Jakarta, INDONEWS.ID – Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, kursi Benjamin Netanyahu benar-benar goyah. Presiden Israel Isaac Herzog memilih pemimpin oposisi Gadi Eisenkot, bukan Netanyahu, untuk membentuk pemerintahan baru.
Bagi pembaca di Indonesia, pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar siapa yang berkuasa di Yerusalem, melainkan apakah pergantian itu akan mengubah nasib warga Gaza. Jawabannya belum tentu.
Herzog mengumumkan keputusannya pada Sabtu (7/11/2026), setelah pemilu 27 Oktober 2026 tidak menghasilkan mayoritas bagi kubu mana pun. Upacara penunjukan resmi digelar keesokan harinya di kediaman presiden di Yerusalem.
Menurut Al-Monitor, partai-partai yang mewakili 67 anggota Knesset merekomendasikan Eisenkot, sementara blok Netanyahu hanya mendapat dukungan 46 anggota. Sebuah pemerintahan membutuhkan sedikitnya 61 suara dari 120 kursi.
Eisenkot punya waktu 28 hari untuk membentuk koalisi dan bisa mendapat perpanjangan 14 hari. Bila gagal, Israel menghadapi kemungkinan pemilu ulang.
Batu Sandungan Koalisi
Jalan Eisenkot tidak mulus. Sebagian dukungan untuknya datang dari partai-partai warga Arab Israel, yang perolehan kursinya naik tajam pada pemilu kali ini. Sebagian kelompok oposisi berhaluan kanan menolak bergantung pada suara Arab. Avigdor Liberman menyatakan tidak akan duduk bersama Eisenkot bila koalisi bergantung pada mereka.
Netanyahu memanfaatkan celah itu. Ia menyerukan pemerintahan persatuan dan menyebut koalisi yang ditopang partai Arab sebagai ancaman yang akan membongkar Israel dari dalam.
Netanyahu sendiri masih menjabat perdana menteri. Ia tengah menghadapi dakwaan korupsi di dalam negeri dan surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait perang Gaza, yang ia tolak.
Siapa Gadi Eisenkot
Eisenkot bukan politisi sipil. Ia adalah Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel (IDF) periode 2015–2019. Setelah serangan 7 Oktober 2023, ia bergabung dalam kabinet perang sebagai pengamat bersama Benny Gantz, sebelum keluar pada 2024. Putranya, Gal Eisenkot, tewas dalam pertempuran di Gaza pada Desember 2023.
Namanya juga lekat dengan istilah "doktrin Dahiya" sejak 2008, yakni pendekatan penggunaan kekuatan besar terhadap wilayah yang dianggap menjadi basis musuh. Rekam jejak itu menjadi alasan mengapa pergantian dari Netanyahu ke Eisenkot tidak otomatis berarti perubahan arah kebijakan militer.
Al-Monitor mencatat Eisenkot menggambarkan Netanyahu sebagai ancaman bagi demokrasi Israel. Agenda yang ia tonjolkan antara lain wajib layanan nasional bagi semua warga, termasuk opsi sipil yang membuka jalan bagi keterlibatan warga Yahudi ultra-Ortodoks. Sikap rincinya terhadap masa depan Gaza dan negara Palestina belum banyak ia uraikan secara terbuka.
Gaza Masih Menunggu
Sementara elite Israel bernegosiasi soal koalisi, kondisi di Gaza tetap berat. Hujan deras baru-baru ini meruntuhkan gundukan pasir ke tenda pengungsi di Deir al-Balah dan menewaskan sedikitnya lima orang, empat di antaranya anak-anak, sebagaimana dilaporkan Democracy Now. PBB menyebut sekitar 950.000 pengungsi tinggal di kawasan rawan banjir.
Indonesia, yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, berkepentingan memantau perubahan ini. Yang perlu dicermati dalam empat pekan ke depan bukan hanya apakah Eisenkot berhasil menggeser Netanyahu, tetapi juga kebijakan apa yang ia tawarkan untuk Gaza bila kelak berkuasa.(Rikard Djegadut)