Mempertegas Kepemimpinan Spiritual Aceh

Oleh: Prof. Adjunct Dr. Marniati, SE, M.Kes*)

Jakarta, INDONEWS.ID - Bangsa Indonesia telah banyak memberi pembelajaran terkait peran dan kontribusi pemimpin yang memiliki mentalitas spiritual.

Hal ini patut direfleksikan ketika melihat realita politik kekinian bahwa pemimpin tidak boleh meninggalkan tanggung jawabnya untuk mewujudkan janji politik sekaligus melayani rakyat agar cita-cita proklasi kemerdekaan dapat terwujud secara nyata dan merata.

Bangsa ini berdiri tangguh tidak lepas dari buah pikir dan tindakan nyata para pemimpin spiritual dalam melawan penjajah rakyat, melawan kezaliman dan berjuang menegakkan hak rakyat dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tampaknya, kapasitas kepemimpinan spiritual tersebut penting untuk dikontekstualisasikan dengan situasi dan kondisi paceklik politik dan ekonomi hari ini.

Celah ketimpangan antara kuasa dengan nasib rakyat belum berbanding lurus dengan wujud aspirasi rakyat. Jumlah kursi kekuasaan tampak tidak mampu mengerek naik kualitas hidup rakyat secara stabil. Demikian pula kebijakan mengalir deras diproduksi namun belum mampu menutupi luka rakyat akibat demokrasi liberal yang tak menentu.

Atas dasar itu, kepemimpinan spiritual dipandang sebagai penawar ketika gerbong kuasa terlanjur asyik bermain sandiwara di hadapan rakyat. Kepemimpinan spiritual juga berperan bagi pemimpin untuk mawas diri dan senantiasa mengoptimalkan amanah lima tahunannya dalam mengurangi beban rakyat. Kesadaran spiritual seorang pemimpin tidak mudah terjebak kenikmatan materil-duniawi, sebab kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan.

Dalam badai pragmatisme politik saat ini, mungkin kalangan tertentu memandang rendah atau menganganggap naif tentang kekuatan dan dampak kepemimpinan spiritual. Bahkan kepemimpinan spiritual tidak masuk dalam kategori tipe kepemimpinan yang populis.

Dalam konteks inilah sejatinya seorang pemimpin mesti tangguh untuk tidak selalu masuk ke zona populis, justru seorang pemimpin mesti memiliki beban moralnya di hadapan rakyat dan bagaimana kesadaran jiwanya menuntun untuk tetap menebar kebajikan.

Dalam konteks wilayah Aceh, kepemimpinan spiritual pernah tangguh dan puncaknya pada masa Ratu Safiatuddin dengan diperkuat seorang ulama kharismatik. Dalam tradisi sosial dan politik Aceh, kebudayaan tidak dapat dipisahkan antara nilai ilahiah dan adat, demikian pula politik, politik menyatu dengan tanggung jawab moral.

Fakta ini secara tidak langsung mengingatkan pemimpin di Aceh untuk jangan terlalu nyaman mempraktikkan politik demokrasi liberal dan melupakan Tuhan maha mengetahui-berkehendak.

Kepemimpinan serakah dapat diobati melalui keseriusan dan komitmen untuk kembali ke jalan yang telah digariskan Tuhan pada umat manusia. Dalam studi akhlak hal ini disebut sebagai taqwa.

Demikian pula gerbong politik dapat menjadi kekuatan politik yang berlipat ganda jika hulu kepemimpinan istiqamah untuk mengimplementasikan kepemimpinan spiritualitas.

Tidak logis rasanya jika rakyat Aceh yang dikenal identik dengan religius namun tidak dipimpin oleh landasan spiritual. Selanjutnya, rakyat Aceh tidak meminta materil atau kaya raya terhadap pemimpinnya, rakyat Aceh hanya meminta pemimpin yang jujur, peduli dan penegak kebajikan. Sehingga kebijakan dan eskalasi ekonomi serta akses membuka lapangan pekerjaan skalabesar akan potensial terwujud akibat kepepimpinan spiritual.

Diakui atau tidak, integritas dan keteladanan seorang pemimpin telah menjadi sesuatu yang sulit ditemukan seiring apatisme rakyat terus meningkat. Namun hal sedemikian tidak boleh dibiarkan, api perjuangan rakyat dan optimisme mesti terus dinyalakan.

Kepemimpinan spiritual adalah kunci. Kekuatan keteladanan dan integritas melakat utuh selama nilai-nilai spiritual menjadi panglima diri dalam memimpin umat maupun lembaga negara. Dalam konteks ini pula sila pertama Pancasila telah mempertegas aspek ketuhanan bagian menjaga keutuhan umat, pemerintah dan daerah.

Lantas bagaimana untuk partai politik? Khusus partai lokal, terutama Partai Perjuangan Aceh (PPA) yang penulis pimpin berkomitmen untuk menerapkan kepemimpinan spiritual, sebab kondisi politik, budaya, tatakelola lingkungan (ekologi) Aceh hari ini patut dipayungi oleh keteguhan dalam menjalankan nilai-nilai kepemimpinan spiritual.

Upaya mempertegas kepemimpinan spiritual tersebut, PPA hingga hari ini terus bergandengan tangan dengan ulama-ulama kharismatik Aceh agar arah kekuasaan di Aceh tidak terus-terusan menciptakan musibah politik.

Konsolidasi dan persatuan umat tetap menjadi prioritas agar Aceh tetap damai, sejahtera, adil dan bermartabat tanpa tipu-tipu. Sebab tidak ada guna berpolitik jika pada akhirnya melanggengkan kesengsaraan umat.

Dengan terus berusaha sekuat tenaga untuk mempraktikkan kepemimpinan spiritual, senantiasa dapat mendorong calon-calon pemimpin di Aceh memandang jabatan politik maupun jabatan publik bukan sekedar kepercayaan dari atasan, melainkan ruang ibadah melayani rakyat dengan kekuasaan yang akan habis pada masanya.

Para pemimpin juga harus sadar bahwa menjadi pemimpin politik ibarat sedang berada setengah badan di surga dan setengahnya lagi di neraka. Bukan suatu yang mengolok-olok ketika bicara surga dan negara dalam kancah politik, sebab keyakinan berpolitik sedemikian sangat dipengaruhi oleh daya keimanan seorang pemimpin.

Akhirnya, penulis yakin dan percaya bahwa berpolitik adalah komitmen pengabdian dan jalan kuasa untuk berbagi, memperkuat publik, membantu masyarakat skala besar tanpa sekat budaya dan wilayah.

*) Prof. Adjunct Dr. Marniati, SE, M.Kes adalah Ketua Umum Partai Perjuangan Aceh.