Guru Besar ITB Dorong Kualitas Udara Jadi Indikator Pembangunan

Jakarta, INDONEWS.ID – Persoalan polusi udara di Jakarta dan kawasan aglomerasi Jabodetabek dinilai membutuhkan kebijakan yang lebih terintegrasi. Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Ir. Puji Lestari, Ph.D mendorong agar kualitas udara tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga dijadikan salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional, daerah, hingga sektor usaha.

Hal itu disampaikan Puji Lestari saat ditemui media usai memaparkan hasil penelitian dalam panel diskusi bertajuk Clean Air for Greater Jakarta: From Evidence to Investment and Action pada Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026 di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Penelitian tersebut didukung Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB), yang dipimpin Puji Lestari. Menurutnya, hasil kajian harus berujung pada aksi nyata dan menjadi dasar pemerintah dalam merancang kebijakan serta intervensi untuk menekan polusi udara.

“Data itu menjadi basic science yang bisa menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan. Harapannya, rekomendasi yang kita sampaikan bisa diwujudkan dan diimplementasikan pemerintah,” kata Puji.

Ia berharap implementasi kebijakan tersebut dapat diukur dampaknya terhadap penurunan emisi dan perbaikan kualitas udara, khususnya di Jakarta dan Jabodetabek, yang pada akhirnya memberikan dampak lebih luas bagi Indonesia. Salah satu rekomendasi utama adalah menjadikan kualitas udara sebagai indikator kinerja atau key performance indicator (KPI) dalam pembangunan.

“Kalau bisa air quality menjadi salah satu KPI, tentunya semua orang akan berusaha menuju kualitas udara yang lebih baik,” ujarnya.

Transportasi Masih Jadi Perhatian

Puji juga menyoroti sektor transportasi sebagai salah satu sumber utama polusi udara. Berdasarkan kajian yang dipaparkannya, sektor transportasi berkontribusi sekitar 59 persen terhadap PM2.5.

Menurut dia, elektrifikasi kendaraan menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi emisi. Namun, peningkatan kendaraan listrik harus dilihat bersama dengan kondisi seluruh fleet kendaraan yang masih beroperasi.

“Kendaraan listrik itu tidak ada menghasilkan PM2.5, boleh dikatakan PM2.5-nya nol. Tetapi yang harus kita lihat adalah seberapa besar fleet kendaraan listrik itu menggantikan kendaraan lama,” jelasnya.

Puji menyebut perkembangan kendaraan listrik di Indonesia sudah cukup signifikan. Namun, kendaraan lama yang masih beroperasi tetap menjadi sumber emisi sehingga kebijakan pengendalian emisi kendaraan konvensional perlu terus dilanjutkan.

Selain elektrifikasi, penggunaan bahan bakar yang lebih bersih juga dinilai penting. Implementasi standar emisi kendaraan, termasuk penggunaan bahan bakar sesuai dengan roadmap pemerintah, harus terus didorong.

Ia menilai berbagai kebijakan yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mulai dari uji emisi, pembatasan kendaraan, pengembangan transportasi publik hingga kebijakan ganjil-genap, sudah menunjukkan upaya pengendalian polusi.

Namun, langkah tersebut masih perlu diperkuat.

“Upaya sudah ada dan sudah lumayan bagus, tetapi masih perlu dilanjutkan. Belum optimal, belum mencapai apa yang kita mau,” katanya.

Salah satu persoalannya adalah belum seluruh masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Karena itu, menurut Puji, transportasi publik harus semakin aman dan nyaman agar masyarakat bersedia mengubah pola mobilitas.

Bukan Hanya Transportasi

Puji mengingatkan persoalan PM2.5 di Jabodetabek tidak dapat diselesaikan hanya melalui sektor transportasi. Sektor industri juga memiliki kontribusi terhadap polusi udara sehingga perlu didorong menggunakan sistem pengendalian pencemaran udara yang lebih baik.

Selain itu, pengelolaan sampah menjadi perhatian karena praktik pembakaran sampah masih ditemukan di berbagai tempat.

“Yang saya lebih konsen adalah sampah yang dibakar. Bagaimana pengelolaan sampah lebih diperketat, terutama dilarang membakar sampah dengan strong enforcement,” tegasnya.

Menurut Puji, sistem pengelolaan sampah dan pemilahan sebenarnya telah mulai berjalan. Persoalannya terletak pada tingkat implementasi dan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dengan baik.

Ia juga menyoroti adanya polutan lintas batas atau transboundary air pollutant. Artinya, sumber pencemaran tidak selalu berasal dari wilayah Jakarta, tetapi juga dapat berasal dari kawasan di luar Jakarta yang turut memengaruhi kualitas udara ibu kota.

Kebijakan Aglomerasi Jabodetabek

Untuk menekan polusi udara secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan, Puji mendorong penguatan kembali pendekatan kebijakan berbasis aglomerasi Jabodetabek. Menurutnya, persoalan udara tidak mengenal batas administratif sehingga kebijakan pengendalian polusi harus dilakukan secara terpadu antardaerah.

“Kalau Jabodetabek, harusnya kebijakan aglomerasi itu dihidupkan kembali agar kebijakannya bisa menjadi satu kesatuan,” ujarnya.

Selain itu, ia kembali menekankan pentingnya memasukkan kualitas udara sebagai indikator keberhasilan pembangunan, baik di tingkat nasional, daerah maupun sektor usaha.

Menurut dia, pendekatan berbasis data dan indikator kinerja akan membuat upaya pengendalian polusi tidak berhenti pada kebijakan, tetapi dapat diukur hasilnya secara konkret terhadap kualitas udara dan kesehatan lingkungan masyarakat.

“Yang ingin saya lihat adalah air quality menjadi indikator keberhasilan pembangunan nasional, daerah maupun sektor usaha,” kata Puji.