Menko AHY setelah memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Konektivitas, dan Pengembangan Wilayah Papua di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Jumat (18/9/2026). (Foto: Humas Kemenko Infra)
Jayapura, INDONEWS.ID - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan Papua, termasuk menyelesaikan persoalan tata ruang dan lahan.
Hal tersebut disampaikan Menko AHY setelah memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Konektivitas, dan Pengembangan Wilayah Papua di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Jumat (18/9/2026).
Baca juga : Mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan Meninggal Dunia, Tinggalkan Jejak Panjang di Gedung Sate
Menko AHY mengatakan, penataan ruang membutuhkan pengawalan khusus agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menghambat pembangunan, termasuk persoalan yang berkaitan dengan tanah adat.
“Pembangunan bisa terhenti atau terhambat jika ada persoalan dengan tata ruang wilayah yang juga diakibatkan oleh status lahan atau tanah yang belum jelas,” ujar Menko AHY melalui siaran tertulis.
Baca juga : 30 Tahun Sengketa Tanah di Jayawijaya, Masyarakat Adat Aikima-Wara Geruduk Kantor Pertanahan
Karena itu, menurut Menko AHY, pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja bersama untuk mengidentifikasi persoalan, menghimpun masukan, serta mencari solusi bagi berbagai tantangan pembangunan di Papua.
“Tadi saya tutup dengan sebuah pengingat bahwa pemerintah pusat dan daerah itu satu tim yang sama. Kita tidak sedang berhadap-hadapan, tidak sedang mencari siapa yang benar atau siapa yang salah,” tegasnya.
Baca juga : Indonesia Design Week 2026 Ajak Masyarakat Jelajahi Desain dan Kreativitas di Berbagai Destinasi PIK
Menko AHY juga menekankan percepatan pembangunan harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Besarnya sumber daya alam yang dimiliki Papua, menurutnya, harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat tanpa dilakukan melalui eksploitasi yang merusak lingkungan.
“Kita ingin terus memuliakan Tanah Papua dengan tidak merusak lingkungan,” kata Menko AHY.
Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat dan daerah juga menyepakati pentingnya konsolidasi lintas sektor dengan menyatukan sasaran, data, kebijakan, program, dan anggaran pembangunan.
Menko AHY menambahkan, proses percepatan pembangunan juga membutuhkan koordinasi dengan para wakil rakyat di DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota.
“Kita perbaiki apa yang bisa kita perbaiki, kita cari solusi secepat mungkin untuk masyarakat kita,” pungkas Menko AHY. *
