Universitas Paramadina menggelar forum diskursus publik melalui Webinar bertajuk "Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Evaluasi Komunikasi Pemerintahan". (Foto: Humas Paramadina)
Jakarta, INDONEWS.ID - Universitas Paramadina menggelar forum diskursus publik melalui Webinar bertajuk "Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Evaluasi Komunikasi Pemerintahan".
Acara ini menghadirkan stakeholder pemerintah dan para pakar komunikasi, analis politik, praktisi media, serta perwakilan masyarakat sipil untuk membedah efektivitas penyampaian kebijakan pemerintah selama kurun waktu dua tahun terakhir.
Dalam diskusi tersebut, para narasumber menyoroti sejumlah catatan penting terkait dinamika komunikasi pemerintah di era digital.
Deputi II bidang materi dan diseminasi Badan Komunikasi RI, Fahd Pahdepie menekankan ada dua cara komunikasi efektif dalam menekankan pentingnya transparansi dan substansi dalam setiap narasi kebijakan Pemerintah yang disampaikan melalui Bakom RI.
Hal tersebut sesuai dengan mandat Perpres terkait dengan fungsi Bakom RI yakni menyampaikan dan mensosialisasikan program atau informasi agar selaras dengan ekspektasi publik.
“Yang pertama, pikiran presiden dan program terbaik pemerintah itu pesannya harus sampai kepada rakyat, bahkan di level yang paling bawah. Disaat yang bersamaan Bakom juga harus bisa mendengarkan dan juga menghimpun atau mendapatkan input dari masyarakat pesannya, kemudian kritik dan keluhan dari rakyat agar sampai kepada presiden atau pemerintah,” ujar Fahd melalui siaran pers yang dikutip di Jakarta, Minggu (18/10/2026).
Sementara itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes mengatakan kepuasan publik kepada pemerintah saat ini berangsur-angsur menurun.
Bahkan Arya menyebut muncul anomali yang belum pernah terjadi dalam pemerintahan sebelumnya yakni ketidakpuasan terhadap Presiden yang tengah menjabat justru lebih besar dari kepuasan. Salah satu pemicunya, adalah kepercayaan menurun akibat tidak maksimalnya komunikasi antar pemerintah dengan publik.
“Bagaimana trust levelnya meningkat, communication plan-nya justru belum selesai. PR-nya adalah sejauh mana komunikasi publik pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap eksekutif. Persoalan besarnya adalah dalam 2 tahun, sudah ada tiga pergantian pimpinan Bakom RI dan pergantian nomenklatur, ini membuktikan ada problem besar dalam plan communication pemerintah,” ucap Arya.
Komunikasi yang Empatik dengan Masyarakat
Dari sisi masifnya sarana dan media komunikasi pemerintah, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina sekaligus pegiat media sosial Prabunindya Revta Revolusi menilai adanya perhatian sangat luar biasa dari Presiden Prabowo.
Prabu menegaskan banyak lembaga pemerintah yang memiliki peran dan fungsi komunikasi untuk mensosialisasikan program dan kebijakan Presiden kepada masyarakat, hanya saja fondasi atau strukturnya perlu diperkuat.
“Ibarat punya rumah mewah, tapi dibangun di tanah yang salah atau fundamentalnya fondasinya tidak kuat, sehingga rapuh. Inilah yang saat ini dialami oleh instrumen komunikasi Pemerintah. Untuk memperkuat komunikasi di antaranya perlu ada komunikasi yang empatik dengan masyarakat, dimulai dari mendengar, karena komunikator yang hebat adalah orang yang jago mendengar. Saat krisis empatilah terlebih dahulu, baru kemudian klarifikasi”, kata Prabu.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Tunggal Pawestri mengingatkan pentingnya komunikasi kebijakan yang inklusif serta berpihak pada keadilan sosial dan pelibatan kelompok rentan termasuk masyarakat sipil.
Menurutnya, komunikasi pemerintah sangat penting karena membuka ruang sipil, dengan kritik dan masukan yang merupakan bagian sah bukan ancaman yang harus dilawan tapi harus secara sehat menyambut kritik sebagai bahan perbaikan.
“Pemerintah wajib menerangkan alasan di balik setiap keputusan dan siap dimintai pertanggungjawaban. Jadi komunikasi pemerintah itu bukan etalase untuk sekedar memajang keberhasilan. Komunikasi itu bukan cuma pengumuman satu arah, tapi juga harus mendengar, sama seriusnya dengan berbicara atau memberi warga tempat untuk bersuara serta ikut menentukan kebijakan,” tegas Pawestri.
Menutup rangkaian pandangan para narasumber, pengamat komunikasi publik dan politik sekaligus Dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Abdul Malik Gismar menegaskan saat ini ahli atau pakar komunikasi banyak memiliki segala perangkat atau instrumen untuk memahami masyarakat.
Esensi utama dari komunikasi adalah persuasi, truth dan power. Namun menurutnya persoalan komunikasi bukan hanya soal komunikasi itu sendiri, tapi soal komunikasi itu efektif atau tidak.
“Problemnya bukan persuasi itu sendiri, namun persuasi yang tercerai atau terpisahkan dari tanggung jawab sosial atau tidak. Apa yang terjadi jika kemampuan komunikasi dipisahkan dari mencari kebenaran. Setelah persuasi berhasil, apa yang bisa dilakukan sebagai tanggung jawab sosial” ungkap Gismar.
Webinar yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Temu Alumni Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina 2026 diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari para alumni PGSC Universitas Paramadina, jurnalis, masyarakat umum serta kalangan mahasiswa dan akademisi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc., Ph.D.
Universitas Paramadina berharap hasil evaluasi dan diskursus kritis ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemangku kebijakan untuk menyempurnakan strategi komunikasi publik ke depannya, demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. *
