Gibran dan Beban Ambisi Politik Orang Lain

Oleh: Kormen Barus, (Jurnalis senior dan Koordinator Kelompok Diskusi Asal Omong)

Jakarta, INDONEWS.ID - Ada yang ganjil dalam kehidupan politik kita. Seorang wakil presiden, bahkan sejak hari pertama mengemban jabatan, seolah tidak pernah benar-benar diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya. Ia lebih dahulu disambut dengan olok-olok, prasangka, dan keraguan. Belum banyak yang dikerjakan, tetapi vonis politik seakan sudah dijatuhkan. Gibran Rakabuming Raka berada dalam situasi itu.

Tentu, perjalanan politiknya bukan tanpa kontroversi. Proses pencalonannya menyisakan perdebatan konstitusional, etika, dan kepatutan yang hingga kini masih menjadi bagian dari ingatan publik. Semua itu sah dipersoalkan. Dalam demokrasi, kekuasaan tidak boleh kebal kritik, apalagi ketika proses menuju kekuasaan menyentuh persoalan etika dan konstitusi.

Namun, ada satu hal yang perlu kita renungkan: sampai di mana kritik bekerja sebagai instrumen demokrasi, dan sejak kapan ia berubah menjadi permusuhan politik yang tidak lagi mengenal batas kewajaran?

Mengkritik seorang pejabat adalah hak publik. Menguji kapasitasnya merupakan bagian dari tanggung jawab demokrasi. Tetapi menutup seluruh kemungkinan seseorang untuk membuktikan diri, bahkan sebelum ia diberi ruang bekerja, adalah persoalan lain.

Gibran tampaknya tidak hanya memikul tanggung jawab sebagai wakil presiden. Ia juga memikul beban dari kontroversi politik yang mengantarkannya ke kursi kekuasaan. Lebih dari itu, ia seolah menjadi sasaran dari berbagai kekecewaan, pertarungan kepentingan, dan ambisi politik yang sesungguhnya tidak seluruhnya berkaitan dengan dirinya.

Dalam politik, seseorang terkadang tidak diserang semata-mata karena apa yang dilakukannya, melainkan karena simbol yang dilekatkan kepadanya.

Gibran telah menjadi simbol dari perdebatan panjang tentang dinasti politik, regenerasi kepemimpinan, dan relasi kekuasaan. Akibatnya, penilaian terhadap dirinya sering kali bercampur dengan penilaian terhadap orang-orang dan kekuatan politik yang berada di belakangnya.

Di sinilah persoalannya menjadi menarik sekaligus memprihatinkan. Apakah kita sedang menguji seorang wakil presiden berdasarkan kapasitas dan kinerjanya, atau sedang melampiaskan ketidakpuasan terhadap sebuah proses politik melalui sosok yang kini menduduki jabatan tersebut?

Keduanya Tidak Boleh Dicampuradukkan

Gibran tentu tidak boleh berlindung di balik narasi sebagai korban. Jabatan wakil presiden bukan panggung untuk mencari simpati. Ia harus membuktikan kapasitasnya melalui kerja nyata, keberanian mengambil tanggung jawab, kematangan berpikir, serta kemampuan menjawab persoalan bangsa.

Tetapi publik juga harus menjaga kewarasan dalam menyampaikan kritik. Jangan sampai kebencian terhadap proses politik masa lalu membuat kita kehilangan objektivitas dalam menilai kinerja hari ini.

Kita boleh tidak menyukai proses yang mengantarkan seseorang ke tampuk kekuasaan. Kita boleh mempertanyakan legitimasi moralnya. Namun, setelah seseorang menjalankan mandat konstitusional, penilaian terhadapnya tetap harus berpijak pada tindakan, kebijakan, dan tanggung jawabnya.

Demokrasi bukanlah ruang untuk mengabadikan kebencian. Ia adalah ruang untuk menguji kekuasaan dengan akal sehat, keberanian, dan kejujuran.

Ada ironi ketika kita menuntut para pemimpin memiliki etika, tetapi pada saat yang sama kita membiarkan budaya olok-olok mengambil alih ruang publik. Kritik kehilangan martabat ketika tidak lagi bertujuan memperbaiki, melainkan sekadar mempermalukan.

Karena itu, biarkan Gibran membuktikan dirinya. Jika ia gagal, kritiklah dengan argumentasi. Jika ia keliru, tuntut pertanggungjawabannya. Jika ia berhasil, berikan pengakuan secara proporsional.

Jangan menjadikan seseorang sebagai tumbal dari ambisi dan pertarungan politik orang lain. Namun, jangan pula membebaskannya dari kewajiban membuktikan bahwa jabatan yang disandangnya memang layak dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang Gibran. Ini tentang bagaimana kita memperlakukan kekuasaan dan bagaimana kita menjaga demokrasi agar tidak terperosok menjadi sekadar arena permusuhan.

Sebab demokrasi yang matang tidak mengukur seseorang dari seberapa keras ia diolok-olok, tetapi dari seberapa besar ia mampu mempertanggungjawabkan amanah yang dipercayakan kepadanya.*