandak, Jakarta, pada Senin, 15 Desember 2025.
Sidang terbuka promosi doktor ini dipimpin oleh Wakil Rektor IPDN, Prof. Dr. Hyronimus Rowa. Sejumlah tokoh nasional dan akademisi turut hadir memberikan dukungan dan apresiasi atas capaian akademik Betty Epsilon Idroos.
Tampak hadir Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani, serta dosen senior purnabhakti IPDN, Drs. Asri Hadi, MA, bersama para undangan dari kalangan akademisi, penyelenggara pemilu, dan tokoh masyarakat lainnya.
Pantauan media di lokasi menunjukkan suasana penuh kebanggaan dan apresiasi. Hal itu terlihat dari ratusan karangan bunga ucapan selamat atas keberhasilan promosi doktor yang diterima Betty Epsilon Idroos. Ucapan selamat antara lain datang dari Direktur Pascasarjana IPDN, Prof. Dr. Muhadam Labolo, M.Si, serta berbagai tokoh nasional dan institusi.
Momen sidang terbuka ini juga terasa semakin istimewa karena dihadiri oleh ibunda tercinta Betty Epsilon Idroos, yang turut menyaksikan secara langsung capaian akademik putrinya hingga meraih gelar doktor.
Keberhasilan ini dinilai menjadi bukti komitmen Betty Epsilon Idroos dalam mengembangkan keilmuan pemerintahan, sekaligus memperkuat kapasitas akademik dan profesionalisme sebagai penyelenggara pemilu di tingkat nasional.
Baca juga : Anggota KPU Daerah Disarankan Diperpanjang
Disertasi Soroti Tata Kelola Respon KPU
Dalam promosi doktor tersebut, Betty Epsilon Idroos mengangkat disertasi berjudul “Tata Kelola Respons Komisi Pemilihan Umum Terkait Opini Media Sosial (Studi Komunikasi Pemerintahan dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Berintegritas Tahun 2019 dan 2024)”. Disertasi ini menyoroti tantangan penyelenggaraan Pemilu di tengah era disrupsi digital yang ditandai dengan pesatnya pertumbuhan pengguna internet dan media sosial.
Betty menjelaskan, perubahan lanskap komunikasi publik berdampak signifikan terhadap persepsi masyarakat, stabilitas sosial, serta kualitas demokrasi. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan tata kelola Pemilu yang adaptif, khususnya dalam merespons opini media sosial oleh KPU. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi electoral governance KPU dalam merespons opini media sosial pada Pemilu 2019 dan 2024, sekaligus merumuskan model tata kelola respons yang berbasis data empiris.
Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini mengintegrasikan ilmu pemerintahan dan electoral governance sebagai grand theory, yang dimediasi oleh middle theory berupa pemodelan sistem lunak (soft system methodology) dan governance framework. Sementara itu, teori komunikasi pemerintahan digunakan sebagai applied theory untuk mengkaji praktik analisis opini media sosial dan mekanisme respons kelembagaan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data berupa opini media sosial serta respons KPU, wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain KPU, Bawaslu, Komisi II DPR RI, Kementerian PAN-RB, Kementerian Komunikasi dan Digital, organisasi masyarakat sipil, serta kalangan akademisi. Penyusunan model dilakukan melalui pendekatan sistem lunak guna memetakan persoalan dan merumuskan solusi tata kelola.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika opini media sosial merupakan variabel penting yang memengaruhi persepsi publik, stabilitas sosial, dan kualitas demokrasi. Namun demikian, respons KPU terhadap opini media sosial dinilai masih bersifat reaktif dan belum terstruktur dalam sistem monitoring berbasis data. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh belum tersedianya anggaran khusus untuk analisis media sosial, ketiadaan sumber daya manusia yang secara khusus melakukan pemantauan konten, serta belum adanya standar operasional prosedur (SOP) dan regulasi yang mengatur secara komprehensif.
Sebagai rekomendasi, penelitian ini merumuskan model tata kelola respons opini media sosial berbasis data empiris dengan empat elemen utama, yakni: (1) penguatan tata kelola regulasi melalui PKPU, Keputusan KPU, dan SOP teknis; (2) penataan struktur organisasi dengan unit profesional yang didukung teknologi analisis big data media sosial dan koordinasi terintegrasi; (3) peningkatan kapasitas SDM serta pemanfaatan teknologi monitoring untuk identifikasi isu strategis, evaluasi dampak, dan perumusan strategi komunikasi pemerintahan; serta (4) pengembangan sistem social listening yang terintegrasi antara SDM, teknologi informasi, dan regulasi.
Disertasi ini dinilai memberikan kontribusi strategis bagi penguatan kelembagaan KPU dalam menghadapi tantangan demokrasi digital, sekaligus menjadi referensi penting dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas di era media sosial.
Profil Betty Epsilon Idroos
Betty Epsilon Idroos terpilih sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2022-2027. Ia merupakan satu-satunya perempuan yang lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi II DPR, Rabu (16/2/2022). Betty ditetapkan sebagai komisioner KPU terpilih bersama enam orang lainnya yakni Hasyim Asy`ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.
Betty menjabat sebagai Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2018. Jabatannya sebenarnya baru berakhir pada 2023. Dilansir dari laman Alumni IPB, Betty lahir dan besar di Medan. Ia menempuh studi S1 di Institut Pertanian Bogor (IPB) jurusan sosial-ekonomi. Perempuan kelahiran 22 Maret 1979 itu lantas melanjutkan studi S2 di jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Sejak kuliah, Betty sudah aktif di berbagai organisasi dan lembaga swadaya masyarakat pengawas pemilu.
Ia juga pernah pernah aktif mengawal isu kesetaraan gender dan hak asasi manusia (HAM) serta bergabung dengan Indonesian Centre for Democracy and Human Rights (Demos) pada tahun 2002. Betty mengawali kariernya di KPU DKI sebagai anggota divisi sosialisasi dan pendidikan pemilih serta parisipasi masyrakat. Kariernya terus menanjak hingga akhirnya terpilih sebagai Ketua KPU DKI Jakarta.
