Tugu Pahlawan Revolusi. (Foto: Kompas.com)
Jakarta, INDONEWS.ID - Polemik terkait rencana pemutaran kembali film G-30S/PKI akan memposisikan sikap Presiden Joko Widodo yang sesunguhnya terhadap organisasi terlarang itu.
"Ini bisa saja test on the water terhadap pemerintahan sekarang, ke arah mana posisi dan sikap pemerintah. Jika Jokowi membiarkan penayangan film tersebut, tentu akan disambut baik kalangan yang selama ini membenci komunis atau PKI," ujar pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago melalui siaran pers, Rabu (20/9).
Namun, Presiden akan mendapat citra buruk dari sebagian masyarakat yang menilai bahwa film G30S/PKI sarat dengan kebohongan dan alat propaganda politik Orde Baru.
Namun, kata Pangi, jika Presiden Jokowi melarang pemutaran film tersebut, maka ada kalangan yang mempertanyakan komitmen untuk “menggebuk PKI” yang pernah dilontarkan Jokowi.
"Pemutaran film ini sejalan dengan pernyataan Jokowi untuk ‘gebuk PKI’. Kalau tiba-tiba dilarang, bisa kontraproduktif dengan pernyataan presiden sebelumnya. Ini bisa blunder dan bunuh diri politik bagi citra presiden apabila melarangnya," kata Pangi.
Oleh karena itu, Pangi mengharapkan Presiden terampil mengelola isu-isu PKI, tidak bereaksi berlebihan dan reaksioner agar tidak menjadi komoditas politik.
"Kalau tidak bisa dimanajemen dengan baik, maka bisa dijadikan komoditas politik oleh lawan dan berpotensi menggerus dan membahayakan citra Jokowi," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu.
Pangi mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi meminta film G-30S/PKI diperbaiki merupakan hal yang wajar. Hal itu dinilainya sebagai sebuah sudut pandang Presiden menyikapi polemik tersebut. (Very)