Baru Aceh dan Bali Lewati 50 Persen, 29,2 Juta Keluarga Belum Terdaftar di Perlinsos Digital

Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah masih harus mendaftarkan sekitar 29,2 juta keluarga ke program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital sebelum akhir Desember 2026. Hingga Kamis (5/11/2026), baru 18,8 juta keluarga yang terdaftar atau sekitar 39,2 persen dari target 48 juta keluarga.

Dari 38 provinsi, baru dua yang melampaui 50 persen target registrasi, yakni Aceh dengan 51,2 persen dan Bali 50,7 persen. Data itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Registrasi Ulang Perlinsos Digital di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Laju pendaftaran juga melambat. Pada 12 hingga 18 Oktober, rata-rata pendaftaran mencapai 506 ribu keluarga per hari, lalu turun menjadi sekitar 377 ribu per hari dalam sepekan terakhir. Untuk mengejar target, kecepatan harus naik menjadi sekitar 521 ribu keluarga per hari.

Masalah lain ada di lapangan. Dari lebih satu juta orang yang mendaftar sebagai agen Perlinsos, baru sekitar separuh yang benar-benar aktif membantu warga mendaftar. Gus Ipul meminta pemerintah daerah menetapkan ASN, kepala desa atau lurah, hingga pengurus RT dan RW sebagai agen.

Taruhan terbesarnya adalah keberlanjutan bantuan bagi penerima lama. Gus Ipul meminta pemda mendahulukan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sudah ada.

"Dahulukan KPM PKH dan BPNT existing serta warga miskin dan rentan, agar tidak ada penerima yang terputus bantuannya di tahun 2027," tegas Gus Ipul, seperti dikutip dari detikcom.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan evaluasi mingguan, insentif fiskal bagi daerah dengan capaian terbaik, serta publikasi daerah yang capaiannya rendah.

Warga perlu mencatat bahwa mendaftar tidak otomatis berarti menerima bansos. Kelayakan tetap ditentukan sistem yang terhubung dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), bukan oleh agen, petugas, atau pejabat. Penyaluran bansos secara digital ditargetkan mulai berjalan pada kuartal I 2027.*

(Rikard Djegadut)