SERI II
INDONESIA: DARI PANCASILA, BUDI, DAN WARISAN NUSANTARA MENUJU KEMAMPUAN NYATA
Menguji Warisan Pemikiran Bangsa dalam Menghadapi Tantangan Abad ke-21
Oleh: Brigjen (Purn.) MJP Hutagaol
Jakarta, 13 Oktober 2026
PROLOG — APAKAH SEBUAH BANGSA CUKUP MEMILIKI NILAI-NILAI LUHUR?
Indonesia memiliki Pancasila, kekayaan alam, wilayah kepulauan yang strategis, penduduk yang besar, serta warisan sejarah dan kebudayaan yang panjang. Kita juga memiliki tradisi gotong royong, musyawarah, penghormatan terhadap kehidupan, dan berbagai pengetahuan lokal yang berkembang melalui pengalaman masyarakat selama berabad-abad.
Namun, memiliki nilai luhur dan berhasil menerjemahkannya menjadi kemampuan nyata merupakan dua hal yang berbeda.
Sebuah bangsa dapat memiliki filosofi yang indah, tetapi tetap menghadapi persoalan tata kelola. Sebuah negara dapat memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi masih harus membangun kemampuan teknologi dan industrinya. Masyarakat dapat menjunjung tinggi pendidikan, tetapi hasil pendidikan belum tentu seluruhnya terhubung dengan kebutuhan nyata bangsa.
Karena itu, pertanyaan yang perlu diajukan bukan sekadar apakah Indonesia mempunyai nilai-nilai luhur, melainkan bagaimana nilai-nilai tersebut bekerja dalam kehidupan sehari-hari, dalam institusi, dalam kebijakan, dan dalam keputusan yang memengaruhi masa depan bangsa.
Seri pertama telah memperlihatkan pengalaman sejumlah negara. Singapura mengembangkan kemampuan maritimnya. Taiwan membangun posisi strategis dalam semikonduktor. Israel mengembangkan ekosistem riset dan teknologi. Jepang membangun kembali kemampuan industrinya setelah perang. Norwegia mengembangkan pengelolaan kekayaan sumber daya alam untuk jangka panjang.
Pengalaman tersebut tidak berarti Indonesia harus meniru mereka. Setiap negara memiliki sejarah, kondisi, dan jalan perkembangannya sendiri.
Namun, pengalaman mereka membuka ruang untuk memeriksa kembali potensi Indonesia.
Apakah Pancasila dapat hadir bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pertimbangan nyata dalam keputusan publik? Bagaimana Budi dapat menjadi landasan pertimbangan etis ketika manusia menghadapi persoalan yang rumit? Bagaimana warisan pengetahuan Nusantara dapat diteliti dan dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masa kini?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi titik berangkat seri kedua.
01. PANCASILA: DARI DASAR NEGARA MENUJU KUALITAS KEPUTUSAN
Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Proses perumusannya berlangsung melalui tahapan sejarah yang melibatkan perdebatan dan kesepakatan para pendiri bangsa, hingga rumusannya tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945.
Pancasila mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kelima sila itu membentuk landasan kehidupan bernegara yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab terhadap manusia dan kepentingan bersama.
Namun, bagaimana nilai-nilai tersebut dapat dibaca dalam persoalan konkret?
Ketika pemerintah menyusun kebijakan ekonomi, misalnya, keberhasilan tidak cukup dinilai dari pertumbuhan angka produksi. Perlu pula diperhatikan siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung risiko, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, dan apakah hasilnya memperkuat kemampuan masyarakat dalam jangka panjang.
Ketika negara mengembangkan teknologi, pertanyaannya bukan hanya apakah teknologi itu dapat dibuat, tetapi juga bagaimana teknologi digunakan, siapa yang mengendalikannya, dan apakah penggunaannya menghormati martabat manusia.
Ketika suatu kebijakan menjanjikan investasi besar, penilaiannya tidak berhenti pada besarnya nilai investasi. Perlu dilihat pula apakah kebijakan tersebut membangun keterampilan tenaga kerja, memperkuat industri nasional, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Dalam situasi seperti itu, Pancasila dapat menjadi kerangka untuk mengajukan pertanyaan mengenai tujuan, proses, dan dampak suatu keputusan.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila juga menempatkan aktualisasi Pancasila sebagai persoalan yang perlu hadir dalam kebijakan, tata kelola, budaya kerja, pendidikan, dan pelayanan publik. Dengan demikian, pembicaraan mengenai Pancasila tidak harus berhenti pada hafalan rumusan lima sila.
Sumber: https://bpip.go.id/
PERTANYAAN UNTUK INDONESIA
Jika Pancasila merupakan dasar kehidupan bernegara, bagaimana kita mengetahui bahwa nilai-nilainya sungguh-sungguh tercermin dalam keputusan dan hasil pembangunan?
Apakah dapat dilihat dari mutu pelayanan publik, keadilan dalam memperoleh kesempatan, integritas pengelolaan anggaran, kualitas pendidikan, penghormatan terhadap hukum, dan manfaat pembangunan bagi masyarakat?
Pertanyaan itu tidak dimaksudkan untuk menghakimi seluruh kebijakan atau institusi. Ia mengajak kita membangun ukuran yang lebih jelas agar nilai-nilai kebangsaan dapat diperiksa melalui tindakan dan hasil yang nyata.
02. BUDI: KETIKA PENGETAHUAN MEMERLUKAN PERTIMBANGAN
Manusia dapat memiliki pengetahuan luas, menguasai teknologi canggih, dan mampu menghitung berbagai kemungkinan. Namun, kemampuan mengetahui sesuatu tidak selalu sama dengan kemampuan menentukan apa yang sebaiknya dilakukan.
Teknologi kecerdasan buatan, misalnya, dapat membantu menganalisis data, mengenali pola, memperkirakan risiko, dan menyusun alternatif keputusan. Akan tetapi, keputusan mengenai tujuan, keadilan, tanggung jawab, dan konsekuensi bagi manusia tetap memerlukan pertimbangan yang tidak dapat diserahkan begitu saja kepada mesin.
Di sinilah konsep Budi dapat ditempatkan sebagai salah satu pintu masuk untuk membahas kualitas pertimbangan manusia.
Dalam penggunaan yang dimaksud dalam tulisan ini, Budi bukan sekadar kecerdasan atau kepandaian. Budi mengacu pada kemampuan mempertimbangkan sesuatu dengan jernih, memperhatikan akibatnya, menimbang kepentingan yang berbeda, dan bertindak dengan tanggung jawab.
Konsep ini tidak dimaksudkan sebagai definisi tunggal bagi seluruh tradisi filsafat Nusantara. Ia merupakan kerangka pemikiran yang perlu dijelaskan, diperdalam, dan diuji melalui pengalaman nyata.
Bayangkan sebuah perusahaan memiliki kemampuan teknologi untuk meningkatkan produksi secara besar-besaran. Secara teknis, keputusan itu mungkin dapat dilaksanakan. Namun, keputusan yang bertanggung jawab juga perlu mempertimbangkan keselamatan pekerja, dampak lingkungan, keberlanjutan usaha, dan konsekuensi sosial.
Demikian pula ketika pemerintah menggunakan data untuk menentukan penerima bantuan, menyusun kebijakan pendidikan, atau mengembangkan sistem pengawasan digital. Akurasi data merupakan hal penting, tetapi keputusan tetap perlu memperhatikan keadilan, perlindungan privasi, dan kemungkinan kesalahan yang merugikan masyarakat.
Dengan demikian, kemampuan teknis dan pertimbangan etis bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya perlu bekerja bersama.
PERTANYAAN UNTUK INDONESIA
Dalam membangun manusia unggul, apakah kita hanya mengukur kemampuan melalui gelar, nilai akademik, keterampilan teknis, dan produktivitas? Ataukah kita juga mengembangkan kemampuan menilai akibat suatu keputusan, memahami kepentingan orang lain, dan mempertanggungjawabkan tindakan?
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika kecerdasan buatan dan sistem otomatisasi mulai membantu manusia mengambil keputusan dalam berbagai bidang.
Kemajuan teknologi dapat memperluas kemampuan manusia. Namun, kualitas manusia tetap berpengaruh terhadap tujuan dan cara teknologi digunakan.
03. BOROBUDUR: WARISAN MASA LALU SEBAGAI OBJEK PENGETAHUAN
Candi Borobudur sering dilihat sebagai peninggalan sejarah, tempat ziarah, tujuan wisata, atau simbol kebudayaan Indonesia.
Namun, dari sudut pandang penelitian, Borobudur juga menghadirkan pertanyaan mengenai kemampuan masyarakat pada masa pembangunannya.
Bagaimana batu-batu disusun menjadi struktur monumental? Bagaimana rancangan ruang dan susunan bangunan diwujudkan? Bagaimana material dikelola? Bagaimana struktur menghadapi air dan perubahan lingkungan selama berabad-abad?
Pertanyaan-pertanyaan itu membuka ruang bagi penelitian arkeologi, sejarah, arsitektur, geologi, teknik sipil, konservasi, dan ilmu lingkungan.
UNESCO mencatat bahwa pemugaran Borobudur pada abad ke-20, termasuk proyek besar pada 1973–1983, menggunakan material asli dalam rekonstruksi dan menambahkan unsur penguatan serta sistem drainase untuk membantu melindungi bangunan.
Sumber: https://whc.unesco.org/en/list/592
Fakta tersebut menunjukkan bahwa pelestarian warisan budaya bukan hanya urusan menjaga bentuk bangunan. Ia juga memerlukan pengetahuan teknis, dokumentasi, pengamatan kondisi material, pengelolaan air, dan kemampuan memelihara struktur dalam jangka panjang.
Dari sini, Borobudur dapat dipelajari bukan semata-mata sebagai sesuatu yang dibanggakan, tetapi sebagai objek penelitian yang terus menghasilkan pertanyaan.
Apa pengetahuan yang dapat kita peroleh dari teknik konstruksinya? Bagaimana hubungan antara bentuk bangunan dan lingkungan? Bagaimana para peneliti dapat membedakan fakta yang telah diketahui dari hipotesis yang masih memerlukan pembuktian?
Penting untuk tidak langsung menyimpulkan bahwa semua teknik pembangunan masa lalu telah diketahui atau bahwa setiap penafsiran modern tentang Borobudur pasti benar. Pengetahuan sejarah harus dibangun melalui bukti, pengukuran, kajian material, dan penelitian yang dapat diperiksa.
PERTANYAAN UNTUK INDONESIA
Berapa banyak warisan budaya Indonesia yang telah diteliti secara mendalam dengan melibatkan ilmu pengetahuan modern?
Apakah hasil penelitian tersebut telah menjadi bahan pendidikan, pengembangan teknologi konservasi, publikasi ilmiah, dan pengetahuan yang dapat digunakan generasi berikutnya?
Jika warisan masa lalu diperlakukan sebagai sumber pengetahuan, bukan hanya objek kebanggaan, ruang pengembangannya menjadi jauh lebih luas.
04. NUSANTARA: DARI PENGALAMAN LOKAL MENUJU PENELITIAN YANG DAPAT DIUJI
Indonesia memiliki beragam tradisi pengelolaan alam, pertanian, air, hutan, laut, dan kehidupan bersama. Tradisi tersebut berkembang dalam konteks lingkungan dan sejarah masyarakat yang berbeda-beda.
Salah satu contoh yang sering dibahas adalah sistem Subak di Bali, yaitu organisasi pengelolaan irigasi yang menghubungkan pembagian air, kegiatan pertanian, kelembagaan masyarakat, dan praktik budaya.
UNESCO mengakui lanskap budaya Bali yang mencakup sistem Subak sebagai warisan dunia. Pengakuan tersebut memperhatikan hubungan antara lanskap pertanian, sistem pengelolaan air, lembaga tradisional, dan filosofi yang melandasinya.
Sumber: https://whc.unesco.org/en/list/1194/
Subak dapat menjadi objek kajian lintas disiplin. Ahli pertanian dapat mempelajari produktivitas dan pola tanam. Ahli hidrologi dapat meneliti aliran serta pembagian air. Ahli sosial dapat mempelajari kelembagaan dan kerja sama masyarakat. Ahli lingkungan dapat mengkaji keberlanjutan sistem tersebut dalam menghadapi perubahan iklim dan tekanan pembangunan.
Namun, penelitian yang baik tidak berangkat dari anggapan bahwa semua tradisi lama selalu lebih baik daripada metode modern. Tradisi dapat menyimpan pengetahuan yang berharga, tetapi penerapannya tetap perlu diperiksa sesuai kondisi, bukti, dan kebutuhan masa kini.
Prinsip yang sama dapat diterapkan pada pengetahuan masyarakat pesisir, pertanian lahan kering, pengelolaan hutan, bangunan tradisional, dan praktik lokal lainnya.
Warisan Nusantara tidak harus diposisikan sebagai lawan pengetahuan modern. Keduanya dapat dipertemukan melalui penelitian yang terbuka, kritis, dan dapat diuji.
PERTANYAAN UNTUK INDONESIA
Bagaimana jika pengetahuan lokal yang selama ini tersebar di berbagai daerah didokumentasikan secara sistematis, diteliti bersama perguruan tinggi, kemudian diuji manfaatnya untuk menjawab masalah masa kini?
Penelitian semacam itu dapat menghasilkan pengetahuan baru. Sebagian praktik mungkin terbukti bermanfaat, sebagian perlu diperbaiki, dan sebagian lainnya mungkin hanya relevan dalam kondisi tertentu.
Yang terpenting adalah tersedianya proses untuk membedakan pengalaman, dugaan, bukti, dan kesimpulan.
Dengan cara demikian, warisan Nusantara dapat menjadi bagian dari perkembangan pengetahuan, bukan hanya bagian dari ingatan kebudayaan.
05. NAGARAKRETAGAMA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA: SEJARAH SEBAGAI BAHAN PEMIKIRAN
Nusantara memiliki karya sastra, catatan sejarah, prasasti, tradisi lisan, dan berbagai sumber yang dapat membantu kita memahami kehidupan politik serta kebudayaan masa lalu.
Nagarakretagama, yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada 1365, merupakan salah satu sumber penting untuk mempelajari Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Karya tersebut memuat gambaran mengenai lingkungan kerajaan, perjalanan, wilayah, dan tatanan politik sebagaimana direpresentasikan dalam teksnya.
Sebagai sumber sejarah, Nagarakretagama perlu dibaca dengan memperhatikan konteks penulisannya. Ia merupakan karya yang lahir dalam lingkungan istana, sehingga isinya tidak dapat langsung dianggap sebagai gambaran lengkap seluruh kehidupan masyarakat pada masa itu.
Namun, justru di situlah pentingnya penelitian. Sejarawan dapat membandingkan teks tersebut dengan prasasti, bukti arkeologis, sumber lain, dan kondisi geografis untuk menyusun penafsiran yang lebih kuat.
Hal serupa berlaku bagi ungkapan Bhinneka Tunggal Ika yang dikenal luas dalam kehidupan kebangsaan Indonesia dan berasal dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular.
Ungkapan tersebut memperoleh makna baru dalam perjalanan sejarah Indonesia modern sebagai bagian dari semboyan negara yang menegaskan persatuan dalam keberagaman.
Kita tidak perlu menganggap bahwa masyarakat masa lalu telah memiliki seluruh konsep kebangsaan modern seperti yang kita pahami sekarang. Konteks sejarahnya berbeda. Namun, sumber-sumber tersebut dapat membantu kita menelusuri bagaimana gagasan tentang perbedaan, tatanan, hubungan antarkelompok, dan kehidupan bersama pernah diungkapkan dalam tradisi intelektual Nusantara.
PERTANYAAN UNTUK INDONESIA
Bagaimana sumber sejarah seperti Nagarakretagama dan Sutasoma dapat dibaca secara kritis untuk memperkaya pemahaman kita tentang kehidupan bersama?
Bagaimana penelitian sejarah dapat membantu masyarakat memahami perubahan makna suatu gagasan dari masa ke masa?
Dan bagaimana pengetahuan tersebut dapat berkontribusi terhadap pembahasan mengenai persatuan, kemajemukan, dan tanggung jawab kebangsaan saat ini?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak memerlukan romantisasi masa lalu. Yang dibutuhkan adalah ketelitian membaca sumber dan kesediaan membedakan konteks sejarah dari kebutuhan masa kini.
06. MAZHAB NUSANTARA: BUKAN SEKADAR KEBANGGAAN, MELAINKAN PROGRAM PENELITIAN
Istilah Mazhab Nusantara dalam tulisan ini perlu dipahami secara hati-hati.
Ia tidak diklaim sebagai satu mazhab filsafat historis yang sejak dahulu telah tersusun dalam satu sistem tunggal. Nusantara terdiri atas beragam masyarakat, bahasa, tradisi, pengalaman politik, dan lingkungan hidup. Warisan pemikirannya pun tidak seragam.
Mazhab Nusantara di sini diajukan sebagai kerangka penelitian kontemporer: upaya mengkaji pengalaman, pengetahuan, nilai, dan praktik masyarakat Nusantara secara sistematis, lalu menilai apa yang dapat dipelajari dan dikembangkan untuk menjawab tantangan masa kini.
Pendekatan ini membutuhkan keterbukaan terhadap bukti dan kritik.
Jika suatu tradisi dianggap mengandung pengetahuan tentang pengelolaan air, klaim itu perlu diperiksa melalui kajian hidrologi, pertanian, sejarah, dan kelembagaan.
Jika suatu nilai dianggap membantu memperkuat kerja sama masyarakat, peneliti dapat mempelajari bagaimana nilai itu bekerja, dalam kondisi apa ia efektif, serta kapan ia menghadapi keterbatasan.
Jika suatu karya sejarah dianggap memuat pemikiran mengenai tata pemerintahan, penafsirannya perlu dibandingkan dengan sumber lain dan konteks zamannya.
Dengan demikian, Mazhab Nusantara bukan upaya menolak pemikiran dari luar Indonesia. Ia juga bukan pernyataan bahwa semua gagasan lokal pasti lebih unggul.
Ia merupakan ajakan agar pengalaman Nusantara turut menjadi sumber pertanyaan, objek penelitian, dan bahan pengembangan pengetahuan, berdampingan dengan tradisi keilmuan dunia.
Sebuah bangsa dapat belajar dari banyak sumber tanpa kehilangan kemampuan untuk mengkaji pengalaman sendiri.
PERTANYAAN UNTUK INDONESIA
Apakah perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah daerah, komunitas adat, dan pelaku industri dapat membangun kerja sama untuk mendokumentasikan serta menguji pengetahuan lokal?
Apakah hasilnya dapat diterbitkan, diperdebatkan, dikembangkan menjadi teknologi atau kebijakan, dan diperiksa manfaatnya bagi masyarakat?
Jika proses tersebut berlangsung secara berkelanjutan, warisan Nusantara dapat hadir sebagai sumber pengetahuan yang hidup dan terus berkembang.
07. DARI DATA MENUJU KEMAMPUAN: MENGHUBUNGKAN PEMIKIRAN DENGAN KEBUTUHAN NYATA
Pemikiran yang baik perlu memiliki hubungan dengan kenyataan.
Dalam konteks pembangunan nasional, hubungan itu dapat dirumuskan melalui rangkaian berikut:
DATA → PENGETAHUAN → PEMIKIRAN → TEORI → PENGUJIAN → KEMAMPUAN → MANFAAT.
Data membantu kita memahami keadaan. Pengetahuan membantu menjelaskan hubungan antarfakta. Pemikiran mengajukan pertanyaan dan menyusun penafsiran. Teori menawarkan kerangka penjelasan yang dapat diperiksa. Pengujian membantu menentukan apakah teori tersebut sesuai dengan bukti. Kemampuan muncul ketika pengetahuan dapat diterapkan secara andal. Manfaat terlihat ketika penerapannya menghasilkan perubahan yang bernilai bagi masyarakat.
Rangkaian ini bukan proses yang selalu berjalan lurus. Penelitian dapat menghasilkan temuan baru yang mengubah teori. Pengalaman lapangan dapat menunjukkan bahwa suatu kebijakan perlu diperbaiki. Kegagalan dapat membuka pertanyaan yang sebelumnya tidak terlihat.
Karena itu, sistem yang sehat harus menyediakan ruang untuk belajar, menguji, memperbaiki, dan mengukur hasil.
Sebagai contoh, jika Indonesia ingin meningkatkan kemandirian pangan, pekerjaan tidak cukup berhenti padab penyusunan konsep. Diperlukan data mengenai lahan, air, benih, produktivitas, distribusi, biaya, kondisi petani, dan kebutuhan pasar.
Dari data tersebut, penelitian dapat menguji pilihan teknologi dan kebijakan. Hasilnya kemudian dievaluasi di lapangan: apakah produktivitas meningkat, apakah biaya dapat ditekan, apakah petani memperoleh manfaat, dan apakah sistem tetap berfungsi dalam kondisi yang berubah?
Pendekatan serupa dapat diterapkan pada energi, pengelolaan laut, kesehatan, pendidikan, industri, dan pertahanan.
PERTANYAAN UNTUK INDONESIA
Apakah setiap program strategis telah memiliki ukuran kemampuan yang ingin dibangun, indikator keberhasilan yang jelas, serta mekanisme untuk menguji hasilnya?
Apakah penelitian yang dibiayai menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan? Apakah investasi membangun keterampilan dan kapasitas produksi? Apakah program pemerintah dievaluasi berdasarkan manfaat nyata, bukan hanya kegiatan yang terlaksana?
Pertanyaan semacam ini membantu menghubungkan gagasan besar dengan pekerjaan yang dapat diperiksa.
08. MANUSIA, TEKNOLOGI, DAN PERTAHANAN NIR-MATERI
Kekuatan nasional abad ke-21 tidak hanya bergantung pada wilayah, jumlah penduduk, persenjataan, atau sumber daya alam.
Energi, data, dan persepsi semakin memengaruhi cara negara menjalankan perekonomian, mengelola masyarakat, mempertahankan infrastruktur, dan menghadapi persaingan strategis.
Energi menggerakkan industri, transportasi, komunikasi, dan kehidupan sehari-hari. Data membantu negara dan organisasi memahami keadaan serta mengambil keputusan. Persepsi memengaruhi cara masyarakat menafsirkan informasi, menilai kebijakan, dan membentuk kepercayaan.
Ketiganya tidak berdiri sendiri. Kemampuan mengelola energi membutuhkan teknologi, data, tenaga ahli, dan institusi. Pengelolaan data memerlukan infrastruktur, keamanan, kompetensi, serta aturan yang bertanggung jawab. Pengelolaan persepsi memerlukan komunikasi yang dapat dipercaya, transparansi, dan kemampuan masyarakat membedakan informasi yang benar dari informasi yang menyesatkan.
Dalam kerangka tulisan ini, Pertahanan Nir-Materi merujuk pada dimensi ketahanan yang tidak terbatas pada perlindungan fisik. Ia juga mencakup kemampuan menjaga pengetahuan, sistem informasi, kepercayaan publik, kesinambungan layanan, dan kapasitas mengambil keputusan ketika menghadapi gangguan.
Namun, istilah ini tidak berarti bahwa pertahanan fisik menjadi tidak penting. Pertahanan modern justru memerlukan keterpaduan antara kemampuan fisik dan nonfisik.
Gangguan terhadap jaringan listrik, komunikasi, sistem keuangan, layanan kesehatan, atau data strategis dapat berdampak luas meskipun tidak disertai penghancuran wilayah secara langsung.
Karena itu, ketahanan perlu dibangun melalui pengamanan infrastruktur, pengembangan tenaga ahli, sistem cadangan, prosedur pemulihan, kerja sama antarlembaga, dan kemampuan masyarakat untuk tetap berfungsi ketika terjadi gangguan.
PERTANYAAN UNTUK INDONESIA
Seberapa siap sistem strategis Indonesia menghadapi gangguan energi, kegagalan teknologi, serangan siber, bencana, atau penyebaran informasi menyesatkan?
Apakah kita mengetahui ketergantungan utama yang dapat menghambat layanan penting? Apakah tersedia alternatif ketika suatu sistem gagal? Apakah kemampuan manusia dan institusi telah dibangun untuk memulihkan fungsi, bukan hanya mencegah gangguan?
Pertanyaan tersebut membawa pembahasan pertahanan ke wilayah yang semakin luas: bagaimana menjaga kemampuan bangsa untuk terus bekerja ketika menghadapi tekanan.
09. MEMBANGUN MANUSIA DAN INSTITUSI SECARA BERSAMAAN
Pembangunan manusia sering dibicarakan melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan. Semua itu penting, tetapi kemampuan manusia juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia bekerja.
Seorang peneliti membutuhkan laboratorium, akses data, pendanaan, dan ruang untuk menguji gagasan. Seorang insinyur membutuhkan industri yang memberi kesempatan menerapkan pengetahuan. Seorang aparatur membutuhkan sistem kerja yang jelas dan budaya organisasi yang menghargai integritas. Seorang pengusaha membutuhkan aturan yang dapat dipahami dan kepastian dalam menjalankan kegiatan produktif.
Apabila manusia dipersiapkan tetapi institusinya tidak memberi ruang untuk menggunakan kemampuan, potensi tersebut sulit berkembang secara optimal.
Sebaliknya, institusi yang dirancang dengan baik tetap membutuhkan manusia yang kompeten, bertanggung jawab, dan mampu beradaptasi.
Karena itu, pembangunan manusia dan pembangunan institusi perlu berjalan bersama.
Pendidikan tidak cukup dinilai dari jumlah lulusan. Perlu diperhatikan kemampuan lulusan menyelesaikan persoalan. Penelitian tidak cukup dihitung dari jumlah laporan. Perlu dilihat mutu temuan, keterbukaan terhadap pengujian, dan manfaatnya. Pelatihan tidak cukup diukur dari jumlah peserta. Perlunya diperiksa apakah kemampuan kerja benar-benar meningkat.
Hal yang sama berlaku bagi pembangunan ekonomi. Nilai investasi dan jumlah proyek merupakan informasi penting, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan perubahan kemampuan nasional.
PERTANYAAN UNTUK INDONESIA
Apakah sistem pendidikan, penelitian, pemerintahan, dan industri telah saling mendukung?
Apakah orang yang memiliki pengetahuan mendapatkan kesempatan untuk menggunakannya? Apakah organisasi belajar dari kesalahan? Apakah keberhasilan dan kegagalan diukur secara jujur agar kebijakan dapat diperbaiki?
Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat membantu kita menilai bagaimana potensi manusia diterjemahkan menjadi kemampuan nasional.
10. MENYUSUN UKURAN KEMAJUAN YANG LEBIH BERMAKNA
Kemajuan bangsa sering digambarkan melalui angka pertumbuhan ekonomi, jumlah infrastruktur, nilai investasi, volume ekspor, atau besarnya anggaran.
Angka-angka tersebut penting. Namun, setiap angka perlu ditempatkan dalam konteks dan dihubungkan dengan tujuan yang hendak dicapai.
Pertumbuhan ekonomi, misalnya, perlu dibaca bersama produktivitas, kualitas pekerjaan, distribusi manfaat, dan keberlanjutan. Investasi perlu dilihat bersama transfer pengetahuan, keterampilan tenaga kerja, keterlibatan industri lokal, dan kemampuan yang tertinggal setelah proyek selesai.
Belanja teknologi perlu diperiksa bersama tingkat penguasaan, pemeliharaan, keamanan, dan kemampuan mengembangkan sistem tersebut secara mandiri.
Demikian pula, penguatan nilai kebangsaan perlu dilihat melalui praktik kehidupan bersama, mutu pelayanan, keadilan, dan tanggung jawab dalam menjalankan kewenangan.
Pendekatan semacam ini tidak meniadakan ukuran yang telah ada. Ia memperluas cara membaca hasil pembangunan agar perhatian tidak hanya tertuju pada apa yang dibeli, dibangun, atau dihasilkan, tetapi juga pada kemampuan yang tumbuh.
PERTANYAAN UNTUK INDONESIA
Jika kita ingin menilai kekuatan Indonesia pada masa depan, indikator apa yang perlu diperhatikan selain besarnya sumber daya dan hasil ekonomi?
Bagaimana mengukur kemampuan mengembangkan teknologi, kualitas keputusan publik, daya tahan institusi, penguasaan industri, serta manfaat pembangunan bagi masyarakat?
Ukuran yang baik tidak harus rumit. Yang penting, ia menjelaskan kemampuan apa yang ingin dibangun dan menyediakan bukti untuk mengetahui apakah kemampuan tersebut benar-benar meningkat.
PENUTUP .
MENJADIKAN
WARISAN SEBAGAI SUMBER KEMAMPUAN MASA DEPAN
Indonesia tidak kekurangan sumber daya, pengalaman sejarah, nilai kebangsaan, atau tradisi pengetahuan.
Namun, sumber daya perlu dikelola. Pengalaman perlu dipelajari. Nilai perlu diterjemahkan ke dalam keputusan. Tradisi perlu diteliti. Teknologi perlu dikuasai. Institusi perlu diperkuat. Hasil pembangunan perlu dievaluasi.
Pancasila memberikan landasan untuk membicarakan tujuan kehidupan bernegara dan tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.
Budi, sebagaimana digunakan dalam kerangka pemikiran ini, mengajak kita memperhatikan kualitas pertimbangan manusia ketika pengetahuan dan kemampuan teknis digunakan untuk mengambil keputusan.
Warisan Nusantara, mulai dari karya sastra dan sumber sejarah hingga pengetahuan lokal seperti Subak, dapat menjadi bahan penelitian yang membantu kita memahami pengalaman masyarakat serta kemungkinan pengembangannya.
Namun, semua itu memerlukan kerja nyata. Gagasan harus dijelaskan. Sumber sejarah harus diperiksa. Tradisi harus diteliti. Teori harus diuji. Kebijakan harus dievaluasi. Teknologi harus diterapkan secara bertanggung jawab.
Di sinilah Mazhab Nusantara dapat ditempatkan sebagai program penelitian dan pengembangan pemikiran, bukan sekadar pernyataan kebanggaan terhadap masa lalu.
Ia mengajak kita melihat pengalaman Indonesia sebagai sumber pertanyaan dan pengetahuan, sambil tetap terbuka terhadap metode, kritik, dan temuan dari berbagai tradisi keilmuan dunia.
Rangkaian yang menjadi pegangan kita adalah:
SUMBER DAYA → PENGETAHUAN → KEMAMPUAN → KEKUATAN NASIONAL → KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN.
Sementara itu, dalam pengembangan pengetahuan:
DATA → PENGETAHUAN → PEMIKIRAN → TEORI → PENGUJIAN → KEMAMPUAN → MANFAAT.
Kedua rangkaian ini mengingatkan bahwa kekayaan dan gagasan baru menjadi kekuatan ketika mampu membentuk kemampuan yang bekerja serta memberikan manfaat yang dapat diperiksa.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang masa depan Indonesia bukan hanya seberapa banyak yang kita miliki, tetapi juga apa yang mampu kita pelajari, bangun, kelola, dan wariskan.
Apakah generasi mendatang akan menerima hanya sumber daya yang tersisa, atau juga pengetahuan, teknologi, institusi, dan kemampuan untuk mengembangkan kehidupan mereka sendiri?
Bagaimana Pancasila hadir dalam keputusan? Bagaimana Budi tercermin dalam tanggung jawab? Bagaimana warisan Nusantara berkembang menjadi pengetahuan? Bagaimana pengetahuan menjadi kemampuan nasional?
Pertanyaan-pertanyaan itu terbuka untuk ditelaah bersama oleh masyarakat, peneliti, perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan generasi muda.
Tidak ada satu tulisan yang dapat menjawab semuanya. Yang dapat dilakukan adalah membuka ruang penelitian, memperjelas pertanyaan, menguji gagasan, dan membangun kemampuan secara berkelanjutan.
Sebab, kekuatan bangsa tidak hanya ditentukan oleh apa yang diwariskan oleh masa lalu, tetapi juga oleh apa yang mampu dilakukan generasi sekarang terhadap warisan tersebut.
MENJAGA NEGARA.
MEMBANGUN MANUSIA.
MEMULIAKAN PERADABAN.
Bukan sekadar semboyan, melainkan pekerjaan panjang yang perlu dibuktikan melalui pengetahuan, tindakan, dan hasil nyata.
Jakarta ,13 Oktober 2026
`
TAGS : Brigjen Purn MJP Hutagaol
