Amir Hamzah pengamat intelijen dan geopolitik. (Foto: Very/Indonews.id)
Jakarta, INDONEWS.ID - Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah meminta kepolisian memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kabar dugaan keterlibatan Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam rapat yang diduga membahas penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Amir, isu tersebut bukan persoalan ringan karena berpotensi memengaruhi konstelasi politik nasional, terutama ketika muncul tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menilai Golkar perlu segera memberikan klarifikasi mengenai kabar yang menyeret nama Bahlil tersebut. Sebab, Golkar memiliki sejarah panjang sebagai kekuatan politik nasional dan selama ini dikenal konsisten mendukung pemerintahan yang sah.
“Tidak ada sejarahnya Golkar melakukan makar. Golkar selama ini konsisten mendukung pemerintahan yang sah. Karena itu, kabar dugaan keterlibatan Bahlil dalam rapat penyadapan harus dijelaskan. Jangan sampai isu tersebut merusak citra Golkar,” kata Amir melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Ia mengingatkan, Golkar merupakan aset politik nasional yang memiliki peran penting dalam pemerintahan. Karena itu, kepolisian harus menjelaskan apakah benar terdapat keterlibatan Bahlil dalam pertemuan tersebut atau hanya informasi yang berkembang di tengah pertarungan politik.
Amir juga meminta Prabowo dan Partai Gerindra mewaspadai berkembangnya isu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad akan menjadi wakil presiden.
Menurutnya, kemunculan isu Bahlil dan Dasco dalam situasi politik saat ini berpotensi memunculkan kecurigaan sekaligus mempertajam persaingan di antara partai-partai pendukung pemerintahan.
“Ini bisa menjadi adu domba terhadap partai-partai koalisi yang selama ini masih solid. Golkar dan Gerindra jangan sampai terjebak dalam permainan isu yang justru melemahkan kekuatan pemerintahan Prabowo,” ujarnya.
Peluang Konsolidasi Politik Prabowo dan Megawati
Amir menduga, berkembangnya isu tersebut juga perlu dibaca dalam kaitannya dengan peluang konsolidasi politik antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Konsolidasi kedua tokoh tersebut, menurut dia, berpotensi menjadi kekuatan politik penting dalam menghadapi dinamika pemakzulan Gibran.
Karena itu, isu yang menyeret nama Bahlil maupun kabar Dasco menjadi wakil presiden tidak boleh dilepaskan dari perubahan peta koalisi dan kepentingan politik menjelang perkembangan proses pemakzulan.
Amir juga mengingatkan bahwa menjadi wakil presiden bukan perkara sederhana. Ada persyaratan konstitusional dan prosedur ketatanegaraan yang harus dipenuhi.
“Isu Dasco menjadi wakil presiden upaya memecah kesolidan politik di DPR. Apalagi ketika muncul dorongan pemakzulan Gibran. Jangan sampai perhatian dan konsentrasi politik justru dialihkan oleh isu pergantian wakil presiden,” katanya.
Ia menegaskan, seluruh partai koalisi perlu menjaga komunikasi dan tidak mudah terpancing oleh isu yang belum terverifikasi.
Menurut Amir, yang paling penting saat ini adalah membuka secara terang dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, mengungkap siapa saja yang benar-benar terlibat, serta memastikan penegakan hukum berjalan berdasarkan bukti.
“Dengan demikian, persoalan keamanan negara tidak berubah menjadi instrumen pertarungan politik antarkekuatan di dalam pemerintahan,” pungkas Amir. *
