Mendagri: Pemerintah Respon Aspirasi Masyarakat Soal Rohingya

Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tak mempersoalkan adanya aksi unjuk rasa dari sejumlah elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian serta keprihatinannya terhadap etnis Rohingya di Rhakine, Myanmar. Asalkan, para demonstran tersebut mengantungi izin kepolisian dan dalam rangka solidaritas.

"Kalau aksi solidaritas, saya kira tak masalah," kata Tjahjo di lingkungan kantor Kemendagri Jakarta, Senin (4/9).

Tjahjo menegaskan, pada prinsipnya pemerintah RI memiliki atensi besar terhadap konflik di Myanmar. Misalnya, mengirim bahan makanan, obat-obatan, membangun tempat tinggal dan rumah sakit. Ini bentuk kepedulian negara terhadap krisis yang menimpa warga Rohingya.

"Presiden juga mengutus Menlu (Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi) ke sana (Myanmar)," tambah Tjahjo.

Terkait adanya rencana aksi sejumlah elemen masyarakat di Candi Borobudur, Magelang, Tjahjo meminta agar para demonstran mematuhi aturan, salah satunya terkait perizinan. Perlu atau tidaknya sebuah aksi unjuk rasa, kata dia, tergantung dari akses kepolisian.

Terkait adanya upaya provokasi dengan menjadikan isu ini menjadi sentimen agama, Tjahjo menyatakan, kondisinya tak seperti itu. Dia optimistis Indonesia tetap bisa menjaga kerukunan antarumat beragama. Masyarakat Indonesia dinilai sudah cukup dewasa melihat hal tersebut.

"Saya kira wajar kalau Indonesia sebagai negara mayoritas muslim memiliki kepekaan dan kepedulian, solidaritas bersama. Makanya pemerintah RI juga proaktif," ujarnya.

Presiden Joko Widodo, menurut Tjahjo, sudah jauh-jauh hari menginstruksikan agar Menlu Retno proaktif, bukan hanya mendorong PBB tapi juga komunitas ASEAN dan Asia Pasific untuk berupaya menghetikan aksi kekerasaan tersebut.

"Pemerintah sudah hadir merespon mayoritas aspirasi masyarakat Indonesia melalui Menlu dengan perkuat diplomasi, sudah ada posisi keras Indonesia menyatakan keprihatinan," pungkasnya. (Very)