Pengamat: Wapres Pengganti Gibran Harus Miliki Kemampuan Jaga Stabilitas Politik, Keamanan, dan Pembangunan Nasional

Jakarta, INDONEWS.ID - Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar berhati-hati menentukan calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, sosok yang akan mendampingi Prabowo pada sisa masa pemerintahan harus memiliki kemampuan memahami tata kelola pemerintahan, menguasai persoalan politik nasional, serta mampu menjaga stabilitas keamanan dan pembangunan.

“Konstitusi sudah menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih di antara dua orang yang dicalonkan oleh Presiden. Karena itu, partai-partai politik sebaiknya menahan diri dan tidak buru-buru mengajukan nama. Kita tunggu Presiden,” kata Amir Hamzah dalam keterangan tertulsi kepada wartawan, Ahad (15/11/2026).

Amir mengatakan, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden sebenarnya sudah diatur secara jelas dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden.

Ia menilai sikap partai politik yang tidak langsung mengajukan kandidat merupakan bentuk pemahaman terhadap mekanisme konstitusional. Sebab, kewenangan mengusulkan dua nama calon pengganti Wapres berada di tangan Presiden Prabowo.

Amir mengaku tidak ingin ikut berspekulasi mengenai figur yang paling tepat menggantikan Gibran. Menurutnya, persoalan yang lebih penting adalah memberikan masukan kepada Presiden mengenai kriteria dan kapasitas calon yang akan dipilih.

“Kalau saya pribadi, meskipun sekarang sudah beredar beberapa nama, saya merasa tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan satu nama. Yang lebih penting adalah bagaimana kita memberikan masukan kepada Presiden dan masyarakat mengenai kriteria Wakil Presiden yang dibutuhkan dalam kondisi politik sekarang,” ujarnya.

Menurut Amir, tantangan pemerintahan Prabowo tidak semakin ringan setelah Gibran mengundurkan diri. Ia justru melihat persoalan politik nasional berpotensi semakin kompleks, terutama berkaitan dengan kebijakan Presiden dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya nasional.

Ia menilai kebijakan Prabowo yang bertumpu pada Pasal 33 UUD 1945 untuk memastikan kekayaan nasional digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dapat menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa kehilangan kepentingan ekonomi dan politik.

“Apa yang dilakukan Presiden Prabowo sesungguhnya untuk kepentingan nasional dan rakyat. Setiap sen dari hasil pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya nasional harus diarahkan bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, tantangan terhadap pemerintahan Prabowo dapat datang dari berbagai kekuatan, baik oligarki dalam negeri, kepentingan luar negeri, maupun kombinasi keduanya. Amir juga mengingatkan adanya kemungkinan pihak-pihak yang justru memanfaatkan kepentingan asing untuk menyerang kebijakan pemerintah Indonesia.

Karena itu, ia berharap calon Wapres pengganti Gibran memiliki kemampuan membantu Presiden menjaga stabilitas politik, keamanan, dan pembangunan nasional hingga akhir masa jabatan pada 2029.

“Yang kita harapkan, Wakil Presiden yang baru bisa membantu dan memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Terutama menjaga stabilitas pembangunan, stabilitas politik, dan keamanan, sehingga Presiden bisa berkonsentrasi menjalankan pemerintahan dan mempersiapkan agenda politik 2029,” jelasnya.

Wapresi Harus Pahami Hubungan Pusat dan Daerah

Menurut Amir, seorang Wakil Presiden tidak cukup hanya memiliki popularitas atau dukungan partai politik. Figur tersebut harus memahami persoalan pemerintahan dari pusat hingga daerah, termasuk pembagian kewenangan, pengelolaan anggaran, hubungan antarlembaga, serta dinamika demokrasi di berbagai wilayah.

Ia mencontohkan pengelolaan sektor perikanan yang membutuhkan pembagian kewenangan secara jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengaturan izin, pengelolaan laut, hingga distribusi pendapatan harus dirancang agar tidak menimbulkan benturan kewenangan antara pusat dan daerah.

“Masalah hubungan pemerintah pusat dan daerah ini penting. Misalnya perikanan, mana kewenangan pemerintah pusat dan mana kewenangan pemerintah daerah. Pengaturan itu berkaitan langsung dengan sumber pendapatan nasional maupun pendapatan daerah,” paparnya.

Menurut Amir, pembagian tugas tersebut juga penting dalam pelaksanaan program strategis pemerintahan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan sekolah, dan penguatan pelayanan kesehatan. Wakil Presiden harus mampu memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat dilaksanakan secara efektif di daerah.

Ia juga membuka kemungkinan Presiden mengambil calon Wapres dari luar Partai Gerindra. Menurutnya, konstitusi tidak membatasi asal partai politik calon yang diajukan Presiden. Pertimbangan utamanya adalah kemampuan figur tersebut diterima secara politik dan mampu memperkuat pemerintahan.

“Presiden tentu harus melakukan kalkulasi politik. Kalau Wakil Presiden berasal dari partai yang sama dengan Presiden, bagaimana dampaknya terhadap koalisi besar? Sebaliknya, kalau berasal dari luar, apakah bisa memperkuat persatuan dan stabilitas politik? Itu semua menjadi pertimbangan Presiden,” ungkapnya.

Lebih jauh, Amir menilai konsolidasi politik nasional juga perlu menjadi perhatian pemerintahan Prabowo. Ia mengingatkan bahwa stabilitas politik tidak boleh terus-menerus dibangun melalui kompromi jangka pendek yang justru berpotensi melahirkan konflik baru.

Ia bahkan menyinggung pengalaman konsolidasi partai politik pada masa Orde Baru sebagai salah satu bahan pembelajaran sejarah. Menurutnya, penyederhanaan sistem kepartaian perlu dikaji secara serius melalui pembahasan undang-undang partai politik dan sistem pemilu, dengan tetap menjaga prinsip demokrasi dan hak politik masyarakat.

Menutup keterangannya, Amir kembali menegaskan bahwa Presiden Prabowo membutuhkan Wakil Presiden yang bukan hanya menjadi pendamping formal, melainkan mitra strategis dalam menjalankan pemerintahan.

Kemampuan mengelola hubungan pusat dan daerah, mengawal program nasional, menjaga stabilitas politik, serta membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik menjadi kriteria penting.

“Presiden membutuhkan orang yang benar-benar memahami tata kelola pemerintahan negara. Dia harus bisa membantu operasionalisasi kebijakan Presiden, mulai dari MBG, Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, kesehatan, sampai hubungan pemerintah pusat dan daerah. Itulah yang harus menjadi pertimbangan utama dalam memilih Wakil Presiden pengganti Gibran,” kata Amir.

Bentuk Mahkamah Militer Luar Biasa Seperti di Masa Lalu

Amir juga menyoroti persoalan dugaan penyadapan yang hingga kini menjadi perhatian publik. Ia menilai pengungkapan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, termasuk mengungkap siapa saja yang terlibat dan siapa yang diduga menjadi aktor utama di balik peristiwa tersebut.

Bahkan, menurutnya, muncul berbagai spekulasi mengenai kemungkinan adanya kepentingan politik yang lebih besar di balik persoalan penyadapan. Ia mengingatkan agar penyelidikan tidak berhenti pada sejumlah nama yang telah diumumkan kepada publik.

“Kalau kita melihat persoalan penyadapan ini, ada berbagai spekulasi yang berkembang. Bahkan muncul dugaan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan upaya menjatuhkan Presiden. Karena itu, aparat penegak hukum harus mengungkapnya secara terang-benderang berdasarkan bukti,” tuturnya.

Terkait penanganan perkara dugaan penyadapan, Amir meminta proses hukum terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka segera berjalan. Ia mengingatkan agar pengusutan tidak berlarut-larut sehingga menimbulkan spekulasi dan ketidakpastian di tengah masyarakat.

“Saya berpikir lebih baik proses peradilan terhadap para tersangka yang sudah ada segera dilakukan. Jangan terlalu lama. Siapa pun yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” katanya.

Amir bahkan melontarkan gagasan pembentukan lembaga peradilan khusus untuk menangani perkara tersebut. Ia mengibaratkan gagasan itu dengan pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa pada masa lalu. *