Jakarta, INDONEWS.ID – Dua sinyal yang saling bertolak belakang datang dari konflik Amerika Serikat–Iran dalam sepekan terakhir. Di Washington, Presiden Donald Trump menyebut ada momentum positif menuju berakhirnya permusuhan. Di Teheran, Garda Revolusi Iran (IRGC) justru mencabut batas jangkauan rudal balistik 2.000 kilometer yang selama ini mereka tetapkan sendiri.
Batas yang Dicabut
Juru bicara IRGC Brigjen Hossein Mohebbi mengumumkan pencabutan batas itu dalam konferensi pers di Teheran, Sabtu (7/11/2026). "Pembatasan ini telah dicabut bagi kami," ujarnya, seperti dikutip Al Jazeera. Ia tidak menjelaskan apakah Iran sudah memiliki rudal dengan jangkauan lebih jauh.
Batas 2.000 km sebelumnya disebut IRGC sebagai jaminan bagi negara-negara Eropa bahwa mereka tidak menjadi sasaran. Dalam radius itu, rudal Iran sudah menjangkau seluruh Jazirah Arab, kawasan Levant, sebagian besar Mesir, serta sebagian Eropa tenggara seperti Yunani, Bulgaria, dan Rumania.
Pada 2019, Inggris, Prancis, dan Jerman memperkirakan versi rudal Khorramshahr berhulu ledak ringan dapat menjangkau sekitar 3.000 km.
Diplomasi Lewat Qatar
Pengumuman itu muncul di tengah upaya diplomasi. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani bertemu Trump di Gedung Putih pada Senin (9/11/2026). Qatar menyebut pertemuan berlangsung positif dan melihat ada kemajuan dalam pembicaraan.
Trump mengatakan negara-negara Teluk, termasuk Qatar dan Arab Saudi, memintanya menunda serangan baru. Ia menyatakan akan menahan diri untuk sementara, tetapi tetap mempertahankan blokade laut AS terhadap pelabuhan Iran.
Iran sendiri menawarkan pembicaraan dapat dilanjutkan dalam waktu dua hari jika AS menghentikan serangan, mencabut blokade, dan melonggarkan sebagian sanksi. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menilai sebagian syarat itu tidak masuk akal.
Alat Tawar
Analis Doha Institute Muhanad Seloom menilai langkah Iran mengkhawatirkan, tetapi tidak perlu memicu kepanikan di Eropa. Menurutnya, pencabutan batas itu menunjukkan Teheran memandang konflik ini sebagai persoalan eksistensial dan bisa menjadi alat tawar sebelum Kongres AS yang baru bersidang Januari mendatang.
Sementara itu, Selat Hormuz, jalur utama ekspor minyak dan gas alam cair (LNG) dari Teluk, masih tertutup. Selama jalur itu belum dibuka, dampak konflik akan terus terasa di pasar energi dunia, termasuk bagi negara pengimpor minyak seperti Indonesia. (Rikard Djegadut)