Amir Hamzah pengamat intelijen dan geopolitik. (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Terbongkarnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola kekuasaan dan penegakan hukum di Indonesia.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan, perkara penyadapan tidak boleh berhenti pada penetapan sejumlah tersangka. Kasus ini harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap siapa dalang di balik operasi penyadapan, apa motifnya, serta kepentingan politik yang mungkin menyertainya.
Namun demikian, kata Amir, pembenahan tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan prioritas agar tidak menimbulkan persoalan baru.
“Kesalahan-kesalahan yang terjadi harus diselesaikan. Tetapi harus dipilih secara kritis, mana yang harus diprioritaskan dan bagaimana penyelesaiannya agar tidak menimbulkan masalah lain,” katanya melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Amir mengatakan, kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo menjadi ujian penting apakah aparat penegak hukum benar-benar mampu membuktikan bahwa hukum berlaku bagi semua orang, termasuk mereka yang pernah berada di lingkaran kekuasaan.
Amir kemudian menyoroti perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang kini ditangani Bareskrim Polri.
Ia mengapresiasi langkah kepolisian yang telah mengungkap perkara tersebut. Namun, menurutnya, masyarakat perlu mengawal proses hukum agar tidak berhenti pada sejumlah nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Kalau kita lihat apa yang disampaikan Kapolri, bahwa sekarang ini Kapolri bersama rakyat, berarti ada harapan bahwa penegakan hukum benar-benar dilakukan untuk melindungi kepentingan rakyat,” ujarnya.
Amir juga menilai Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menghadapi pekerjaan besar untuk membenahi persoalan yang ditinggalkan kepemimpinan kepolisian sebelumnya.
Ia menyebutkan sejumlah persoalan hukum pada masa pemerintahan sebelumnya, termasuk dugaan kriminalisasi terhadap ulama, penanganan sejumlah kasus yang dinilai kontroversial, serta dugaan penyalahgunaan kewenangan aparat.
Tiga Prinsip Penting
Amir menegaskan bahwa persoalan mendasar bangsa Indonesia bukan hanya pergantian pejabat, melainkan bagaimana memastikan kekuasaan berjalan berdasarkan konstitusi.
Menurutnya, sebuah negara tidak bisa disebut maju apabila hukum hanya berlaku bagi masyarakat biasa, sementara pemegang kekuasaan dapat bertindak di luar aturan.
Ia menekankan tiga prinsip penting, yakni, pertama, aturan berlaku bagi siapa pun termasuk penguasa. Kedua, lembaga negara tetap bekerja meskipun pemimpinnya berganti. Ketiga, aparat penegak hukum harus tunduk pada peraturan perundang-undangan.
Amir melihat pemerintahan Prabowo memiliki kesempatan untuk mengembalikan prinsip tersebut. Namun, keberhasilan agenda pembenahan tidak cukup diukur dari pernyataan politik atau pergantian pejabat.
“Persoalannya adalah bagaimana seluruh komponen bangsa mengikuti proses untuk mengembalikan kekuasaan agar tunduk kepada konstitusi,” katanya.
Ia berharap Prabowo berani melakukan pembenahan menyeluruh terhadap warisan persoalan pemerintahan sebelumnya, termasuk persoalan kebocoran kekayaan negara dan penyalahgunaan kewenangan.
Pada akhirnya, Amir mengingatkan bahwa rakyat tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pertarungan elite politik.
Penegakan hukum harus dibuktikan melalui proses yang transparan, terbuka, dan tidak tebang pilih. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Menjauh dari Cita-cita Ekonomi Kerakyatan
Amir mengingatkan, sejak sebelum menjadi presiden, Prabowo telah menyampaikan gagasan mengenai kedaulatan ekonomi dan pengembalian arah pembangunan nasional melalui buku ”Paradoks Indonesia dan Solusinya”.
Dalam buku tersebut, Prabowo menekankan pentingnya pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi ekonomi nasional. Prabowo juga mengkritik arah pembangunan setelah Reformasi 1998 yang dinilainya telah menjauh dari cita-cita ekonomi kerakyatan.
“Kalau kita lihat dengan baik, baik apa yang ditulis Prabowo sebelum menjadi presiden maupun setelah menjadi presiden, pada hakikatnya ada upaya membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa perjalanan bangsa setelah Reformasi 1998 telah mengalami kesalahan arah,” kata Amir.
Ia menilai kebijakan Prabowo untuk mengembalikan pengelolaan kekayaan negara kepada kepentingan rakyat berpotensi berhadapan dengan kepentingan kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam.
Menurutnya, upaya membenahi kebocoran penerimaan negara, penyelundupan, manipulasi dokumen ekspor, hingga penguasaan sumber daya alam oleh kelompok oligarki harus dilihat sebagai bagian dari perjuangan mewujudkan kedaulatan ekonomi.
Kasus Gibran dan Dilema Politik bagi Sejumlah Partai
Dalam perbincangan tersebut, Amir sempat menyinggung polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Ia menyebut pemeriksaan forensik ulang sebagai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam agenda pembenahan kepolisian.
Menurut Amir, persoalan tersebut memiliki arti strategis karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelidikan dan penegakan hukum.
Selain itu, Amir juga turut menyoroti polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia berpendapat, putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung harus menjadi perhatian serius lembaga-lembaga negara, terutama DPR.
Menurutnya, DPR memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme yang diatur dalam UUD 1945.
Amir menilai proses politik di DPR akan menjadi ujian bagi partai-partai yang sebelumnya mendukung pencalonan Gibran.
“Keputusan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi harus kita perhatikan. Kita tinggal melihat bagaimana prosesnya di DPR. Mekanismenya tentu harus merujuk kepada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945,” ujarnya.
Ia memperkirakan pembahasan persoalan tersebut akan menghadirkan dilema politik bagi sejumlah partai, terutama mereka yang sebelumnya menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintahan Jokowi. *
