Jakarta, INDONEWS.ID - Penganugerahan gelar Sesepuh Raja-Raja Timor kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) oleh delapan raja di Pulau Timor merupakan peristiwa yang memiliki dua dimensi sekaligus, yakni dimensi budaya dan politik.
Memang dalam prakteknya, politik sering kali tidak dimulai dari panggung kampanye. Ia bisa hadir dalam sebuah jamuan makan, kunjungan kerja, bahkan dalam sebuah upacara adat seperti yang dilakukan para raja di Tanah Timor kepada Jokowi.
Logis dan patut dihargai bila membaca alasan yang disampaikan Raja Amanatun, Jonathan Banunaek. Menurutnya, gelar tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atas perhatian Jokowi terhadap pembangunan Nusa Tenggara Timur (NTT) selama dua periode memimpin Indonesia.
Sulit dibantah, berbagai proyek strategis nasional memang hadir di NTT, mulai dari infrastruktur jalan, bendungan, pelabuhan, kawasan pariwisata, hingga program pemberdayaan masyarakat. Bagi masyarakat adat, penghormatan kepada seseorang yang dianggap berjasa merupakan bagian dari tradisi yang telah diwariskan turun-temurun.
Persoalannya, penghormatan itu datang pada waktu yang tidak biasa. Indonesia sedang memasuki babak awal menuju Pemilu 2029. Mesin politik mulai dipanaskan. Partai-partai mulai menyusun strategi. Nama-nama calon pemimpin masa depan mulai diperbincangkan. Sejumlah survei juga telah merilis sejumlah nama dan pasangan calon.
Dalam situasi seperti itu, setiap langkah seorang mantan presiden yang memulai karir politiknya di Kota Bengawan itu akan selalu dibaca sebagai bagian dari dinamika politik nasional.
Belakangan, Jokowi terlihat aktif melakukan perjalanan ke berbagai daerah. Kunjungan tersebut memang dikemas sebagai silaturahmi, menghadiri undangan masyarakat, atau memenuhi agenda sosial.
Namun, publik juga mengetahui bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang kini dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep, tengah berupaya memperkuat basis politiknya. Di sisi lain, putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Di sinilah pertanyaan publik menjadi relevan. Apakah safari Jokowi semata-mata sebagai mantan kepala negara yang ingin menyapa masyarakat? Ataukah kunjungan-kunjungan itu sekaligus menjadi bagian dari konsolidasi politik untuk membangun kembali jaringan dukungan menjelang kontestasi nasional berikutnya?
Lebih jauh lagi, apakah perjalanan tersebut berkaitan dengan kemungkinan mendorong Gibran sebagai calon presiden pada Pemilu 2029?
Sampai hari ini, tidak ada bukti yang dapat memastikan bahwa kunjungan Jokowi ke berbagai daerah merupakan bagian dari strategi politik untuk mengusung Gibran sebagai calon presiden. Tidak ada pula pernyataan resmi dari Jokowi maupun PSI yang menyebut agenda tersebut. Karena itu, menyimpulkan bahwa seluruh safari politik Jokowi diarahkan untuk kepentingan pencalonan Gibran akan melampaui fakta yang tersedia.
Namun, demokrasi memberi ruang bagi publik untuk bertanya. Pertanyaan bukanlah tuduhan. Pertanyaan adalah bagian dari pengawasan masyarakat terhadap para tokoh yang masih memiliki pengaruh besar dalam kehidupan politik nasional.
Sulit mengabaikan kenyataan bahwa Jokowi masih memiliki tingkat popularitas yang tinggi. Kehadirannya di suatu daerah selalu menyedot perhatian masyarakat. Dukungan tokoh adat, tokoh agama, maupun komunitas lokal dapat membentuk persepsi positif yang berpengaruh terhadap konfigurasi politik di masa depan. Dalam ilmu politik, modal sosial seperti ini sering kali menjadi fondasi awal sebelum mesin partai benar-benar bergerak.
Di sisi lain, lembaga adat juga perlu dijaga marwahnya. Penghormatan adat seharusnya tetap berdiri sebagai ekspresi budaya yang lahir dari nilai-nilai lokal, bukan dipersepsikan sebagai instrumen legitimasi politik. Ketika tokoh politik menerima penghormatan adat di tengah meningkatnya suhu politik nasional, batas antara penghargaan budaya dan pesan politik menjadi sangat tipis.
Inilah tantangan yang harus dijawab secara terbuka oleh semua pihak. Jokowi memiliki hak untuk melakukan perjalanan ke berbagai daerah. PSI memiliki hak untuk membangun kekuatan politik. Gibran memiliki hak konstitusional untuk menentukan masa depan politiknya. Demikian pula para raja dan masyarakat adat memiliki hak memberikan penghormatan kepada siapa pun yang mereka anggap berjasa.
Yang dibutuhkan publik bukanlah spekulasi, melainkan transparansi. Keterbukaan akan mengurangi ruang tafsir dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Pada akhirnya, sejarah akan mencatat apakah safari Jokowi pasca-masa jabatan hanya merupakan rangkaian silaturahmi kebangsaan atau justru menjadi babak awal konsolidasi politik menuju 2029. Waktu yang akan menjawabnya.
Sementara itu, publik berhak terus mengamati, bertanya, dan mengkritisi setiap dinamika politik yang berlangsung. Sebab dalam demokrasi, kekuasaan boleh berganti, tetapi pengawasan masyarakat tidak boleh pernah berhenti.
Catatan Redaksi
Rikard Djegadut
Pemimpin Redaksi Indonews.id
