Kursi Wapres Kosong, Ini Kalender Menuju Wapres Baru dari Rapat MPR Hari Ini hingga Tenggat 10 Januari 2027

Jakarta, INDONEWS.ID - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menargetkan Indonesia sudah memiliki wakil presiden baru paling lambat 10 Januari 2027. Sidang paripurna pemilihan pengganti Gibran Rakabuming Raka diperkirakan digelar dalam rentang 23 November hingga 4 Desember 2026.

Target itu disampaikan Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto kepada wartawan, Kamis (12/11/2026) malam, beberapa jam setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya.

"Selambat-lambatnya 10 Januari 2027 kita sudah punya wapres baru," kata Bambang, seperti dikutip dari Suara.com. Ia menyebut jadwal paripurna masih bisa berubah karena akan menyesuaikan agenda Presiden Prabowo Subianto.

Tahap demi tahap

Berikut urutan yang harus dilalui hingga wakil presiden baru dilantik, berdasarkan keterangan pimpinan MPR dan aturan yang berlaku.

Pertama, rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok DPD pada Jumat (13/11/2026). Agendanya menyusun jadwal paripurna, menyetujui surat kepada Presiden untuk meminta dua nama calon, dan membentuk tim verifikasi dokumen calon.

Kedua, Presiden mengusulkan dua calon. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut Presiden punya waktu 14 hari sejak menerima surat MPR untuk menyerahkan dua nama.

Ketiga, sidang paripurna MPR memilih satu dari dua calon. Calon dengan suara terbanyak terpilih. Bila perolehan suara sama, pemungutan diulang satu kali. Bila masih sama, Presiden memilih salah satunya.

Keempat, wakil presiden terpilih dilantik oleh MPR.

Dasar hukumnya Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Pasal itu mengatur, bila terjadi kekosongan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Tanpa KPU, tanpa pemilu

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pengisian kursi wapres tidak melalui pemilihan umum.

"Pemilihannya dilakukan oleh MPR dan sama sekali tidak melibatkan KPU," ujar Yusril, seperti dikutip dari detik.com.

Yusril juga berpendapat MPR tidak perlu bersidang untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri Gibran, karena pernyataan berhenti bersifat final dan mengikat. Menurut dia, pengganti harus berasal dari partai politik atau gabungan partai pengusung pasangan presiden.

Nama-nama yang beredar

Sejumlah pengamat mulai menyebut nama, antara lain Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, dan Sufmi Dasco Ahmad. Politikus PDI Perjuangan Said Abdullah mengusulkan pengganti berasal dari partai pemilik kursi terbanyak di DPR. Sementara itu, Partai Golkar menyatakan tidak akan mengusulkan nama dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo.

Hingga berita ini diturunkan, Istana belum mengumumkan dua nama yang akan diajukan kepada MPR.*

(Rikard Djegadut)