Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan Sigit merespons isu beredarnya surat presiden (Surpres) yang disebut-sebut memuat nama calon penggantinya.
"Itu prerogatif Presiden. Jadi, buat kita prajurit apapun dilaksanakan. Kita menunggu saja," kata Sigit saat ditemui wartawan, Rabu (5/8).
Sigit menegaskan dirinya siap menjalankan keputusan apa pun yang nantinya ditetapkan Presiden terkait posisi Kapolri. Ia juga memastikan isu mengenai pergantian pimpinan Polri tidak memengaruhi kinerjanya maupun institusi yang dipimpinnya.
"Oh, enggak. Sangat tidak (mengganggu)," ujarnya.
Baca juga : Bela Hasto, Megawati Kritik Keras Penyidik KPK dan Kapolri Listyo Sigit: Sewenang-wenang
Di sisi lain, DPR membantah telah menerima surat presiden terkait pergantian Kapolri.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan hingga saat ini belum ada Surpres yang memuat nama calon pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Tidak benar ada surat presiden soal penggantian Kapolri," kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (4/8).
Ia mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum memiliki dasar yang jelas.
"Kami mengimbau baiknya masyarakat jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya," ujarnya.
Senada, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan pihaknya memang mendengar isu mengenai Surpres pergantian Kapolri. Namun, ia menegaskan hingga kini DPR belum menerima dokumen tersebut.
"Kalau isu dikirim kan kita udah tahu. Kalau kalian tanya pasti gua jawab. Masalahnya belum ada," kata Sahroni di kompleks parlemen, Selasa (4/8).
Sahroni menduga isu pergantian Kapolri muncul karena masa kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah berlangsung sekitar lima tahun.
"Ya mungkin karena, `udah lah, udah 5 tahun lu, gantian lah,` misalnya gitu kan ada, bisa aja," ujarnya.
Sebelumnya, beredar kabar mengenai adanya Surpres yang disebut telah dikirim pemerintah ke DPR untuk mengusulkan pergantian Kapolri. Namun, baik pimpinan Komisi III DPR maupun Kapolri sendiri menyatakan belum ada dasar resmi yang mengonfirmasi informasi tersebut.
