Nasional

Pemerintah Pastikan Harga Pertalite Tak Naik hingga Akhir 2026

Oleh : Rikard Djegadut - Rabu, 05/08/2026 20:44 WIB


Pemerintah Pastikan Harga Pertalite Tak Naik hingga Akhir 2026

 

Jakarta, INDONEWS.ID – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite tetap bertahan di level Rp10.000 per liter hingga akhir 2026. Kepastian itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut anggaran untuk menjaga stabilitas harga telah disiapkan dalam skema buffer APBN.

"Untuk Pertalite, dijamin harga sampai bulan Desember aman. Jadi ini sudah masuk dalam buffer," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Airlangga mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan meski harga minyak mentah dunia masih berada pada level tinggi.

Di sisi lain, pemerintah tetap membuka peluang penyesuaian harga BBM non-subsidi apabila harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mengalami penurunan di pasar global.

Sejalan dengan perkembangan harga minyak, PT Pertamina (Persero) telah menurunkan harga sejumlah BBM non-subsidi mulai 1 Agustus 2026. Harga Pertamax turun dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter, Pertamax Green 95 dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter, serta Pertamax Turbo dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter.

Sementara itu, harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan Biosolar dipatok Rp6.800 per liter.

Selain menjaga harga BBM subsidi, pemerintah juga mengandalkan implementasi program biodiesel B50 untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Menurut Airlangga, kebijakan tersebut memberikan sejumlah manfaat, mulai dari mengurangi ketergantungan terhadap impor solar, meningkatkan ketahanan energi di tengah gejolak harga minyak dunia akibat konflik geopolitik, hingga menekan beban subsidi energi.

"Arahan bapak Presiden juga di tengah ketidakpastian daripada perang di Selat Hormuz, BBM tetap kita jaga resiliensinya, dimana APBN sebagai shock absorber itu menjaga agar dengan diterapkannya B50. Maka, kita tidak lagi impor solar dan sebetulnya dengan harga sekarang juga relatif pemanfaatan subsidi relatif kecil untuk B50," ujar Airlangga.

Pemerintah menilai kombinasi kebijakan stabilisasi harga BBM subsidi dan pemanfaatan biodiesel B50 menjadi langkah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian pasar energi global.

Artikel Lainnya