Jakarta, INDONEWS.ID - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Barat memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan melalui pembentukan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) dan penguatan Forum Reintegrasi Sosial (Foris).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi yang berlangsung di Harris Suites Puri Mansion, Ballroom Puri Mansion Estate, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan ini melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Barat, Para Camat di delapan kecamatan dan 56 kelurahan, kepala Bapas se-Daerah Khusus Jakarta, Danramil dan Kapolsek di wilayah Jakarta Barat.
Kepala Bapas Kelas I Jakarta Barat, Raden Mas Kristyo Nugroho, menegaskan bahwa pembentukan Kelayan Binter dan penguatan Foris merupakan langkah strategis untuk membangun sistem pelayanan pembimbingan kemasyarakatan yang terpadu, kolaboratif, dan berkelanjutan.
"Reintegrasi sosial merupakan bagian krusial dari sistem pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pemulihan kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan. Karena itu, diperlukan dukungan lintas sektor, mulai dari penerimaan masyarakat, akses pelatihan kerja, kesempatan usaha, hingga pengawasan terintegrasi untuk menekan risiko pengulangan tindak pidana," ujar Kristyo.
Selain itu, forum tersebut diarahkan untuk membangun komitmen bersama sekaligus merumuskan rencana aksi terkait koordinasi pembimbingan dan pengawasan secara terintegrasi. Langkah ini diharapkan dapat mendukung kepatuhan klien terhadap persyaratan integrasi sekaligus meminimalkan risiko pengulangan tindak pidana atau residivisme.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Daerah Khusus Jakarta, Mardi Santoso, turut memberikan dukungan terhadap penguatan kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan layanan bimbingan integrasi. Sinergi antarlembaga dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan klien pemasyarakatan memperoleh pendampingan yang berkesinambungan serta kesempatan untuk kembali berperan secara positif di tengah masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, menyambut baik inisiatif Bapas Kelas I Jakarta Barat tersebut. Ia menilai soliditas Forkopimko hingga jajaran kecamatan dan kelurahan merupakan modal penting dalam mendukung keberhasilan program reintegrasi sosial.
Iin menyampaikan bahwa Jakarta Barat, dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa yang tersebar di delapan kecamatan dan 56 kelurahan, memiliki dinamika sosial yang cukup kompleks. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan seluruh elemen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif sekaligus memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan agar dapat kembali diterima dan berkontribusi di tengah masyarakat.
"Reintegrasi sosial bukan semata-mata tentang mengembalikan seseorang ke lingkungan masyarakat, tetapi bagaimana mereka dapat kembali menjadi warga negara yang mandiri, taat hukum, dan diterima secara utuh oleh masyarakat," kata Iin.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Jakarta Barat telah menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan program pelatihan keterampilan melalui Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) dan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program tersebut diharapkan dapat membuka akses peningkatan keterampilan, kesempatan kerja, serta mendorong kemandirian ekonomi bagi klien pemasyarakatan.
FGD tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan, Kusnali; Kepala Subdirektorat Pengawasan Klien Pemasyarakatan, Sri Astiana; Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas) Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Agung Nugroho; serta Direktur Eksekutif Institute for Monitoring and Preventive Action of Conflict (IMPAC), Ivindra Primadi.
Sebagai bentuk konkret penguatan sinergi lintas sektor, kegiatan tersebut juga ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara Bapas Kelas I Jakarta Barat dan unsur Forkopimko Jakarta Barat.
Penandatanganan tersebut menjadi landasan penguatan kerja sama dalam penyelenggaraan layanan bimbingan integrasi, khususnya pada aspek koordinasi pembimbingan, pengawasan, pemberdayaan, serta pemenuhan kebutuhan klien pemasyarakatan agar mampu beradaptasi dan kembali menjalankan fungsi sosialnya di lingkungan masyarakat.
Melalui pembentukan Kelayan Binter dan penguatan Foris, Bapas Jakarta Barat mendorong terwujudnya pola pelayanan yang lebih terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsinya.