Amir Hamzah pengamat intelijen dan geopolitik. (Foto: Indoviewnews.com)
Jakarta, INDONEWS.ID - Pergantian Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (KSAD) merupakan sebuah perkembangan menarik. Pelantikan KSAD baru tersebut menjadi salah satu langkah penting bagi regenerasi kepemimpinan TNI ke depan.
Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah mengatakan, dinamika pergantian jabatan di jajaran pimpinan TNI patut dicermati untuk melihat kemungkinan pergantian Panglima TNI dalam waktu mendatang.
Menurut Amir Hamzah, pergantian KSAD tersebut bisa menjadi kemungkinan pergantian Panglima TNI dalam waktu dekat.
“Penentuan Panglima TNI berikutnya tidak hanya ditentukan oleh pergantian jabatan di satu matra, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan organisasi, pengalaman kepemimpinan, serta keputusan Presiden,” kata Amir melalui pernyataan yang dikutip pada Jumat (16/10/2026).
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai KSAD pada Kamis, 15 Oktober 2026. Tandyo menggantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang kini menjabat Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil.
Perubahan posisi kedua jenderal tersebut menarik perhatian karena Tandyo sebelumnya menjabat Wakil Panglima TNI, sedangkan Maruli sebelumnya memimpin TNI Angkatan Darat. Pergeseran ini menjadi bagian dari dinamika penyusunan kepemimpinan di tubuh TNI.
Amir Hamzah menyoroti pentingnya mempertimbangkan pergiliran kepemimpinan Panglima TNI di antara tiga matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Saat ini, jabatan Panglima TNI dipegang Jenderal TNI Agus Subiyanto yang berasal dari Angkatan Darat. Karena itu, menurut analisis Amir, kemungkinan munculnya kandidat dari matra lain patut diperhitungkan apabila terjadi pergantian Panglima TNI.
Dua Nama
Menurut Amir, ada dua nama yang dapat menjadi perhatian dalam peta kepemimpinan tertinggi TNI ke depan yaitu Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.
Meski demikian, pergiliran antarmatra bukan ketentuan otomatis yang mengikat Presiden dalam menentukan Panglima TNI. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur bahwa Panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR.
Dengan demikian, asal matra, rekam jejak, kebutuhan pertahanan, serta pertimbangan politik dan kelembagaan dapat menjadi bagian dari pembahasan, tetapi keputusan akhirnya tetap mengikuti mekanisme yang berlaku.
Dalam membaca peluang pergantian pimpinan TNI, faktor usia juga menjadi salah satu pertimbangan yang disoroti Amir Hamzah.
Laksamana TNI Muhammad Ali lahir pada 9 April 1967. Pada 15 Oktober 2026, usianya 59 tahun. Sementara itu, Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, yang lahir pada 4 Oktober 1971, berusia 55 tahun.
Perbedaan usia tersebut dapat menjadi bagian dari analisis mengenai masa pengabdian dan kemungkinan keberlanjutan karier para perwira tinggi.
Dalam skenario yang disampaikan Amir, Presiden Prabowo dinilai memiliki sejumlah pilihan apabila ingin menyiapkan calon Panglima TNI dari matra selain Angkatan Darat. Salah satunya adalah mempertimbangkan penataan jabatan kepala staf sebelum menentukan pimpinan tertinggi TNI berikutnya.
Jika jalur tersebut dipilih, pergantian KSAL bisa menjadi bagian dari perubahan susunan kepemimpinan TNI. “KSAL sekarang diganti dengan yang usianya sekitar 55 tahun. KSAL yang baru terpilih ini akan menjadi Panglima TNI,” tegasnya.
Amir Hamzah juga menyinggung kemungkinan adanya resistensi internal maupun eksternal dalam proses pergantian pimpinan TNI. Dalam pandangannya, faktor hubungan personal dan rekam jejak kedekatan dengan pemerintahan sebelumnya berpotensi ikut menjadi bahan perdebatan politik.
Nama Mohamad Tonny Harjono turut disorot karena pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut sudut pandang politik yang disampaikan Amir, pergantian kepemimpinan pada tahun ketiga pemerintahan Prabowo dapat memunculkan pembahasan mengenai konsolidasi pemerintahan dan penempatan pejabat strategis.
Dalam pembacaan Amir Hamzah, Presiden Prabowo memiliki ruang untuk mempertimbangkan berbagai skenario dalam menentukan Panglima TNI berikutnya.
“Penataan jabatan di jajaran kepala staf dapat menjadi salah satu pilihan, apabila dinilai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan persyaratan yang berlaku,” pungkasnya. *
