Gibran, Kelinci Percobaan Ayahnya

Oleh: Didik J Rachbini, Rektor Universitas Paramadina

Jakarta, INDONEWS.ID - Sekarang ketika krisis terjadi jelas dan terang benderang bahwa anak ingusan bernama Gibran patut dikasihani karena berat sekali menanggung beban politik ayahya. Membandingkan Gibran dengan Hatta, Habibie, Sultan Hemrngkubowono X jelas seperti bumi dan langit. 

Gibran sekarang menanggung nasibnya yang mungkin tidak diinginkannya sendiri. Ia bukan cerminan perjuangan politik dirinya dan juga sublimasi dari perjalanan seorang aktivis sebagaimana layaknya pemimpin. Dia hanya menjadi gambaran seorang anak muda yang berada dalam posisi politik yang tidak sepenuhnya dibentuk oleh perjalanan kepemimpinannya sendiri.

Yang menjadi aktor utama adalah ayahnya bukan dirinya. Gibran hanyalah derivasi dari ambisi sang aktor utama tersebut dan menjadi bagian dari permainan politik Indonesia dan demokrasi yang masih compang camping. Jokowi sebagai aktor dengan latar belakang wawasan pengusaha mebel tidak menghitung resiko seperti ini. 

Ia tidak tahu bahwa Mohammad Hatta yang matang sekali pun masih belum mampu mengatasi konfliknya dengan Soekarno. Namun setelah semuanya terjadi dan Gibran menerima pencalonan, mengikuti kontestasi, dan memperoleh jabatan publik, maka ia tetap mempunyai tanggung jawab pribadi atas pilihan politiknya. Sekarang resiko politik itu harus dihadapi sendiri secara jantan.

Popularitas dan gaduh politik ayahnya menjadi warisan yang tidak mudah dan selama selalu menjadi kontroversi berkepanjangan. Hanya dengan materi kampanye dari ikon mobil SMK bodong sebagai iklan politik, popularitas Jokowi melesat tinggi menandai sukses demokrasi yang riuh tapi minus kualitas. Ini memang resiko demokrasi langsung, populer tetapi tidak menjadi indikasi kualitas dan kapasitas. Gibran dengan kapasitas dan kemampuan yang rendah terpaksa masuk ke dalam lingkaran politik elit yang keras. 

Gibran kemudian dalam kontroversinya menjadi sasaran kritik meskipun tidak terlibat langsung dalam setiap kiprah keputusan politik ayahnya. Untuk mengawal Gibran, Jokowi selama dua tahun ini terus berusaha untuk menjalankan “kekuasaan” pasca kekuasaan, yakni ingin terus berkuasa tidak dari kekuasaan formal tetapi melalui sisa-sisa pengaruhnya di dalam kabinet Prabowo.

Kiprahnya terbentur tembok politik setelah skandal penyadapan terhadap presiden terjadi dan terbuka di publik. Gibran sebagai kelinci percobaan kini menghadapi risiko, yang tidak mudah.

Gibran sebenarnya adalah bagian dari sebuah eksperimen politik besar, yang dirancang dan berlangsung pada penghujung kekuasaan Jokowi. Setelah Jokowi gagal menyiasati konstitusi dan mencoba berkuasa tiga periode, maka eksperimen ini dijalankan untuk memperpanjang pengaruh politiknya setelah masa jabatan konstitusionalnya berakhir.

Inilah yang disebut “kekuasaan” pasca kekuasaan. Seorang presiden yang sudah berakhir kekuasaannya secara konstitusional, tetapi tetap berusaha sekuat tenaga “ngotot”untuk melanjutkan pengaruh politiknya dan tetap tidak ingin berakhir pengaruhnya. 

Praktek dan perilaku seperti ini berpotensi menjadi pusat kekuasaan tandingan bagi presiden yang sedang menjabat. Inilah yang dilakukan oleh Jokowi di dalam kabinet Prabowo dengan menempatkan anyek-antek politiknya, seperti Giring, Raja Juli, Kodari, dan lainnya.

Seorang presiden pasti memiliki pengaruh politik yang sangat besar apalagi berkuasa selama dua periode. Setelah berakhir menyelesaikan masa jabatannya, seorang pemimpin akan dihadapkan pada dua pilihan pribadi, yaitu meninggalkan kekuasaan dengan menghormati batas konstitusi atau terus berusaha mempertahankan pengaruh melalui jaringan politik, partai, kelompok tertentu atau anggota keluarga. Jokowi memilih yang kedua dengan meninggalkan Megawati dan partai yang membesarkannya. 

Pilihan ini adalah pilihan nafsu kekuasaan pribadi. Dalam pilihan ini Gibran menjadi kelinci percobaan, merupakan eksperimen politik dinasti dan pewarisan politik melalui dukungan politik kekuasaan pasca kekuasaan tersebut. Praktek politik dan pewarisan kekuasaan seperti ini menjadi bagian dari penyakit demokrasi karena jalur yang dipilih menyelingkuhi konstitusi.

Ketika Gibran menjabat, pengaruh politik ayahnya tidak melekat di dalam dirinya sehingga harus dikawal dengan kekuasaan dari luar di luar kekuasaan yang sah. Di sinilah dilema Gibran yang menjadi kelinci percobaan politik ayahnya.  

Berbeda dengan pendiri bangsa (Hatta, Sjahrir, Agus Salim dan lain-lain) yang ditempa perjuangan panjang dalam politik atau aktivis yang ditempa lama, Jokowi yang datang dari latar belakang pengusaha mebel melakukan eksperimen yang dangkal seperti ini.

Mengikuti nafsu kekuasaan yang sangat besar, di penghujung kekuasaannya Gibran ditempatkan dalam sebuah percobaan pewarisan pengaruh kekuasaan yang diharapkan sukses karena popularitasnya tinggi sekali. Tetapi setelah dua tehun percobaan itu berjalan dalam kenyatannya gagal dan tidak sama sekali berhasil. Ini risiko politik sangat besar dari Gibran yang lugu, yang tidak hanya ditanggung dirinya sendiri, tetapi juga beban demokrasi Indonesia, yang rusak karena dicabik-cabik dengan cara ilegal seperti ini.

Gibran disebut sebagai anak ingusan oleh Panda Nababan karena memperoleh jabatan sangat tinggi tidak melewati proses panjang pembentukan kepemimpinan nasional. Jabatan wakil presiden yang diperoleh bukan bagian instrumental untuk kepentingan negara dan demokasi tetapi sebagai sarana untuk mempertahankan pengaruh kekuasaan keluarga. Secara formal, Gibran mengikuti pemilihan umum dan memperoleh mandat elektoral. Tetapi faktanya di lapangan kekuasaan Jokowi adalah penopang utamanya dimana polisi dimanfaatkan untuk melakukan praktek tidak netral yang merusak demokrasi. Hukum dan aparat negara dipakai oleh Jokowi untuk kepentingan eksperimen politik ini sehingga institusi demokrasi dirusak sampai ke akar-akarnya.  

Praktek demokrasi yang yang terjadi di Indonesia dua deksde terakhir tidak lagi memiliki asas kesetaraan kesempatan, netralitas kekuasaan, dan keadilan kompetisi politik. Jokowi dengan kekuasaannya yang besar adalah “Raja Jawa”, yang sekarang terbentur masalah berat. Jokowi dengan wawasan yang dangkal memerintah dengan kekuasaan sangat besar. Indonesia juga menanggung risiko kerusakan demokrasi yang sangat besar. Institusi demokrasi dan konstitusi dirusak dan dimaniupulasi. Manupulasi perubahan syarat usia calon presiden dan wakil presiden melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuka jalan bagi Gibran. Perilaku Jokowi seperti ini menjadi pelajaran bagaimana demokrasi dirusak dengan campur aduk kepentingan keluarga penguasa sehingga bisa bersinggungan dan sekaligus institusi konstitusional negara.

Pelajaran yang penting lagi adalah masalah etika politik. Gibran memang memperoleh kemenangan elektoral yang bisa memberikan legitimasi hukum dan demokratis. Tetapi ada masalah etika politik, yang menjadi tanggungan proses demokrasi yang tuna etika tersebut.

Dalam kasus ini Jokowi dengan wawasannya dan kapasitasnya yang terbatas terhadap demokrasi telah mempetontonkan etika yang sangat rendah dan buruk dalam demokrasi dan politik Indonesia. Legitimasi elektoral bisa diperoleh dalam pemilihan umum yang legal tetapi tidak dengan sendirinya menghapus persoalan etika dalam proses memperoleh kekuasaan.

Ini yang warisan yang dipertontonkan oleh pemimpin yang sukses dari sisi marketing politik tetapi dangkal wawasan. Gibran sebagai kelinci percobaan ayahnya, memasuki arena kekuasaan dengan membawa beban legitimasi yang sangat berat tetapi tidak mempunyai popularitas dan kekuasaan sebesar ayahnya. Cara-cara yang dilakukan Jokowi sekarang menjadi objek perdebatan etik dan politik.

*) Didik J Rachbini, Rektor Universitas Paramadina