Pengamat: Jangan Buru-buru Berbicara Calon Pengganti Gibran, Selesaikan Dulu Persoalan Konstitusionalnya

Jakarta, INDONEWS.ID - Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengingatkan agar pembicaraan mengenai calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dilakukan secara terburu-buru.

Menurutnya, persoalan konstitusional yang menyangkut kedudukan Gibran harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pemerintah dan MPR membicarakan pengisian jabatan wakil presiden.

Amir menilai, hingga kini masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang belum memperoleh kejelasan, terutama mengenai keabsahan pengunduran diri, mekanisme pemberhentian wakil presiden, serta kapan kekosongan jabatan secara hukum mulai berlaku.

“Jangan buru-buru berbicara siapa calon pengganti wakil presiden. Selesaikan dulu persoalan konstitusionalnya. Kita harus jelas terlebih dahulu, apakah pengunduran diri itu otomatis mengakhiri jabatan atau masih membutuhkan keputusan resmi MPR,” kata Amir Hamzah dalam siniar RIC Channel di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

Siniar tersebut juga menghadirkan mantan perwira tinggi TNI yang pernah menjabat sebagai Direktur Intelijen (atau Direktur E) di Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Brigjen (Purn) Purnomo.

Amir menyoroti momentum penyampaian surat pengunduran diri Gibran yang mendahului pembahasan di DPR terkait kemungkinan pemakzulan. Ia mengingatkan bahwa langkah tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan sikap di antara anggota legislatif.

Menurutnya, DPR tidak boleh kehilangan kewenangan konstitusionalnya hanya karena muncul surat pengunduran diri dari pejabat yang sedang dipersoalkan. Mekanisme pemberhentian dan pertanggungjawaban harus tetap ditempatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jangan sampai surat pengunduran diri justru menjadi jalan untuk menghindari pembahasan persoalan yang sebenarnya. Kalau ada dugaan pelanggaran, harus diperiksa. Jangan persoalan hukum berhenti hanya karena seseorang menyatakan mundur,” katanya.

Ia juga mempertanyakan konsekuensi administratif apabila pengunduran diri tersebut diterima, termasuk mengenai hak keuangan, fasilitas negara, dan pengamanan yang melekat pada jabatan wakil presiden.

Amir berpendapat bahwa status seluruh fasilitas tersebut harus mengikuti keputusan resmi mengenai kedudukan hukum yang bersangkutan. Namun, ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh diputuskan hanya berdasarkan asumsi atau tekanan politik.

Dalam pembahasan mengenai kewenangan lembaga negara, Amir menegaskan bahwa MPR mempunyai posisi penting karena lembaga tersebut melantik presiden dan wakil presiden serta memiliki kewenangan konstitusional dalam proses pemberhentian.

Karena itu, menurutnya, pengunduran diri pribadi tidak boleh langsung disamakan dengan keputusan pemberhentian tanpa terlebih dahulu memastikan prosedur hukum yang berlaku.

“Siapa yang melantik wakil presiden? MPR. Karena itu, persoalan pemberhentian dan status jabatannya juga harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional. Jangan menganggap persoalan selesai hanya karena ada surat pengunduran diri,” ungkap Amir.

Ia kemudian mengingatkan adanya persoalan penafsiran terhadap Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan.

Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.

Namun, Amir mempertanyakan kapan penghitungan 60 hari tersebut harus dimulai. Apakah sejak surat pengunduran diri disampaikan, sejak pengunduran diri diterima, atau setelah terdapat keputusan resmi yang menyatakan jabatan wakil presiden kosong?

“Ini yang harus diperjelas. Jangan sampai ada perbedaan tafsir mengenai kapan 60 hari itu mulai dihitung. Apakah sejak jabatan dinyatakan kosong atau sejak tahapan lain dalam proses ketatanegaraan? Negara tidak boleh berjalan berdasarkan tafsir yang dibuat sesuai kepentingan politik,” paparnya.

Pengisian Jabatan Bukan Arena Tawar-Menawar Kekuasaan

Amir juga mengingatkan agar partai politik tidak menjadikan pengisian jabatan wakil presiden sebagai arena tawar-menawar kekuasaan. Menurutnya, kepentingan konstitusi harus ditempatkan di atas kepentingan keseimbangan politik antarpartai.

Ia menilai, pembicaraan mengenai figur pengganti sebelum status Gibran dipastikan secara resmi justru berpotensi memperbesar ketegangan politik.

“Jangan konstitusi dikalahkan oleh kalkulasi politik. Kalau hanya sibuk menghitung keseimbangan kekuatan partai, persoalan mendasar negara justru tidak terselesaikan. Kita harus kembali kepada aturan konstitusi,” katanya.

Lebih jauh, Amir meminta agar berbagai dugaan pelanggaran, mulai dari persoalan dokumen pendidikan, administrasi pemerintahan, hingga dugaan tindak pidana lainnya, diperiksa secara transparan dan berdasarkan alat bukti.

Ia menegaskan bahwa siapa pun yang pernah menduduki jabatan publik tetap harus tunduk pada hukum. Status sebagai pejabat maupun mantan pejabat tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan apabila terdapat dugaan tindak pidana.

Amir juga meminta Presiden Prabowo Subianto tidak terburu-buru mengajukan nama calon wakil presiden sebelum persoalan konstitusional tersebut memperoleh kepastian.

Menurutnya, penyelesaian polemik Gibran harus dilakukan secara berurutan dengan melibatkan lembaga-lembaga negara sesuai kewenangannya. Keputusan pengadilan, proses di DPR, dan kewenangan MPR harus ditempatkan dalam kerangka ketatanegaraan yang jelas.

“Yang harus dilakukan sekarang adalah menyelesaikan persoalan konstitusionalnya terlebih dahulu. Jangan sibuk membicarakan nama pengganti, sementara status jabatan yang ditinggalkan masih diperdebatkan. Presiden, DPR, dan MPR harus memastikan semuanya berjalan sesuai konstitusi,” kata Amir.

Bola Liar

Sementara itu, Brigjen (Purn) Purnomo mengatakan bahwa persoalan mundurnya Gibran telah berkembang menjadi bola liar. Pasalnya, telah terdapat perbedaan penafsiran di antara pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam sistem ketatanegaraan.

Persoalan tersebut, katanya, tidak bisa diselesaikan hanya dengan membaca surat pengunduran diri yang disampaikan kepada MPR.

Ia juga mengaitkan polemik tersebut dengan putusan pengadilan mengenai dokumen pendidikan Gibran, termasuk persoalan surat keputusan penyetaraan pendidikan yang dipersoalkan.

Menurutnya, dugaan pelanggaran administrasi dan kemungkinan tindak pidana pemalsuan dokumen sekolah harus diperiksa melalui mekanisme hukum.

“Ini bukan hanya persoalan seseorang mengundurkan diri dari jabatan. Ada persoalan konstitusional dan dugaan tindak pidana yang harus diperiksa berdasarkan fakta. Kalau memang ada pemalsuan dokumen sekolah, harus diproses melalui jalur hukum,” ujarnya.

Purnomo juga mempertanyakan substansi surat pengunduran diri Gibran kepada MPR. Ia menilai surat tersebut belum menjawab persoalan mendasar mengenai pertanggungjawaban atas berbagai kontroversi yang menyertai pencalonan hingga pengangkatannya sebagai wakil presiden.

Menurutnya, pengunduran diri yang diklaim demi kepentingan bangsa dan negara tidak serta-merta menyelesaikan persoalan hukum maupun konstitusional yang sedang diperdebatkan.

“Kalau pengunduran diri itu disebut demi kepentingan bangsa dan negara, lalu bagaimana dengan persoalan yang menjadi latar belakangnya? Apakah semuanya otomatis selesai? Tidak bisa begitu. Harus ada pertanggungjawaban,” tegasnya.

Purnomo mengatakan, seperti dalam sebuah perlombaan balap, DPR sepertinya kalah dari Gibran saat berbelok di tikungan. ”DPR sepertinya kalah di tikungan. Seharusnya orang yang ahli dalam dunia balap, ketika di tikungan dia tidak mengurangi kecepatan tapi seharusnya dia menginjak gas,” ujarnya.

Purnomo menjelaskan bahwa pengunduran diri Gibran tampaknya telah dihitung secara jeli.

Seperti diketahui, DPR kembali bersidang pada Sesala (11/11/2026) setelah melakukan reses. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan surat pengunduran diri pada Rabu, 11 November 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto, kemudian menyerahkan surat tersebut secara langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026.

”Situasi demikian membuat suasana di DPR terbelah. Ada yang tetap mengingikan permohonan pengunduran diri Gibran itu dilanjutkan dengan pamakzulan, namun ada yang menginginkan Gibran mengundurkan diri,” ujarnya. *