Home › Nasional

Soal Wapres Pengganti Gibran, Pengamat: Bukan Hanya Pertimbangan Loyalitas, Tapi Juga Terkait Dampak Politik Figur Terpilih

Oleh : very - Rabu, 18/11/2026 17:24 WIB


Amir Hamzah pengamat intelijen dan geopolitik. (Foto: Indoviewnews.com)
Amir Hamzah pengamat intelijen dan geopolitik. (Foto: Indoviewnews.com)

Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Prabowo Subianto diingatkan agar berhati-hati dalam mengkaji calon Wakil Presiden (Wapres) setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.

Keputusan mengajukan kader Partai Gerindra sebagai pengganti wakil presiden harus melalui pertimbangan politik, keamanan, dan kepentingan nasional secara komprehensif.

Siapa pun figur yang akan diajukan Prabowo kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebaiknya berasal dari kalangan sipil, bukan dari militer aktif maupun purnawirawan TNI.

“Prabowo harus mengkaji secara komprehensif kalau ingin mengajukan wakil presiden dari Gerindra. Siapa pun yang diajukan ke MPR sebaiknya dari kalangan sipil, bukan TNI aktif maupun purnawirawan,” kata pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Peringatan tersebut bukannya tanpa alasan. Amir melihat pengisian posisi wakil presiden berpotensi menjadi arena pertarungan kepentingan politik, terutama ketika berbagai kekuatan ekonomi dan politik memiliki hubungan dengan kelompok oligarki di dalam maupun luar negeri.

Menurut Amir, persoalan yang harus diperhitungkan bukan hanya siapa figur yang paling loyal kepada Presiden, melainkan bagaimana dampak politik setelah figur tersebut menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia.

 

Risiko Wapres dari Internal Gerindra

Amir juga mengingatkan bahwa ada risiko politik apabila Prabowo memilih wakil presiden dari internal Gerindra.

Dalam situasi politik yang sarat persaingan, kader Gerindra yang menduduki posisi wakil presiden bisa menjadi sasaran serangan berbagai kepentingan. Bahkan, ketika serangan politik muncul, partai-partai lain dalam koalisi belum tentu merasa berkepentingan untuk memberikan pembelaan.

“Kalau wakil presidennya dari Gerindra, ada aspek negatif yang harus diperhitungkan. Ketika ada serangan, partai-partai lain bisa merasa tidak memiliki kepentingan untuk membela. Mereka bisa saja membiarkan,” ujarnya.

Artinya, jabatan wakil presiden tidak otomatis memperkuat posisi politik Prabowo apabila figur yang dipilih justru menciptakan jarak dengan partai-partai pendukung pemerintahan.

Sebaliknya, apabila wakil presiden berasal dari luar Gerindra, peluang membangun keseimbangan politik dengan partai lain dinilai lebih terbuka.

Pernyataan Amir muncul ketika Wakil Ketua DPR RI sekaligus petinggi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pengusulan calon wakil presiden merupakan hak Presiden yang diatur undang-undang.

Pada Selasa (17/11/2026), Dasco merespons derasnya dukungan sejumlah pihak yang mendorong dirinya menjadi calon wakil presiden.

“Marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada Presiden,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dasco menjelaskan, calon wakil presiden yang akan diserahkan kepada MPR merupakan nama yang diusulkan Presiden.

Ia juga menyebut sejumlah kader Gerindra lainnya yang masuk dalam pembicaraan publik, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani.

“Ya nama-nama yang mencuat itu kan kader-kader terbaik di partai Gerindra, ada Pak Sugiono, ada Pak Muzani,” ujarnya.

Pernyataan Dasco tersebut memperlihatkan bahwa Gerindra memiliki sejumlah figur yang berpotensi masuk dalam pembahasan apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.

Namun, menurut Amir, kewenangan Presiden bukan berarti keputusan tersebut bisa dilepaskan dari kalkulasi politik nasional.

Amir juga mengingatkan Prabowo mengenai hubungan antarkekuatan oligarki dalam dan luar negeri.

Ia menyoroti kemungkinan keterkaitan kepentingan kelompok usaha besar di sektor perkebunan sawit dan pertambangan nikel. Kedua sektor tersebut memiliki nilai ekonomi strategis dan melibatkan jaringan bisnis, investasi, serta kepentingan politik yang luas.

Menurutnya, persoalan oligarki tidak bisa dilihat secara terpisah dari dinamika kekuasaan nasional.

Di sinilah keputusan mengenai calon wakil presiden menjadi penting. Presiden perlu memastikan figur yang dipilih tidak justru menjadi pintu masuk bagi kepentingan kelompok tertentu.

 

Persoalan Legitimasi, Konstitusi, dan kepercayaan Publik

Amir juga mengaitkan persoalan tersebut dengan agenda pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

DPR sebelumnya menargetkan RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026.

Persoalannya, apabila regulasi tersebut benar-benar disahkan dan diterapkan secara efektif, aset siapa yang akan dirampas? Apakah hanya aset pelaku korupsi kelas bawah atau juga menyentuh kepentingan korporasi besar dan jaringan ekonomi yang selama ini memiliki pengaruh politik?

Pertanyaan itu menjadi relevan ketika penegakan hukum terhadap korporasi mulai menunjukkan perkembangan.

Kementerian Kehutanan pada 30 Oktober 2026 mengumumkan penetapan dua korporasi, PT MAP di Kalimantan Barat dan PT GAP di Kalimantan Tengah, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana kebakaran hutan.

Sementara itu, Bareskrim Polri pada 29 Oktober 2026 mengumumkan penetapan 20 korporasi sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan. Empat di antaranya merupakan perusahaan bermodal asing.

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan korporasi dan lingkungan bukan isu kecil. Penegakan hukum terhadap perusahaan besar dapat berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang memiliki jaringan luas.

Amir juga menyoroti persoalan politik dan hukum yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menilai terdapat dua pandangan di lingkungan DPR mengenai polemik yang menyangkut posisi Gibran. Sebagian menganggap persoalannya telah selesai, sementara pihak lain melihat masih terdapat persoalan hukum yang perlu dituntaskan.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah dugaan penggunaan dokumen yang dipersoalkan keabsahannya dalam proses pencalonan.

Selain itu, Amir mengingatkan adanya laporan dugaan korupsi yang pernah disampaikan akademisi Ubedilah Badrun kepada KPK terkait Gibran dan Kaesang Pangarep pada Januari 2022.

Menurut Amir, berbagai persoalan tersebut memperlihatkan bahwa dinamika pengisian jabatan wakil presiden tidak dapat dipisahkan dari persoalan legitimasi, konstitusi, dan kepercayaan publik.

 

Opsi Membangun Keseimbangan Politik

Persoalan lain yang menurut Amir perlu diperhitungkan adalah isu penyadapan dan dugaan adanya upaya makar terhadap Prabowo.

Dinamika intelijen dan keamanan negara, menurutnya, harus menjadi bagian dari pertimbangan ketika Presiden menentukan calon pendampingnya.

Apalagi, apabila benar terdapat persaingan kekuatan politik dan ekonomi yang saling berkaitan, posisi wakil presiden bisa menjadi salah satu titik penting dalam perebutan pengaruh.

Dalam pandangan Amir, salah satu hal yang perlu dipertimbangkan Prabowo adalah membangun mutual understanding atau kesepahaman politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Kesepahaman tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan menghindari semakin tajamnya polarisasi politik.

Prabowo tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan internal Gerindra. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik yang lebih luas, termasuk komunikasi dengan partai-partai yang berada di luar lingkaran utama kekuasaan.

Dalam situasi seperti ini, memilih figur wakil presiden dari luar Gerindra dapat menjadi salah satu opsi untuk membangun keseimbangan politik.

Bagi Amir, persoalan wakil presiden bukan semata-mata soal siapa yang paling dekat dengan Prabowo atau siapa yang memiliki posisi paling kuat di partai.

Lebih jauh, keputusan itu menyangkut masa depan stabilitas pemerintahan, hubungan antarkekuatan politik, serta kemampuan Presiden menghadapi tekanan oligarki dan berbagai kepentingan yang berpotensi berseberangan dengan agenda pemerintah.

Presiden Prabowo, karena itu, perlu berhitung matang. Jangan sampai keputusan yang dimaksudkan untuk memperkuat Gerindra justru membuka ruang konflik politik baru dan melemahkan dukungan terhadap pemerintahannya sendiri. *

Artikel Lainnya